Jurnalisme Bantu Tangkal Hoax

Dunia maya kita sedang dilanda penyakit hati. Sampah informasi bertebaran secara masif tanpa verifikasi dan konfirmasi, seperti hoax, desas-desus, fitnah, dan hujatan bersahut-sahutan nyaris tiada henti.

Itulah sepenggal surat terbuka yang disampaikan Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Syaifudin dalam Seminar Nasional di Auditorium Prof. Dr. Harun Nasution, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Acara yang mengangkat tema Hoax di Media Massa dan Media Sosial, Pergulatan Antara Fitnah dan Tanggung Jawab Nasional itu merupakan kerjasama antara Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidikom) dengan  Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (Askopis).

Dalam seminar tersebut, Direktur Jendral (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rosarita Niken Widyastuti  mengatakan, hampir seluruh dunia sudah terhubung dengan internet. Populasi Masyarakat dunia yang mencapai lebih dari 7,3 milyar 46 persen di antaranya adalah pengguna internet. Kemudian, yang aktif di media sosial mencapai 31 persen.

Sementara di Indonesia, dari total populasi 259,260 juta jiwa, 130 juta lebih adalah pengguna internet. 30 persen di antaranya pengguna media sosial.

“Pengguna media sosial di Indonesia setiap hari bertambah. Laporan dari Kominfo, database yang menggunakan internet ini sangat banyak. Tetapi, penggunaannya kebanyakan justru digunakan untuk hal-hal yang negatif,” jelas Rosarita.

Rosarita juga mengungkapkan, selama tahun 2016 lalu Kominfo telah menutup 800 ribu situs negatif. Di antaranya situs pornografi, situs hoax, situs kebencian, radikalisme dan lain sebagainya.

“Masyarakat ternyata juga berpartisipasi dalam menangkal hoax, yaitu dengan aplikasi turnbackhoax dari Mastel, kemudian dari Kominfo kami ada aduankonten@gmail.kominfo.go.id,” ujarnya.

Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi yang juga hadir dalam seminar tersebut mengatakan, boleh saja media sosial menyebarkan berita, asal dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Sementara yang terjadi sekarang, informasi dari media sosial kerap kali tidak benar. Parahnya, media arus utama pun tak segan mengambil berita dari media sosial tanpa memverifikasi berita tersebut.

“Di sinilah pentingnya rukun jurnalis buat para jurnalis. Rukun jurnalis yang pertama yaitu mengedukasi, kedua verifikasi, ketiga verifikasi, keempat verifikasi, kelima verifikasi,” tuturnya.

Menurut Imam ada empat karakter jurnalisme, pertama ada jurnalisme verifikasi, artinya siapapun yang berbicara ia selalu verifikasi. kedua, jurnalisme pernyataan yaitu jurnalisme yang hanya menuliskan apa yang dibicarakan oleh narasumber. Selanjutnya jurnalisme pengukuhan, dalam karakter junalisme seperti ini, jika terdapat sesuatu dikepala seorang jurnalis, dia akan sampaikan kepada masyarakat dengan mencari dukungan di lapangan, seperti lewat narasumber misalnya.

Terakhir ada jurnalisme kaum kepentingan, menurut Imam karakter seperti ini yang sekarang banyak terjadi. Jurnalisme kaum kepentingan adalah jurnalisme yang memakai media-media kecil termasuk media sosial. Informasi yang diproduksi adalah informasi hoax, informasi yang ada kepentingan di dalamnya.

“Kemudian dilakukan mekanisme diviralkan. 10 orang yang membuat tetapi 90 persen orang yang menyebarkan. Ketika sudah viral, media mainstream pun malah ikut tertarik mengangkat beritanya,” jelas Imam.

“Seharusnya pada saat banjir komunikasi, yang menjadi semacam lilin penerang adalah media mainstream,” tambahnya.

Terkait fenomena hoax di media arus utama, Imam mengatakan Saluran penyebaran hoax di media cetak yaitu 5 persen sementara di televisi 8,7 persen. Meski angkanya terbilang kecil, menurut Imam hal itu termasuk masalah yang sangat serius.

Pada kesempatan itu, Imam juga mengingatkan kepada mahasiswa untuk menjadi konsumen pers yang cerdas. Dapat memilah dan memilih berita yang diterimanya.  Menurutnya mahasiswa harus aktif dalam literasi media dan menyadarkan masyarakat bagaimana bermedia sehat.

“Kalian harus ingat loh, masyarakat punya hak untuk mengoreksi dan mengontrol media. Sekarang rezimnya bukan lagi penguasa yang mengontrol media, tetapi masyarakat,” kata Imam.

Di hadapan peserta seminar, Imam juga menyampaikan komitmen dewan pers untuk terus meningkatkan kinerjanya. “kami dewan pers akan terus menerus menertibkan, memproses, memberikan sanksi etik kepada media yang melanggar kode etik jurnalistik,” janji Imam.

Mahasiswi Fidikom, Nabila Indira mengatakan dengan mengikuti seminar ini ia menjadi mengerti, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menemukan berita hoax. “saya juga menjadi paham akan peran penting seluruh masyarakat dan pemerintah dalam memerangi hoax tersebut,” tuturnya usai mengikuti seminar.

(Karmilah)

Baca Juga : Serba-Serbi Hoax
Baca Juga : Hoax Mudah Tersebar Karena Believe System
Baca Juga : Lawan Hoax Bersama Komunitas Masyarakat Anti Fitnah