Kemenangan Jokowi Kebangkitan Jurnalisme Indonesia



Oleh Farabi Ferdiansyah*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilpres Republik Indonesia tahun 2014 patut diapresiasi. Pasalnya, pelaksanaan Pilres tahun ini dinilai oleh banyak pengamat politik sebagai penyelenggaraan pemilu terbaik sepanjang sejarah. Hal tersebut dilihat dari transparasi penghitungan suara dan juga kesanggupan KPU menjaga stabilitas keamanan negara.
Di balik kesuksesan penyelenggaraan pilpres tersebut, patut juga diapresiasi kinerja media yang mengawal transparansi penyelenggaraan pilpres tahun ini. Meskipun pilpres 2014 ini menimbulkan konflik perang udara antar pemilik media, pemboikotan media, dan juga perusakan kantor media massa. Namun hal tersebut bukanlah sinyal keterpurukan jurnalisme Indonesia. Melainkan konflik tersebut sebagai pemantik untuk membumikan kebangkitan jurnalisme Indonesia.
Disaat yang bersamaan, masyarakat urban kini sudah melek politik dan melek media. Mereka dapat memilih tontonan/bacaan yang layak dicerna. Mereka yang lebih dulu tertawa jumawa melihat politik adu domba media. Kekuatan kaum muda inilah yang perlahan membuat perubahan baru gesture politik di Indonesia.
Selain itu, fenomena tersebut menjadi oase bagi beberapa media massa lainnya, mereka berlomba menghasilkan karya jurnalistik yang kredibel. Berusaha menarik audience dan mengawal aktivitas para pasangan capres cawapres secara fair, dan cover both sides. Inilah yang membuat jurnalisme Indonesia terlihat semakin kompetitif, masif, dan mengembangkan praktik keilmuaan jurnalistiknya.

Jurnalisme Presisi
Salah satu polemik yang muncul dari momentum pilpres ini adalah, protes yang berujung pemanggilan manajemen Radio Republik Indonesia (RRI) oleh komisi 1 DPR terkait quick count pilpres 2014. Dituduhkan, RRI sebagai lembaga negara tidak netral dan menyalahgunakan APBN untuk melakukan hitung cepat tersebut.
Hal ini tentunya mencederai jurnalisme Indonesia. Pasalnya, kegiatan RRI tersebut adalah aktivitas jurnalistik, mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta menyebarluaskannya melalui media massa. Dengan istilah lain, survei hitung cepat yang dilakukan oleh RRI ini adalah praktik dari jurnalisme presisi, yakni  melakukan kegiatan jurnalistik dengan memakai metode penelitian sosial sebagai cara mengumpulkan keterangan dan menggunakan konten analisis sebagai sumber informasinya.
Jurnalisme presisi sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. Diawali pada harian Kompas pada tahun 1971, melakukan survei terkait pemilihan umum. Hasil penelitian tersebut digunakan untuk mendukung data pemberitaan. Kemudian, survei ataupun poling sejenis banyak dilakukan oleh media-media lain hingga saat ini.
Maka tak ayal, pemanggilan manajemen RRI oleh Komisi 1 DPR tersebut menuai kecaman dari Dewan Pers, maupun para pakar komunikasi. Anggota Dewan Pers, Nezar Patria menilai kegiatan survei yang dilakukan RRI tersebut merupakan bagian dari fungsi jurnalistik dalam melayani kebutuhan informasi publik. Apalagi, sebagai lembaga negara, RRI seharusnya menjadi garda terdepan untuk menyajikan informasi pemilihan umum.
Dengan kata lain, dengan adanya peristiwa ini, meneguhkan kembali posisi media untuk mengawal pemilu, dan memuntahkan pengekanggan yang dilakukan oleh aparatur negara.

Jurnalisme Proses
Tak bisa dipungkiri, bahwa Joko Widodo adalah salah satu contoh produk pemberitaan media. Kemunculan sosok mantan Wali Kota Solo itu tidak mungkin terkenal luas di mata publik, tanpa support pemberitaan media. Hal tersebut bukan karena kedekatan Jokowi dengan awak media, atau kedekatan para pemilik media dengan Jokowi. Melainkan karena Jokowi memiliki news value tinggi dalam penerapan sistem kepemimpinannya. Yaitu; blusukan, reformasi birokrasi dan ekonomi kerakyatan yang diusungnya.
Jurnalisme proses merupakan kegiatan jurnalistik yang membutuhkan pengamatan cukup panjang. Tidak hanya menginformasikan akibat dan latar belakangnya, melainkan mengamati dan merunut proses panjang  suatu objek.
Dalam hal ini, pemberitaan media secara tidak langsung mengemas dengan berkelanjutan perjalanan Jokowi. Baik semenjak dirinya menjadi Wali Kota Solo, hingga keberhasilannya memenangkan pilpres 2014. Media pun sepakat dengan news value yang ada dalam dirinya, layak dikemas menyeluruh untuk menenuhi kebutuhan informasi publik.

