RUU Perlindungan Nelayan Harus Berpihak kepada Nelayan

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), M. Riza Damanik

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Kini RUU tersebut tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan rencananya akan rampung tahun ini.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pakar perikanan, dan pakar kelautan ikut membahas RUU itu dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi IV DPR,  Senin 15 juni lalu.

RUU perlindungan dan pemberdayaan dan Pembudidaya Ikan, diharapkan bisa menjadi landasan hukum yang berpihak kepada nelayan. “Dinamika apapun yang terjadi di republik ini hak-hak nelayan tetap harus terpenuhi seutuhnya,” Kata M. Riza Damanik, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), kepada Jlonline.

Sabtu, (20/6/2015), lelaki kelahiran Tanjung Balai, Sumatra Utara, 17 Oktober 1980 itu  menerima Bisri, wartawan Jlonline untuk berbincang seputar RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di kawasan Kalibata City, Jakarta Selatan. Berikut petikannya:

1.    RUU perlindungan dan pemberdayaan nelayan masuk ke dalam Prolegnas 2015 dan kini tengah dirumuskan DPR, menurut anda seberapa urgensikah RUU tersebut bagi nelayan?

Secara faktual bisa kita lihat dalam skema siklus pengelolaan perikanan yang paling mendapat risiko tertinggi adalah nelayan, tapi yang mendapat keuntungan terkecil pun nelayan. Kemudian yang terkena dampak tertinggi atas pengelolaan ikan yang tidak baik juga nelayan. Maka wajar jika fakta-fakta menunjukan kemiskinan ada di nelayan, fakta-fakta ketimpangan pun ada di kampung-kampung nelayan.

Dalam kaitannya dengan urusan perikanan, saat ini kita sedang mendorong skema  perikan yang berkeadailan, adil bagi lingkungan, nelayan, dan konsumen. Sementara undang-undang perikanan dan kelautan yang dibuat rezim penguasa cenderung hanya memerhatikan lingkungan. Namun UU yang ada saat ini sangat minimalis memberikan keadilan bagi nelayan.

Jadi perlu ada suatu skema aturan yang baik sebagai instrumen perlindungan bagi nelayan dan bisa menjadi landasan hukum untuk memberi kewajiban kepada negara. Terlepas dari pasang surut kebijakan nasional, situasi politik, atau apapun itu, perlu ada suatu aturan main yang harus disepakati. Kemudian bisa menjamin dinamika apapun yang terjadi di republik ini hak-hak nelayan tetap terpenuhi seutuhnya. Itulah mengapa perlu adanya RUU perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

2.    Beberapa usulan RUU memprioritaskan perlindungan ekonomi nelayan, dalam hal ini yang menjadi masalah  klasik adalah standar nilai penjualan ikan dan permodalan, bagaimana solusinya?

Persoalan seperti inilah yang harus kita jawab lewat kerangka RUU perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Salah satu faktor mengapa nelayan kita sulit mendapatkan modal usaha karena nelayan dikategorikan sebagai usaha yang tidak menentu penghasilannya. Semangat RUU seharusnya adalah untuk mendorong ketidakpastian usaha nelayan menjadi pasti.

3.    Bagaimana cara merealisasikannya?

Pemerintah harus bisa memastikan segala risiko dalam kegiatan perikanan dapat diminimalisir. Misalnya, jika saat ini pendapatan nelayan sangat spekulatif, pemerintan harus memiliki skema yang bisa membuat itu jadi pasti.

Kita harus meniru bangsa lain, mereka sudah tau pasti di mana mereka menangkap ikan, berapa jumlah ikan yang bisa ditangkap, berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan, serta berapa banyak yang harus ditangkap. Tentu saja itu membutuhkan teknologi dan sumber daya manusia yang lebih baik.

Ketika itu terjadi mungkin di situlah kegiatan perikanan akan menjadi usaha yang lebih layak, tentu dengan peraturan yang baik pula.Tidak boleh teknologi berjalan sendiri tanpa ada peraturan. Jika itu terjadi, maka  kegiatan perikanan cenderung bersifat eksploitatif. Jadi harus dijalankan secara paralel, instrumen kontrol disiapkan, instumen teknologi dibenarkan, dan sumber daya manusia ditingkatkan.

                                                                                                                                 

4.    Banyak nelayan yang mengeluh bahwa Bank selalu mempersulit ketika mereka kita ingin meminjam modal usaha, mengapa demikian ?

Bank inginnya ada jaminan, bagaimana ada jaminan wong kapalnya dapat ngutang. Kuncinya harus ada kepastian dulu. Ada tiga rangkaian mencapai kepastian kegiatan perikanan yaitu dalam permodalan, usaha, dan kepastian dari pasca usaha. Ketiga rangakaian itu harus terpenuni seluruhnya. Tidak bisa seperti sekarang, nelayan diberi modal untuk membeli cantrang misalnya, lalu tiba-tiba diberhentikan akhirnya tidak mampu bayar hutangnya ke bank. Kemudian menangkap ikan ke laut lalu dapat ikan banyak tetapi harga jualnya rendah. Buat ada kepastian dulu saya tekankan, baru dari situ saya kira bank akan lebih mudah memberikan bantuan.

