PKL Pesanggrahan Terancam Pembongkaran


Gerimis mengundang, sore itu, Senin (13/11/2017). Rintik gerimis membasahi aspal Jalan Pesanggrahan, sebagian pedagang kaki lima (PKL) sekilas terlihat murung menunggu gerimis reda dan sebagian lagi sibuk melayani pembelinya. Salah seorang pedagang mengungkapkan suatu hal yang mengagetkan. “Kasian para pedagang, dapet peringatan kedua dari camat,” ungkapnya.

Benar saja, pagi harinya, Selasa (14/11/2017) surat peringatan (SP) ke-2 tertanggal 1 November 2017 yang diterima oleh PKL sampai ke meja redaksi Journo Liberta. Isinya berupa teguran agar PKL menertibkan pangkalannya.

Reporter Journo Liberta mencoba mencari akar permasalahan yang menyebabkan PKL di Jalan Pesanggrahan mendapatkan surat teguran dari Kecamatan Ciputat Timur.

Awal mula polemik keberadaan PKL di Jalan Pesanggrahan dikarenakan adanya laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan kondisi Jalan Pesanggrahan. Laporan tersebut langsung direspons Kecamatan Ciputat Timur dengan SP 1 tertanggal 23 Oktober 2017. Uniknya, Ketua Rukun Tetangga (RT) 03, Daryadi tidak mengetahui proses pelaporan. RT 03 merupakan tempat PKL menjajakan dagangannya.

Pedagang tidak tinggal diam, Selasa (14/11/2017) mereka membuat surat permohonan penangguhan pembongkaran. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani atasnama Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ciputat Timur, Abdul Rahim alias Iim.

Isi Surat Penangguhan

Sebagai balasan dari surat teguran ke-2, APKLI mengirim surat yang terdiri dari dua bundel surat. Bundel pertama berisi enam lembar kertas, dua lembar pertama merupakan surat permohonan penangguhan pembongkaran lapak PKL. Dalam surat itu, APLKI mencamtumkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 tahun 2015 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan No. 08 tahun 2014 dan berusaha menjelaskan terkait penataan dan pemberdayaan PKL.

Bundel kedua berisi empat lembar daftar sementara PKL yang ada di sepanjang Jalan Pesanggrahan dengan jumlah 29 pedagang.

Gayung tak bersambut. Selang beberapa hari, tepatnya Senin, 20 November 2017, jalan Pesanggrahan didatangi anggota Dinas Perhubungan (Dishub) yang mengambil potret jalan di Pesanggrahan. “Ada empat orang pakai seragam Dishub moto-motoin jalan,” kata pedagang cilok yang ada di Pesanggrahan. Kekhawatiran muncul kembali di tengah para PKL. Pasalnya, yang menjadi permasalahan di Jalan Pesanggrahan adalah kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas yang penyebabnya ditudingkan kepada para PKL.

Camat Bicara Soal Surat Teguran

Selasa sore (21/11/2017), Reporter Journo Liberta menemui Camat Ciputat Timur, Durahman di kantornya. Ketika ditanya mengenai SP1 dan SP2 untuk para PKL di Jalan Pesanggrahan, camat berujar, mereka hanya memiliki hak untuk memperingatkan. “Kalau SP-3 tidak dihiraukan, maka yang mengeksekusi bukan kami, tapi Satpol PP,” katanya.

Mengenai surat penangguhan, Durahman mengatakan surat tersebut tidak dapat mempengaruhi aturan yang berlaku. “Iya, itu kan keinginan asosiasi, tapi tetap saja teguran 1,2,3, ada aturannya. Mungkin perlu dipertimbangkan,” ujarnya.

Kamis siang, (23/11/2017), reporter Journo Liberta mendapatkan info turunnya SP3 dari kecamatan untuk PKL di Pesanggrahan. Surat tersebut tertanggal 20 November 2017, atau sehari sebelum reporter Journo Liberta mewawancarai Camat Ciputat Timur. Saat itu, camat menyinggung waktu turunnya surat teguran ke-3. “Mungkin beberapa hari lagi akan muncul surat teguran ke-3 karena yang ke-2 kan sudah,” tegasnya.

