Sema U Bantah Pemilihan Anggota KPU dan Bawaslu Tidak Transparan

Senat Mahasiswa (Sema) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta telah melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2017 pada 23 oktober hingga 7 November lalu. Dengan melewati beberapa tahap yaitu pendaftaran, pengambilan dan pengembalian berkas, verifikasi berkas lalu uji kepatutan dan kelayakan, hingga pelantikan dilakukan tim independen yang dipilih oleh Wakil Rektor (Warek) III Bidang Kemahasiswaan Yusran Razak.

Namun mahasiswa mengeluhkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Sema U terkait pemilihan anggota KPU dan Bawaslu. “Kurang terbuka buat temen-temen yang pengen tahu sistematika Pemilihan Umum Raya, karena masih bawa embel-embel dari organisasi ekstra. Padahal ini kan buat kebaikan organisasi intra dan buat UIN juga,” keluh Mahasiswi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Nazla.

Warek III Bidang Kemahasiswaan, Yusran Razak membenarkan kurangnya sosialisasi tersebut, menurutnya pihak yang terkait dengan Pemira harus lebih terbuka soal aturan dalam Pemilu. “Cobalah sosialisasinya ditingkatkan lagi oleh Sema U, oleh KPU sehingga semua terlibat,” ujar Yusran.

Meski demikian, Wakil Ketua I Sema U, Muhammad Muhyiddin membantah kurangnya sosialisasi yang dilakukan lembaganya. Sema U telah melakukan sosialisasi secara luas melalui media sosial maupun spanduk yang terpasang. “Sema U membuat staf pedoman kegiatan Pemira, selanjutnya setelah jadi Sema U kerja sama dengan Sema Fakultas, jadi Sema F juga bantu sosialisasi ke setiap fakultas masing-masing,” jelas Muhyi.

Muhyi mengatakan animo mahasiswa yang mendaftarkan diri menjadi anggota KPU dan Bawaslu begitu antusias dengan jumlah 165 orang. Dengan rincian lolos seleksi berkas 97 orang dan tahap akhir uji kepatutan dan kelayakan terpilih 55 orang, terdiri dari tiga orang KPU dan 2 orang Bawaslu untuk masing-masing fakultas.

KPU dan Bawaslu merupakan lembaga ad hoc atau tidak permanen yang diperuntukan untuk melaksanakan Pemira. Untuk itu Sema U menyerahkan segala sesuatu yang terkait Pemira UIN kepada KPU dan Bawaslu. “Jadi sudah ada lembaga sementara (KPU dan Bawaslu) yang dibuat Sema U. Dia (KPU dan Bawaslu) hanya konsultasi saja dengan Sema U. Jadi kita sebagai Steering Committee (SC) dan dia Organizing Committe (OC). Mungkin kami cuma mengarahkan,” kata Muhyi.

Kurangnya sosialisasi juga didukung dengan sikap apatis mahasiswa. Minimnya minat dalam mengawasi pesta demokrasi kampus ini menyebabkan permasalahan sama terjadi setiap tahun. Seperti pada 2016 lalu, Fakultas Syariah dan Hukum mengalami ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir pemilih dengan surat suara. Bila mahasiswa turut serta peduli, permasalahan-permasalahan yang yang biasa terjadi bisa diminimalisir. Antusias mahasiswa dapat dilihat dalam turut sertanya mengawasi Pemira ini.


Posting Komentar

0 Komentar