Dilema Pedagang Kaki Lima: yang Dituduh dan yang Dibutuh


Wajah cemas dan bingung nampak saat Agus menceritakan keluarga kecilnya di Sumedang yang ia nafkahi. Pria 34 tahun ini memiliki seorang istri dan dua anak. Istrinya di rumah tidak bekerja. Anak pertamanya duduk di kelas enam sekolah dasar dan yang satunya masih berusia empat tahun. “Masih senang-senangya jajan. Kalau orang tua dapat begini-begini yang namanya anak kecil kan gak bisa dikasih lihat, tetap saja dia mah kalau mau jajan ya jajan,” ujarnya.

Agus merupakan salah seorang Pedagang Kaki Lima (PKL)  yang mendapatkan surat peringatan pertama dari kecamatan Ciputat Timur. Surat tertanggal 23 Oktober 2017 tersebut berisi himbauan kepada PKL untuk segera mengosongkan jalan Pesanggrahan karena dianggap mengganggu ketertiban umum terutama arus lalu lintas. Belakangan diketahui jika ada laporan warga yang mengeluhkan tidak lancarnya lalu lintas di Pesanggrahan. Laporan tersebut kemudian diproses ke kecamatan dan hingga kini telah diterbitkan tiga surat peringatan kepada PKL.

Sejak diterimanya surat peringatan itu Agus lebih banyak melamun membayangkan nasib usahanya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang amat sulit ia cari jawabannya. “Bayangin itu, kita ngasih duit dari mana kalua engga jualan? kalau pindah, pindah kemana? Cari tempat kan emang susah,” keluhnya.

“Saya mohonlah sama pengurus sama RT supaya bisa diatur gimana caranya,” lanjut Agus. Ia mengaku telah berjualan di Pesanggrahan dari tahun 2001. Pria yang sebelumnya berjualan es buah ini juga berharap masih bisa berjualan di Pesanggrahan karena inilah satu-satunya mata pencahariannya.

Jalan Pesanggrahan berlokasi tepat di selatan kampus satu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Di lokasi ini kerap terjadi kemacetan jika ada mobil yang melintas. Jalan yang sempit, banyaknya PKL, serta mahasiswa yang parkir di bahu jalan adalah beberapa faktor penyebabnya.  

Pesanggrahan merupakan tempat jajan favorit bagi mahasiswa maupun pengawai UIN Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari adanya pintu kecil di samping UIN yang sering disebut “Pintu Doraemon”. Pintu ini mempermudah akses keluar masuknya mahasiswa dari Pesanggrahan menuju kampus.

Pedagang soto ayam yang telah berjualan selama 30 tahun, Sumarlan, mengaku pasrah jika memang harus ada penggusuran. Namun, ia berharap adanya jalan keluar agar tetap dapat berjualan di Pesanggrahan. “Supaya kita bisa tetap bejualan ya gimana, karena ini sumber penghidupan saya untuk menghidupi anak-anak saya. Ya Alhamdulillah anak-anak saya bisa sekolah sampai mesantren dari sini,” ujarnya.

Tak jauh beda dengan suaminya, Ibu Sumarlan yang juga berjualan soto daging di Pesanggrahan merasa bingung jika harus digusur. Ia dan suaminya telah berjualan sejak 1987 sewaktu Universitas Islam Negeri (UIN) masih bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Pasangan suami istri ini menggantungkan hidupnya dari berdagang soto di Pesanggrahan.

Lain halnya dengan Mei Anisa, pedagang Ayam Geprek yang baru berjualan selama delapan bulan. Perempuan yang sekarang berstatus mahasiswi paskasarjana UIN Jakarta ini menyayangkan tidak adanya peraturan yang jelas untuk berdagang di Pesanggrahan. Ia juga mempertanyakan penggunaan lahan setelah penggusuran. “Pada akhirnya kalau kita digusur buat apa? parkiran juga kan?”

Dari data sementara yang diperoleh Journo Liberta, jumlah PKL yang beroprasi di sepanjang jalan Pesanggrahan sebanyak 29. Dagangan yang dijajakan pun bermacam-macam mulai dari minuman, soto, bakso, batagor, hingga ketoprak. Bahkan ada pula pedagang yang menjual lebih dari satu jenis makanan dalam satu gerobak seperti kentang dan cimol.

Pedagang yang ingin berjualan di Pesanggrahan harus mendapat izin dari ketua RT 03 karena jalan Pesanggrahan masuk dalam wilayahnya. Selain itu pedagang juga harus membayar biaya keamanan dan kebersihan sebesar 70 hingga 75 ribu rupiah per bulan. Itupun belum termasuk biaya listrik dan air jika memang diperlukan. Biasanya warga setempat akan menyalurkan listriknya ke lapak pedagang dan dikenakan biaya per bulannya.

Saat ini penambahan pedagang tidak diperbolehkan lagi. Peraturan itu dibuat bersama oleh pengurus RT 03 dan warga setempat. Alasannya karena pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan Pesanggrahan sudah terlalu banyak. Jika dipaksakan untuk menambah pedagang lagi justru akan semakin membuat semrawut jalan. Namun, ada beberapa oknum warga yang masih menyewakan lapak untuk berdagang tanpa seizin ketua RT 03.

Kejadian seperti ini menjadi kali pertama bagi Wiwit, pedagang Bakso yang telah berjualan selama 20 tahun di Pesanggrahan. Pedangang 43 tahun menyayangkan tidak adanya diskusi sebelumnya. Ia berharap jika pemerintah lebih memperhatikan pedangang kecil seperti dirinya. Selain berjualan bakso Wiwit juga menjadi pengemudi ojek daring untuk memperoleh pendapatan lebih.

“Kalau seandainya kita masih boleh jualan, kita juga kordinasi saja sama Satpol PP, maaf-maaf bukan kita nyogok ya, kita ada partisipasi jatah gitu lah mungkin kalau dia minta itu walaupun secara tidak langsung. Sebulan 20 ribu buat dia kan dia tinggal ngali,” tambah dia.



Ketua RT 03, Dariyadi, justru mengaku awalnya tidak tahu menahu soal surat peringatan pertama untuk PKL di wilayahnya. Ia baru mengetahui permasalahan ini setelah turunnya surat peringatan kedua. Dari situ Dariyadi mulai mencari tahu duduk perkaranya. Ia memastikan jika tidak ada warganya yang mengeluhkan tentang PKL kepadanya.

“Saya baru berjalan empat tahun (menjadi ketua RT), sudah puluhan tahun sebelum saya (PKL berjualan di Pesanggrahan), kenapa tidak diutik-utik, tidak dipermasalahkan?” herannya.

Sementara itu Camat Ciputat Timur, Durahman, mengungkapkan jika penertiban PKL di Pesanggrahan untuk menjalankan Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. “Lebih jelasnya itu melanggar Perda, artinya siapapun orangnya tidak boleh berjualan di pinggir jalan atau bahu jalan. Kalau umpamanya untuk mengatasi macet saja barangkali tinggal diatur oleh Dishub,” jelas Durahman.

Posting Komentar

0 Komentar