RT dan Perwakilan PKL Siap Diskusi

Di hari yang sama, sore harinya reporter Journo Liberta menemui Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APKLI Ciputat Timur, Abdul Rahim yang kerap disapa Bang Iim di kediamannya. Ketika ditanya tanggapannya terkait turunnya teguran ke-3 dari kecamatan, ia menyayangkan adanya surat teguran ke-3 yang menurutnya justru akan berdampak buruk jika sampai ada penggusuran. “Dampaknya bagaimana nanti, apa mau jadi penjahat apa mau jadi perampok? Nah itu pertanyaan saya yang kasian,” tuturnya.

Selama proses wawancara, raut wajah kecewa dan ungkapan kekecewaan pun turut mewarnai tiap percakapannya dengan reporter Journo Liberta, setidaknya tercatat empat kali dia mengatakan kata kecewa. “Saya kecewa, karena saya dulu pernah di forum kota sehat,” ungkapnya. Menurutnya, ketika dia di forum kota sehat dia sering rapat di kecamatan dan selama itu menurutnya tidak ada pembicaraan terkiat PKL di Pesanggrahan.

“Yang saya kecewa begini, surat udah masuk ke kecamatan kok nggak dijawab. Jawablah, silaturrahim 5 menit susah amat,” ungkapnya, ketika disinggung mengenai APKLI dan surat permohonan penangguhan yang ditandatanganinya.
Ia menyatakan kesiapan dirinya untuk berdiskusi dengan camat mengenai PKL di Pesanggrahan. “kalau pak camat mau minta bantu saya akan bantu,” jelasnya.

Senada dengan pernyataan ketua DPC APKLI, ungkapan kekecewaan pun datang dari ketua RT 03, yang mempertanyakan surat teguran yang langsung menyasar ke para PKL. “Kenapa saya sebagai ketua lingkungan (RT) 03 tidak terlebih dahulu dikasih tau?,” ungkapnya. Ia merasa bingung mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga para PKL mendapat surat teguran dari kecamatan. Tetapi, selaku ketua RT 03, Daryadi menyampaikan dirinya siap jika dari kecamatan memanggilnya untuk mengadakan audiensi. “Insya Allah saya siap,” tegasnya.



PKL Diambang Eksekusi

Untuk mengkonfirmasi terkait surat teguran ke-3, reporter Journo Liberta kembali lagi ke kecamatan, pada Jumat (24/11/2017). Dari kunjungan hari itu, beberapa hal diungkap oleh Camat Ciputat Timur terkait surat teguran untuk para PKL. “PKL oleh peneliti dibahas di sini, melalui teguran ke walikota,” ungkapnya. Berawal dari laporan peneliti lingkungan tertanggal 08 November 2017 yang masuk ke meja Walikota di mana isinya membahas hasil penelitiannya terkait kondisi Jalan Pesanggrahan, Walikota pun memberikan teguran satu pada Kecamatan Ciputat Timur terkait laporan tersebut. Setelah mendapat teguran, kecamatan turut mengeluarkan surat teguran untuk para PKL yang dinilai menjadi sumber masalah. Di mana surat teguran pertama tertanggal 23 Oktober 2017, surat teguran kedua pada tanggal 01 November 2017 serta surat teguran ketiga yang diedarkan 20 November 2017.

Di tanggal 20 November 2017, Kecamatan Ciputat Timur menerima disposisi surat dari peneliti lingkungan yang berisi hasil riset terkait kondisi jalan Pesanggrahan. Laporan hasil riset tersebut berisi analisis terkait titik kemacetan di Pesanggrahan, penyebab kemacetan, dan rekomendasi penyelesian masalah. Yang menarik, laporan peneliti tersebut menyinggung terkait SP1 yang dikeluar kan oleh Kecamatan Ciputat Timur untuk PKL di Pesanggrahan. Dalam laporannya, peneliti mengatakan kesemrawutan di Jalan Pesanggrahan bukan hanya karena PKL. Tetapi, ada hal lain yang menjadi titik kemacetan.

Berbarengan dengan diterimanya disposisi surat laporan oleh kecamatan, di tanggal itu juga kecamatan mengedarkan surat teguran ke-3 untuk para PKL. “kami mah hanya memberi teguran saja atas dasar pemerintah

Posting Komentar

0 Komentar