Petani Tagih Janji Pemerintah Soal Reforma Agraria



Spanduk dan poster bertuliskan “Lawan Liberalisasi Agraria” “Bentuk Lembaga Penyelesaian Konflik Agraria” “Laksanakan Reforma Agraria Sejati” dibawa para petani saat melakukan aksi memeringati Hari Tani Nasional (HTN) di depan Istana Negara Jakarta, Senin (21/9/2015). Massa gabungan yang terdiri dari petani, buruh, dan mahasiswa tersebut menuntut pemerintah segera menepati janjinya untuk melaksanakan reforma agraria.

"Pemerintah Jokowi-JK berjanji untuk menjalankan reforma agraria, di antaranya program redistribusi tanah 9juta hektar dan penyelesaian konflik agraria. Namun, hampir setahun pemerintahan Jokowi-JK, tanda-tanda pelaksanaan program ini belum terlihat," kata Iwan Nurdin, Koordinator Umum Komite Aksi Hari Tani Nasional 2015.

Iwan mengungkapkan, setahun ini praktik liberalisasi sektor agraria terus berjalan di bawah pemerintahan Jokowi-JK. Akibatnya, marak praktik monopoli sumber-sumber agraria dan tingginya angka ketimpangan agraria di Indonesia. "Itu karena masih berlakunya beragam peraturan yang memberi keleluasaan investasi skala besar," ujarnya.

Untuk itu, kata Iwan, Komite Aksi Hari Tani Nasional 2015 membawa tiga tuntutan besar, yakni laksanakan reforma agraria, bentuk lembaga pelaksanaan reforma agraria di bidang pertanahan, dan menolak kebijakan liberalisasi agraria. "rombak struktur agraria yang monopolisitk dan timpang."

Sementara itu, Azami Mohammad salah seorang mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Jakarta menuturkan, impian kedaulatan pangan hanyalah angan – angan jika kesejahteraan petani masih diabaikan. “Selama ini konsep kedaulatan pangan yang dibangun Jokowi dan pemerintah – pemerintah sebelumnya hanya jargon semata. Terbukti masih banyak konflik agraria di Indonesia,” kata Azami.

Bicara soal konflik, berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2004, sedikitnya terjadi 472 konflik agraria dengan luas mencapai 2.860.977 hektar dengan melibatkan 105.887 keluarga. Kemudian dalam dua tahun terakhir (2013-2014), terdapat 40 petani tewas, 47 petani tertembak, 240 petani dianiaya, dan 495 petani ditahan aparat. "Maraknya konflik agraria merupakan kemunduran bagi bangsa Indonesia sebagai negara agraris," ujar Azami.

Di tengah aksi tersebut, perwakilan massa menemui Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki. Dari pertemuan itu, Teten berjanji segera melakukan pertemuan dengan beberapa kementerian dan lembaga guna membahas bagaimana distribusi tanah tepat sasaran dan selesaikan ketimpangan, serta konflik agraria. (RA/KR)

Posting Komentar

3 Komentar

  1. Hidup rakyat! Hidup Petani! Reforma Agraria Sejati!

    BalasHapus
  2. Reforma agraria harus segera dilakukan

    BalasHapus
  3. Petani bergerak

    BalasHapus