Penggusuran Pedagang Kaki Lima Tanpa Perlawanan


Beberapa orang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mendatangi Jalan Pesanggrahan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Rabu (24/11) pagi. Kedatangan Satpol PP bermaksud untuk mengeksekusi pedagang kaki lima (PKL). Namun, jalan tersebut sudah sepi karena PKL tidak membuka lapaknya sejak pagi.

Rencana pembongkaran PKL di jalan Pesanggrahan, merupakan tindak lanjut dari turunnya Surat Peringatan (SP) ketiga dari kecamatan. Berawal dari keluhan masyarakat yang terganggu dengan kesemrawutan Jalan Pesanggrahan dikarenakan banyaknya PKL maupun lalu lalang pejalan kaki.

Desman Ariando, ketua APKLI Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kota Tangerang Selatan, mengatakan masalah ini sepenuhnya bukan salah dari PKL. “Sebenarnya pemerintahlah yang tidak tertib, tidak tertib dalam melaksanakan peraturan dan regulasi yang telah ada,” jelasnya.

Desman melanjutkan, penanganan PKL yang seharusnya menggunakan pendekatan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, kini pemerintah masih menggunakan pendekatan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum. Keadaan seperti ini yang membuat PKL terlihat sangat bersalah.

Masyarakat dan PKL pun masih mencari jalan keluar untuk masalah ketertiban ini. “Bagaimanapun juga jika kita semua berkomunikasi, gak ada yang tidak bisa kita selesaikan jika kita semua mau duduk bersama dan berbicara,” ucap Eko, salah seorang PKL Pesanggrahan.

Faktor pembongkaran tidak hanya keluhan atas PKL, penyebab lainnya yaitu parkir liar yang berjajar di sepanjang sisi tembok, juga kios-kios permanen yang memajang barang dagangannya terlalu maju. Tetapi dengan beberapa faktor tersebut, PKL selalu jadi kambing hitam sebagai biang kesemrawutan.

“Sampai saat ini kita belum menemukan tempat usaha, tapi kami akan berunding dengan masyarakat setempat UIN dan pemerintah untuk mencari solusinya. Mungkin kita akan melakukan penataan Perda Nomor 8,” tambah Desman.

Agenda penggusuran yang dijadwalkan hari ini telah diketahui sejak jauh hari oleh PKL. SP pertama terbit pada 31 Oktober. Diikuti SP ke-2 pada 1 November. Setelah SP yang ke-2, APKLI Ciputat Timur memberikan surat penangguhan penertiban ke kecamatan. Kemudian turun SP ke-3 pada 21 November.

Pada 20 November lalu, Wali Kota Tangerang Selatan melayangkan surat teguran pertama kepada kecamatan Ciputat Timur. Sehingga pihak APKLI sudah berkomunikasi dengan pedagang agar membongkar usahanya sendiri sebelum dieksekusi paksa oleh Satpol PP.

Posting Komentar

0 Komentar