Jihad Pemuda Melawan Korupsi


Jihad tak hanya soal mengangkat senjata ke medan perang. Melawan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan hukum juga merupakan sebuah jihad. Korupsi sebagai musuh bersama pun sudah semestinya menjadi objek jihad, terutama bagi kalangan anak muda yang kelak menjadi pemimpin bangsa.

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa yang merugikan banyak orang. Menurut pasal 2 UU  No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 korupsi mencakup perbuatan: melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Namun, kita tidak boleh terjebak dengan pengertian korupsi dari undang-undang saja.

“Ada perilaku koruptif yang secara definisi mugkin tidak masuk ke definisi korupsi menurut undang-undang tapi justru itu adalah awal atau bibit terjadinya korupsi,” kata Direktur Jendral Pendidikan RI, Erlangga pada acara yang bertajuk “Pemuda dan Jihad Melawan Korupsi” di Hall Student Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat malam (9/11/2017).

Contoh sederhana korupsi menurut Erlangga adalah menyontek saat ujian dan membuat laporan pertanggung jawaban palsu saat mengadakan acara organisasi di kampus. Korupsi sejak dini inilah yang menjadi bibit-bibit potensial untuk menjadi koruptor di masa mendatang. Jika terus dibiarkan, negeri ini akan selalu berkutat dengan masalah korupsi.

Dari perilaku yang terlihat sepele tersebut bisa menjadi sebuah kebiasaan yang berbahaya. “Karena terbiasa melakukan itu (korupsi) sehingga terjadi pembiasaan bahwa kita menganggap korupsi itu sudah biasa, sudah umum di mata masyarakat,” lanjut dia.

Korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang penanganannya tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah. Masyarakat juga harus ikut andil dalam gerakan anti korupsi. Sinergi pemerintah beserta lembaga anti korupsi dan masyarakat bisa setidaknya mempersempit ruang gerak koruptor di negeri ini. Sikap apatis tidak membuat korupsi menjadi berkurang tetapi justru bisa melanggengkan para koruptor.

Kerugian akibat korupsi tidak hanya berupa materi yang bisa mencapai triliunan rupiah pada kasus-kasus tertentu. Namun, kerugian yang ditanggung oleh masyarakat bisa lebih besar dari itu. Sebagai contoh akibat dari tindakan korupsi adalah fasilitas publik yang dibuat atau dibangun tidak memenuhi standar karena anggaran yang telah terpotong di sana sini. Padahal semua fasilitas itu dibiayai oleh rakyat.

Menurut data dari TMC Polda Metro pada 2011 sampai 2013, 10%  kecelakaan di Jakarta terjadi karena jalan rusak. Tanpa mengesampingkan faktor lain seperti buruknya drainase dan tonase kendaraan yang melewati jalan tidak seimbang, buruknya kualitas jalanan ibu kota menjadi penyebab kerusakan terus menerus meskipun jalan baru saja dibangun. Jika dilihat dari anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan jalan raya seharusnya masyarakat pantas mendapatkan jalan yang berkualitas dan tidak cepat rusak.

Pembicara lain yang menghadiri acara ini adalah Emerson Yunto dari Indonesian Corruption Watch (ICW). Ia menjelaskan beberapa tahun terakhir telah terjadi regenerasi koruptor dari orang tua ke anak muda. Data KPK dalam 10 tahun terakhir  terdapat 71 orang pelaku korupsi yang ditangani KPK berusia di bawah 40 tahun.

“Ini sangat memperihatinkan, pemuda kan harapannya menjadi ujung tombak dari upaya perlawanan korupsi bukan sebaliknya menjadi bagian dari praktik korupsi tersebut. Regenerasi koruptor harus dilawan dengan regenerasi kader-kader anti korupsi,” ujarnya.

Salah satu aspek yang membuat angka korupsi masih tinggi di Indonesia adalah hukuman bagi koruptor yang tidak bisa memberikan efek jera. Catatan ICW menunjukkan rata-rata hukuman bagi pelaku korupsi adalah dua tahun empat bulan, belum lagi jika mendapat remisi bisa menjadi satu tahun. Padahal dalam Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) minimal hukuman adalah setahun dan maksimal 20 tahun, bisa menjadi seumur hidup dan bahkan hukuman mati. ”Paling tidak setengahnya lah rata-rata hukuman 10 tahun,” tambah Emerson.

Sementara itu politisi muda, Tsamara Amany, menyerukan kepada generasi muda untuk ikut berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. “Pertama, kalian mulai suarakan di media sosial apa yang menjadi konsen kalian menyuarakan ketidakadilan. Kedua, kalau sudah tidak puas menyuarakan di media sosial, bergabung ke dalam gerakan-gerakan anti korupsi semisal ICW. Ketiga, harus ada yang mulai berani terjun ke dalam jabatan-jabatan penting publik,” terang Tsamara.


(Robby)

Posting Komentar

0 Komentar