Citizen Journalism on New Media In Journalism
Imej sosok Jokowi yang terzolimi akibat isu miring di beberapa media menjelang pilpres, membuat masyarakat ‘gerah’. Pasalnya Jokowi adalah produk dari jurnalisme proses. Dalam proses tersebut, kalangan aktivis, seniman, dan para pemuda, menilai Jokowi merupakan sosok pekerja keras, terbukti bersih dan mampu mengayomi rakyat. Maka, sulit bagi lawan politiknya untuk menjatuhkan Jokowi dengan isu-isu transaksional, --mafia, koruptor.
Fenomena tersebut memantik perlawanan masyarakat madani untuk aktif partisipatif dalam kegiatan jurnalistik, --mencari, mengolah data dan menyebarluaskannya--,menginformasikan news worthy kepada khalayak terhadap calon presiden yang mereka usung, melalui medium new media.
Melalui akun media sosial, para aktivis, dan relawan berbagi informasi untuk menarik minat para swing voters, dan para pemilih muda. Tidak hanya itu, pergerakan yang terjaring di media sosial pun menjadi benteng penepis isu black campaign yang sempat menyandera elektabilitas Jokowi.
Informasi-informasi yang disampaikan netizen terlihat masif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya hashtag terkait Jokowi yang menjadi trending topic, seperti; #Jokowi9Juli #AkhirnyaMilihJokowi #PresidenBaru dan lainnya.

Jurnalisme dan Demokrasi
Berkaca pada editorial Jakarta Post yang mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ini adalah salah satu sinyal kedewasaan jurnalisme Indonesia.
Mengutip kultwit Dandhy Laksono dalam akun @Dandhy_Laksono  terkait keberpihakan redaksional Jakarta Post, menurutnya rubrik redaksional adalah ruang yang disediakan untuk menampung sikap atau opini penerbitan terhadap masalah tertentu.
Forum redaksional merupakan forum yang terbuka untuk berbagi, berdiskusi, dan beropini. Di dalamnya ada proses demokrasi, ada sebuah kemufakatan bersama untuk menengarai suatu isu. Rubrik editorial merupakan opini dari para pemangku redaktur media yang sifatnya pendapat (opini).
Berbeda dengan news article, pemberitaanya harus berdasarkan fakta bukan berdasarkan opini jurnalisnya. Meskipun dalam kolom editorial mendukung salah satu capres, namun dalam pemberitaannya, harus tetap mengikuti kaidah karya jurnalistik.
Hal ini merupakan jalan keluar dari carut-marutnya keberpihakan media yang kompleks. Bukan arahan vertikal yang mendistorsi pemberitaan dari pemiliki media. Jika begitu, itu sama saja mencederai asas jurnalisme.
Gesture tersebut secara tidak langsung menyindir banyak media yang menyatakan netral, namun dalam pemberitaannya  menyebarkan  propaganda dan tidak mengedepankan prinsip fair, and cover both sides.

Politik Kerakyatan dan Kebangkitan Jurnalisme Indonesia
Mengutip pidato calon presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam pidato kemenangannya, di atas kapal Pinisi Hati Buana Setia, Jokowi mengatakan, “Kemenangan ini adalah kemenangan rakyat!”.
Ya, pemenang pemilihan umum presiden dan calon presiden tahun 2014 adalah rakyat. Bukan partai moncong putih sebagai partai pengusung, apalagi partai koalisi. Mesin partai dalam pemilu ini dinilai tidak maksimal. Lihat saja, koalisi tenda, Koalisi Merah Putih, yang terdiri dari 7 partai politik mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, sebagai calon capres dan cawapres. Dari jumlah partai koalisi tersebut, ditaksir mampu meraup 60 persen suara pemilu, namun hasilnya jauh dari kalkulasi.

Ini adalah refleksi dari politik kerakyatan atas kemapanan demokrasi Indonesia, serta keterbukaan informasi atas kebangkitan jurnalisme Indonesia yang secara sistematis mengawal pemilu dan memenuhi kebutuhan publik akan informasi.

*Penulis adalah Pemerhati media di komunitas
pembelajaran media sosial, Komunitas Djuanda

Posting Komentar

0 Komentar