Melihat Penyebab Kekerasan di Dunia Pendidikan

Ilustrasi : Google
Kekerasan di lembaga pendidikan kerap kali terjadi, beberapa kasus terjadi di perguruan tinggi. Seperti kasus Taruna Tingkat Satu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Amirullah Adityas Putra, yang tewas karena dikeroyok lima seniornya menjadi salah satu contohnya. Atau kasus tiga mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang tewas saat melangsungkan pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam (mapala) dengan dugaan penganiayaan oleh senior.

Tak hanya itu, di Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) pun sudah berkali-kali terjadi. Dilansir dari detik.com, sejak tahun 90-an sampai tahun 2005 tercatat 35 praja tewas. Namun, dari total praja yang tewas hanya 10 kasus yang terungkap di media.

Tahun 1994 Praja Madya Gatot kontingen Jawa Timur, meninggal saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Di dadanya ditemukan bekas kebiru-biruan, dan tulang dada retak. Kemudian Alvian dari Lampung (1995) dan Fahrudin dari Jawa Tengah (1997) ditemukan tewas di barak tanpa sebab.

Berikutnya pada tahun 2000, Purwanto dan Obed meninggal dengan dada retak. Lalu di 1999, Heru Rahman dari Jawa Barat tewas akibat tindak kekerasan. Kasusnya menjadi sorotan, kemudian kasusnya dilimpahkan ke pengadilan

Tahun 2003, Wahyu Hidayat yang tewas akibat tindak kekerasan. Kasusnya pun ramai diberitakan. Namun, dari pelanggaran yang terjadi hanya seikit praja yang ditindak tegas.

Tak hanya di IPDN, STIP pun mengalami hal serupa seperti contoh kasus Amirullah Adityas yang tewas akibat dianiaya senior pada Januari 2017 lalu. Beberapa tahun sebelumnya pernah terjadi kasus yang sama,  tahun 2015 lalu Daniel Roberto Tampubolon tewas akibat dipukuli dan dipaksa memakan cabai dalam jumlah banyak. Kemudian di tahun 2014, Dimas Dikita Handoko yang meregang nyawa setelah menjadi korban kekerasan oleh para seniornya. Lalu di tahun 2008, Agung Bastian juga tewas setelah dihukum karena dianggap melakukan kesalahan dalam latihan pedang pora menyambut Agustusan.

Harus Ada Pemonitoran

Kasus kekerasan yang terjadi berulang dalam lembaga pendidikan, menimbulkan pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab. Apakah fenomena ini merupakan suatu tradisi turun temurun atau kurang tegasnya hukum di Indonesia dalam menangani kasus tersebut?

Pengamat Pendidikan, Itje Chodidjah berpendapat bahwa tradisi kekerasan di kampus tercipta oleh keadaan, di mana para senior ingin mendapatkan kesempatan untuk memiliki power lebih besar dari juniornya. Hal itu -kekerasan- tidak akan terjadi jika pemimpin kampus dan jajarannya menindak tegas melalui peraturan-peraturan yang berlaku.

Tradisi itu berkembang karena dibiarkan. Untuk memutus mata rantai itu harus ada peraturan dan tindakan tegas. Monitoring harus dilakukan untuk memastikan tidak ada yang melanggar. Di tingkat perguruan tinggi tindakan mengeluarkan mahasiswa perlu jika memang tidak bisa lagi dilakukan pembinaan,” katanya.

Itje mengatakan fenomena kekerasan yang terjadi bisa jadi berhubungan dengan sistem pendidikan yang belum berpihak pada persiapan peserta didik untuk berpikir kritis. Pendidikan saat ini hanya fokus pada materi pelajaran dengan jumlah banyak dan ujian-ujian.

“Hal ini menyebabkan siswa sibuk menyiapkan ujian guna mendapat nilai bagus. Celakanya, sekolah senang dengan angka-angka tinggi yang dihasilkan siswa tanpa menelaah apakah angka-angka yang dihasilkan menggambarkan kompetensi dan keterampilan siswa,” jelasnya.

Bukan hanya di kegiatan formal, kekerasan juga terjadi pada kegiatan ekstra kampus. Seperti kasus tewasnya  tiga mahasiswa UII Yogyakarta, yang tewas saat melakukan diksar mapala dengan dugaan dianiaya senior.

Menurut Itje, kasus tersebut terjadi karena kelalaian pihak kampus, di samping itu juga disebabkan karena belum kuatnya tanggung jawab yang ditumbuhkan. Kegiatan-kegiatan ekstra seharusnya berada di bawah pengawasan kampus, segenap pimpinan kampus memiliki tanggung jawab untuk memonitor kegiatan yang ada, guna memastikan tidak adanya tindak kekerasan yang terjadi.

Namun seringkali tindak kekerasan terjadi ketika seluruh kegiatan ekstra diserahkan langsung kepada mahasiswa, hal inilah yang memunculkan adanya senioritas dan penyalahgunaan kekuasaan seperti perpeloncoan,” ujar dia.

“Bagi saya perpeloncoan itu tindakan primitive. Orientasi sekolah atau kampus dapat dilakukan secara cerdas dan saya punya pengalaman ini di salah satu perguruan tinggi, tanpa perploncoan. Lagi-lagi kecakapan pemimpin kampus maupun sekolah dipertaruhkan,” ungkap Itje.

Kegiatan ekstra, lantut Itje, sejatinya bertujuan untuk melatih kemampuan non akademik, seperti pembentukan karakter, kemampuan memimpin, atau penguatan berbagai keterampilan dan sikap yang diperlukan ketika mahasiswa memasuki dunia kerja. Oleh sebab itu pelaksanaannya harus konsisten mengarah pada tujuan tersebut. Pihak kampus perlu membuat peraturan-peraturan yang memagari tindak kekerasan. “Lagi-lagi monitoring itu penting,” tegas Itje.

(Mega/Garis/Cici)

Posting Komentar

0 Komentar