Pembangunan Pabrik Semen di Rembang Tak Perhatikan Aspek Lingkungan

Tiga petani asal Kabupaten Rembang yang datang ke KPK, Senin (16/3/2015).

Aksi penolakan pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Desa Tegaldowo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terus bergulir. Kali ini, sejumlah warga yang mengatasnamakan ‘Petani Rembang’ mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/3/2015). Kedatangan warga ke lembaga antirasuah tersebut guna menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat.

Salah seorang petani asal Rembang, Joko Prianto menjelaskan pembangunan pabrik semen tersebut akan berdampak kepada pencemaran lingkungan. "Pembangunan pabrik dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang besar, tanpa memerhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial akan membawa kerusakan dan tidak ada manfaatnya," jelasnya kepada JLonline.

Selain itu, lanjut Joko, ada dugaan penyalahgunaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah dengan Nomor 668.1/ 17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan. “Kedatangan kami ke KPK juga untuk mengadu serta mengawal atas dugaan penyalahgunaan terkait turunnya izin lingkungan yang mendasari dibangunnya pabrik tersebut. Sebab, tak ada hasil yang serius setelah kami melapor kepada pemerintah daerah setempat,” ungkap Joko.

Menanggapi persoalan itu, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) Muhammad Reza Sahib memaparkan, seharusnya izin lingkungan  turun setelah adanya laporan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)  kepada masyarakat. "Pada kenyataannya justru bertolak belakang. Kami menduga adanya unsur sosial-politik soal izin lingkungan itu. Selama ini, masyarakat masih menggugat laporan dokumen tersebut, dan seharusnya pembangunan pabrik belum dilakukan,” katanya, Selasa (17/3/2015).

Pembangunan pabrik, kata Reza, berada di kawasan yang berfungsi menyimpanan cadangan air. Sehingga jika tetap dilanjutkan berisiko hilangnya daerah resapan air. "Bagaimana  nasib masyarakat sekitar yang selama ini menggantungkan hidupnya di daerah tersebut. Di sisi lain, keseimbangan alam pun akan terganggu, maka rentan terhadap bencana alam," ujarnya.

Menurut Reza, lokasi pembangunan pabrik semen merupakan kawasan karst, yang menyimpan fenomena alam menakjubkan. "Nilai-nilai sejarah yang ada di wilayah tersebut akan hilang. Tidak sebanding dengan berdirinya pabrik itu. Maka sudah seharusnya pemerintah bertindak tegas atas hak masyarakat yang telah dirampas,” tutur Reza.

Manager Unit Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Muhnur Satyahaprabu menambahkan, tugas pemerintah adalah menyejahterakan rakyat, serta memerhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. "Sebab, apabila tidak diperhatikan maka akan berdampak buruk bagi kemaslahatan orang banyak."  (Fathra)

Posting Komentar

0 Komentar