Krisis Agraria dan Kedaulatan Pangan Indonesia

Dalam aksi damai bertemakan “Menteri Pertanian Gagal Mewujudkan Kedaulatan Pangan”, Senin (25/09/2017) di gedung Kementerian Pertanian RI, SPI menyuarakan delapan tuntutan. Salah satunya agar Kementerian Pertanian segera membentuk Badan Pangan Nasional guna mewujudkan kesejahteraan petani.

Kedaulatan pangan masuk ke dalam Nawacita Jokowi-JK sebagai program prioritas. Tiga tahun pemerintahan berjalan di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, kedaulatan pangan gagal diwujudkan. Hal ini dilihat dari kinerja Kementerian Pertanian yang dinilai belum mampu menyelesaikan konflik agraria dan ketimpangan kesejahteraan di Indonesia.

Swasembada pangan dinilai stagnan, sekalipun data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukan bahwa Indonesia berhasil dalam swasembada pangan termasuk mengekspor beberapa komoditi pertanian. “Zaman kolonial Belanda kita juga sudah berhasil mengekspor hasil petanian, tapi petani kita masih miskin. Tidak berbeda jauh dengan saat ini, kalaupun kita mengekspor hasil pertanian, itu hanya menguntungkan eksportir bukan petani,” kata Randa Sinaga, kordinator lapangan aksi.

Randa mengungkapkan, salah satu kegagalan Kementan dalam menegakkan kedaulatan pangan akibat tidak adanya kejelasan dan ketegasan pemerintah dalam menjalankan reforma agraria sejati. Akibatnya, konflik kriminalitas terhadap petani kian marak terjadi dan menimbulkan gejolak ditingkat lapisan bawah.

“Penyelesaian konflik agraria bertolak belakang dengan reforma agraria sejati, petani digusur paksa dengan bantuan aparatur negara, akhirnya pertentangan jelas terjadi antara pemilik modal dengan petani. Negara seharusnya mengambil andil dalam menjalankan ketentuan-ketentuan hukum termasuk juga UU Pokok Agraria. Kedaulatan pangan seharusnya menjamin bagaimana hak-hak petani berdaulat terhadap pertaniannya sendiri,” imbuh Randa.

Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2017, dari seluruh wilayah daratan di Indonesia, 71 persen dikuasai korporasi kehutanan, 16 persen oleh korporasi perkebunan skala besar, 7 persen dikuasai oleh para konglomerat. Sementara rakyat kecil hanya menguasai sisanya saja. Dampak 1 persen terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, dan 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional.

Untuk itu, dalam aksinya, SPI menyampaikan delapan tuntutan, yakni evaluasi kinerja Menteri Pertanian, hentikan kebijakan korporatisasi pertanian, hentikan segala bentuk program yang sifatnya darurat dalam pendidikan dan penyuluhan pertanian, hentikan penyusunan “Peta Jalan Percepatan Pengembangan Produk Rekayasa Genetik”, hentikan jargon untuk kepentingan ekspor, koreksi menyeluruh penggunaan pupuk kimia, segera dorong terbentuknya “Badan Pangan Nasional” sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012, serta jalankan mandat UU Nomor 19 Tahun 2013.

Wacana meningkatkan kesejahteraan petani, namun dalam bentuk nyatanya hanya mementingkan kepentingan korporasi. Kebijakan tidak dijalani sesuai amanat nawacita presiden RI. Pangan adalah persoalan penting bagi bangsa ini. Tidak akan ada kedaulatan pangan tanpa adanya kedaulatan petani. Sebagaimana Bung Karno mengatakan, soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa. 

(Siska)