Hiruk Pikuk 30 September


Pagi itu 1 September 1965 pasukan Gerakan 30 September berhasil menguasai pusat Radio Republik Indonesia (RRI). Pasukan menyiarkan pengumuman selama sepuluh menit pada pukul 07:15 WIB. Berita yang menyatakan bahwa telah terjadi Gerakan 30 September yang dipimpin oleh Kolonel Untung Komandan Bataljon Tjakrabiwa dan mengaku menangkap para Jendral Angkatan Darat yang tergabung dalam Dewan Jendral.

Dewan Jenderal yang dimaksud ialah Jenderal Abdul Haris Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayjen S Parman, Mayjen MT Haryono, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Brigjen DI Panjaitan. Menurut James Luhulima dalam buku Menyingkap Dua Hari Tergelap di tahun 1965: Melihat Peristiwa G30S dari Perspektif Lain (2006), Penculikan yang dipimpin oleh Letkol Untung dan dibantu pasukan dari Brigade Infanteri 1/Jajasakti, Batalyon Raiders 454/Diponegoro, Batalyon 503/Brawidjaja, dan barisan sukarelawan yang dibina oleh Mayor Udara Soejono.

Penculikan disebabkan oleh percayanya Gerakan 30 September bahwa pada tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan HUT Ke-20 ABRI, Dewan Jenderal akan melakukan kudeta terhadap kepimpinan pemerintahan Soekarno.

Rencana yang seharusnya hanya sebagai misi penjemputan paksa para perwira tinggi Angkatan Darat untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno, namun secara tidak diduga memakan tujuh korban tewas yaitu Letjen Ahmad Yani, Mayjen MT Haryono dan Brigjen DI Panjaitan, Mayjen Suprapto, Mayjen S Parman, Brigjen Sutoyo, dan Letnan Satu Pierre Tendean. Ketujuh jenazah itu dibuang ke dalam sumur tua di Desa Lubang Buaya.

Menurut James Luhulima operasi penjemputan paksa itu memang sangat rawan karena sangat jauhnya perbedaan pangkat yang terpaut di antara yang menjemput dan yang akan dijemput. […] Bagi prajurit menghadapi jenderal saja sudah berat, apalagi harus memaksa jenderal ikut serta. Ketegangan semakin meninggi Karena tekanan operasi penjemputan tidak boleh gagal dan hanya diberi waktu satu jam dari puku 03:00 – 04:00 WIB.


30 September dan Pemberitaan

Pada tanggal 2 Oktober 1965 dalam keadaan genting Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah melarang terbit seluruh surat kabar, kecuali surat kabar milik Angkatan darat, yakni Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Akan tetapi surat kabar PKI yaitu Harian Rakjat menentang perintah tersebut dengan menerbitkan editorial, yang memuat berita utama “Letkol Untung, Komandan Bataljon “Tjakrawibawa” menyelamatkan Presiden dan RI dari kup Dewan Jenderal : Gerakan 30 September se-mata2 gerakan dalam AD”

Menurut John Roosa dalam bukunya Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (2008), dari judul berita utama itu sudah terlihat bahwasanya PKI mendukung Gerakan 30 September sambil menjaga jarak. Bahasa editorial yang janggal – dua “tapi” dalam satu baris dan “bagaimanapun djuga persoalan” yang tidak runtut – memberi kesan penulisnya berusaha menegaskan bahwa dukungan PKI terhadap G30S tidak berarti partai terlibat di dalamnya.

Hal ini dibenarkan oleh Mayjen Soeharto yang menuding PKI sebagai pihak yang bertanggung jawab. “Pukul 07:00 tepat saya mendengarkan siaran RRI pertama mengenai “Gerakan 30 September” yang di pimpin oleh Letkol Untung. Deg, Saya segera mendapat firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol Untung. Saya ingat, dia seroang yang dekat, rapat dengan PKI, malahan pernah jadi anak didik tokoh PKI, Alimin” ungkap Soeharto dalam bukunya Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989).
Anderson dan McVey dalam analisis mereka menganggap G-30-S sebagai semacam pembrontakan dalam Angkatan Darat yang berasal dari internal. Sebagian besar pemimpin G-30-S adalah mantan perwira dan perwira aktif Angkatan Darat dari Kodam Diponegoro, yang memiliki dendam terhadap gaya hidup orientasi politik pro-Barat para jenderal di Jakarta.

Kolonel Abdul Latief dalam buku Pledoi Kol. A. Latief : Soeharto Terlibat G30S mengungkapkan bahwa Panglima Kostrad Mayjen Soeharto telah mengetahui tentang penjemputan paksa para jenderal, beberapa jam sebelum penjemputan terlaksana. Hal ini dipertegas oleh Mayor (Purn) Soekarbi, mantan Wakil Komandan Batalyon Raiders 530/Brawijaya ketika diwawancara tabloid DeTalk pada tahun 1998, ia mengantakan Soeharto tidak hanya mengetahui penjemputan paksa para jenderal, tetapi ia bahkan memfasilitasinya.


Reaksi Presiden Soekarno?

Tanggal 4 Oktober 1965 pasukan Pengintai Amfibi KKO, melakukan penggalian sumur untuk mengeluarkan jenazah, dibawah pengawasan Mayjen Soeharto. Selesai penggalian jenazah yang berlokasi di Lubang Buaya, Pondok Gede, Mayjen Soeharto melakukan konfrensi press, dalam pernyataanya “…Satu fakta lagi, melihat sumur jang dipergunakan tempat menanam majat ini telah pula mendjadi pusat daerah latihan Sukarelawan/Sukarelawati jang dilaksanakan AURI. Mereka terdiri dari Pemuda Rakjat dan Gerwani.”

Pernyataan Soeharto yang menyebut Pemuda Rakjat dan Gerwani dalam terbunuhnya dewan jenderal, membuat kemarahan besar yang terjadi dimasyarakat, kedua organisasi tersebut merupakan massa PKI. Naudhtul Ulama dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Organisasi massa yang pertama menyuarakan pembubaran PKI.

Tuntutan yang mendorong Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI semakin meluas, dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora pada tanggal 6 Oktober 1965. Presiden menegaskan mengutuk pembunuhan yang dilakukan oleh Gerakan 30 September, dan mengharapkan masyarakat untuk tetap tenang dengan tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Presiden Soekarno memperlihatkan sikap yang ragu atas PKI sebagai penanggung jawab utama, yang membuat Presiden tidak mau memenuhi tuntutan kalangan untuk membubarkan PKI. “Kengganan Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI itu digambarkan oleh Soeharto dan kelompoknya sebagai salah satu indikasi kelibatannya dalam G30S” ungkap James Luhulima

Pendapat yang dapat dilihat diatas adalah sebagian dari banyaknya teori siapa yang menjadi dalang utama Gerakan 30 September, rumitnya kondisi politik dan banyaknya pihak yang terlibat menjadikan kejadian ini begitu kompleks.

“Tampaknya mustahil bahwa hanya ada satu dalang yang mengendalikan semua peristiwa itu, dan tafsiran-tafsiran yang berusaha menjelaskan kejadian-kejadian tersebut secara [tunggal] itu harus dipertimbangkan secara hati-hati.” Tutur M.C. Ricklefs, sejarawan Indonesianist dari Australia, dalam menanggapi peristiwa G30S 1965.


*Tulisan ini dirangkai berdasarkan berbagai sumber buku.


Fachrureza

Posting Komentar

0 Komentar