5.    Pemberian pendidikan  dan keterampilan bagi nelayan menjadi pembahasan pokok dalam RUU, pendidikan dan keterampilan seperti apa yang dibutuhkan  nelayan ?

Ada tiga skenario saya kira, Pertama dalam  pra usaha,  di sana ada keterampilan memilih, yakni memilih alat tangkap dan keterampilan memilih lokasi penangkapan ikan. Keterampilan itu hanya bisa dilakukan jika nelayan sudah mampu memahami iklim, tingkat kesuburan, arah arus, serta hal lainnya.

Kedua, peningkatan keterampilan dalam produksi,  yaitu bagaimana agar nelayan memiliki keterampilan menangkap ikan yang layak, memiliki kualitas dan dapat menggunakan bahan bakar dengan efisien. Sehingga ketika ongkos usaha lebih rendah dengan sendirinya keuntungan yang didapat nelayan akan lebih tinggi.

Terakhir dalam pasca produksi, bagaimana agar landing-nya benar, jangan ikannya ditendang, diseret, bagaimana agar ikan higenis, dan bagaimana agar pengepakannya baik. Saya yakin ini bisa dilakukan, karena di negara lainpun bisa. Itulah modal dasar dan kita perlu mulai mendorong ke arah sana. Itu terjadi di negeri kita pada masa lalu tetapi sangat menjadi sulit di masa sekarang.

6.    Apa yang menjadi kendala sehingga keadaan kegiatan perikanan kita sulit bangkit di masa sekarang ?

Itu karena saat ini nelayan kita mengalami kompetisi terbuka antara kapal kecil  dengan  kapal besar, pengusaha perikanan kecil dengan pengusaha perikanan besar. Oleh karena itu peran negara harus lebih kuat, harus lebih besar, negara harus hadir di sana. Tidak boleh peran swasta lebih besar, tidak boleh peran dari tengkulak-tengkulak lebih besar, tidak boleh peran pabrik lebih besar dalam menentukan harga jual ikan, negara lah yang harus menentukannya. Selama pihak swasta perannya lebih besar dalam menentukan harga ikan, selama itu pula nelayan di negara kita dibiarkan tereksploitasi haknya dan mendapatkan harga jual tak pantas dari skema perdagangan perikanan.

7.    Menurut anda pemberdayaan seperti apa yang harus didapat nelayan lewat RUU ini ?

Jadi,  jika kita ingin menyejahterakan masyarakat nelayan tidak bisa kegiatan perikanan dijadikan tunggal dalam kegiatan ekonomi. Perlu adanya alternatif kegiatan ekonomi lain, sehingga ketika mereka tidak bisa pergi melaut karena ombak tinggi, mereka bisa beralih untuk sementara waktu pada kegiatan alternatif, Pemerintah harus mendukung itu.

8.    Selama ini ada beberapa kebijakan yang tidak berpihak kepada nelayan, bagaimana menurut anda?

Sebuah kebijakan yang baik itu analisisnya tidak sekadar dilihat dari aspek lingkungan, tetapi juga harus dilihat dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Sehingga kebijakan pemerintah bisa betul-betul menjadi kebijakan yang bijaksana.

Kita tidak sedang ingin menghukum seluruh masyarakat nelayan, tapi kita ingin menghukum pelaku perikanan yang jahat, sekaligus ingin membimbing pelaku perikanan yang baik supaya nelayan  bisa menjadi aktor dalam mengelola perikanan.

Jadi harus kita pilah-pilah mana yang jadi pelaku, mana yang jadi korban. Jika nelayan selama ini salah, siapa yang membuat mereka salah?  saya menduga pemerintah terlibat membuat mereka salah, bank terlibat membuat mereka salah, karena pada praktiknya bank terlibat dalam membiayai usaha perikanan nelayan.

9.    Dari sisi lingkungan, bagaimana agar ekosistem kelautan kita tetap terjaga tapi juga tidak memberatkan nelayan ?

Dalam konteks ini, kami sejak awal meminta pemerintah agar kebijakan yang substasinya menjaga lingkungan diimbangi dengan upaya peningkatan sumber daya manusia. Dengan demikian, dapat memberi nelayan keterampilan menjadi penangkap ikan yang baik.

Jika pemerintah hanya memerhatikan aspek lingkungan dan mengabaikan nasib nelayan di saat itulah pemerintah tidak adil sesungguhnya. Atau sebaliknya, dia memberikan izin yang banyak tetapi mengabaikan aspek lingkungan pun itu salah, jadi posisinya harus proporsional.

10.  Jika RUU ini telah disahkan menjadi UU, apa harapan anda?

Semoga RUU ini bisa menjadi landasan hukum yang memastikan terpulihkannya hak nelayan. Ada empat hak nelayan di sana, yakni hak berlayar, hak mengelola sumber daya kelautan sesuai dengan kearifal lokal, hak mengelola sumber daya perikanan agar menjadi lebih baik, dan hak mendapatkan lingkungan air laut yang bersih dan sehat.

Empat hal ini harus memiliki instrumen oprasional yang saya harap ada di dalam RUU perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Ketika telah tercapai kolaburasi atas empat hak tadi saya berharap itu akan menjadi jawaban atas persoalan kesejahtraan nelayan kita.

(Bisri)