Berbicara Tentang Pangan, Berbicara Tentang Kehidupan

Foto : Cempaka

Indonesia adalah negara yang kaya dalam hal budaya, sumber daya alam dan termasuk komoditas pangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negaranya. Namun faktanya, kini Indonesia masuk ke dalam zona merah alias krisis pangan.

Di era perubahan iklim seperti ini, peran pertanian sangat strategis, terlebih sektor pangan. Peran pertanian sebagai penyedia pangan dan bahan baku pengolahannya ini perlu mendapatkan perhatian publik.

Kecukupan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri masih terus diupayakan. Meskipun dengan berbagai problematika yang kian hari terasa semakin menyulitkan petani, terutama petani perorangan.

“Jika pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga Indonesia yang diproduksi dari dan untuk Indonesia itu belum, mengapa? Lebih dari tujuh juta ton gandum masih diimpor setiap tahun, lebih dari 70 persen kebutuhan nasional kedelai juga masih diimpor setiap tahun. Bahkan, akhir-akhir ini singkong pun diimpor, sehingga harga di petani anjlok sampai 300 rupiah per kilogram. Sementara pangan lokal seperti ubi, sukun, gayong dan lain-lain terus terkikis dan cenderung punah,” ungkap Angga, Pemuda Tani dari Serikat Petani Indonesia (SPI)

Hasil panen petani Indonesia selain prioritas untuk kebutuhan dalam negeri, adapun hasil yang diekspor setelah kebutuhan dalam negeri tercukupi. Maka hasil tani yang tidak dapat diproduksi di negara tujuan dapat diekspor. Dengan catatan tidak merusak produk pertanian yang dihasilkan petani di negara tujuan ekspor tersebut.

Meskipun negara agraris, Indonesia juga melakukan impor pangan dari negara lain. “Impor saat ini tidak berdasar pada kebutuhan, justru yang membahayakan dianggap sebagai ideologi. Misalnya saja tepung terigu bisa diganti mocaf (tepung olahan singkong) terlebih di tengah pemetaan perdagangan dunia misalnya. Petani yang menghasilkan minyak kelapa kini terhimpit dengan kehadiran minyak kelapa sawit dari korporasi,” jelas Angga.

Presiden Jokowi sempat berjanji untuk melakukan swasembada pangan bagi Indonesia. Hal ini belum bisa dikatakan berhasil menurut Pemuda Tani SPI. Angga menegaskan bahwa indikator keberhasilan yang digunakan harusnya pencapaian kedaulatan pangan, bukan swasembada. Syarat utama dari kedaulatan pangan adalah reforma agraria. Dari situ, petani bisa bertani dan memproduksi pangan bagi rakyat. 

Namun sayangnya, janji reforma agraria sembilan juta hektar (ha) belum juga dilaksanakan. Padahal ketimpangan penguasaan tanah oleh petani semakin tinggi. Bahkan rata-rata penguasaan kepemilikan tanah oleh petani menurut sensus pertanian 2013 seluas 0,3 ha. Berbanding terbalik dengan penguasaan korporasi yang bahkan satu perusahaan saja bisa menguasai lebih dari dua juta ha tanah negara.

Angga mengharapkan untuk memperingati hari pangan sedunia agar segara terlaksananya reforma agraria untuk para petani sebagai jalan mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia khususnya.

(Crusita)