Menilik Putusan Pelarangan Cantrang

Pelarangan penggunaan catrang sebagai alat tangkap ikan masih menimbulkan polemik. Pasalnya akhir Desember 2017 merupakan batas akhir penggunaan alat tangkap jenis ini. Peraturan yang telah diturunkan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) lewat Peraturan Menteri (Permen) KP No.02 2015 ini berisi larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. 

Peraturan ini mengharuskan nelayan untuk mengganti jaring lama mereka dengan alat tangkap ikan yang diklaim lebih ramah lingkungan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujiastuti melarang penggunaan cantrang untuk melindungi ekosistem laut. Cantrang disinyalir menjaring seluruh jenis ikan dari yang besar hingga yang kecil. Dia mengatakan, bila sampai penggunaan cantrang tidak dibatasi, maka kekayaan laut di Indonesia akan hilang sedikit demi sedikit.

Namun, larangan penggunaan cantrang ini disambut dengan aksi penolakan dari beberapa perkumpulan nelayan dan berbagai lembaga yang terkait kesejahteraan laut, nelayan dan ikan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) yang lantang menyuarakan keberatan mereka. Organisasi yang dibentuk sejak Juli 2017 diketuai Riyono sebagai ketua umum secara vokal menentang peraturan yang diberlakukan oleh Menteri Susi Pujiastuti.

Ditemui setelah mengadakan kegiatan “Dialog Terbuka dan Sidang Istimewa: Menuju Legalisasi Cantrang Secara Nasional” tentang pelegalan cantrang yang diadakan ANNI bersama nelayan di gedung Nusantara V DPR RI pada Rabu (29/11/2017), Riyono mengutarakan alasannya menolak larangan penggunaan cantrang. Salah satunya mengenai cantrang sebagai sumber penghidupan utama para nelayan. Menurutnya tak benar bila cantrang dikaitkan sebagai alat tangkap yang merusak lingkungan.

“Sehingga kita mengkaji, sekaligus juga melakukan riset-riset. Terbukti bahwa alat tangkap ini (cantrang) adalah ramah lingkungan. Sehingga kalau selama ini kemudian KKP mengeluarkan kebijakan melarang alat tangkap ini, ini jelas tidak sesuai dengan harapan teman-teman nelayan,” ujarnya.

Pendapat lain juga datang dari Miftah Khoirul, wakil Sekertaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Perikanan Nasional (MPN). Dia mengatakan alasannya menolak pelarangan cantrang. Menurutnya, pemerintah belum siap secara total terhadap seluruh dampak yang akan terjadi dengan diberlakukan Permen yang diberlakukan KKP, baik dampak sosial maupun dampak ekonomi yang akan terjadi kepada nelayan.

Miftah menambahkan, banyak nelayan mengeluhkan tentang pengganti cantrang yang memiliki kualitas yang kurang baik dan hasil tangkapan kurang memuaskan. Kemudian banyak yang mengaku belum mengganti jaring lama mereka dengan alat pengganti karena masih memiliki hutang di bank untuk investasi alat tangkap sebelumnya, sehingga nelayan merasa keberatan untuk membeli alat tangkap baru tersebut.

Pemerintah dianggap belum mampu memberikan solusi kongkret terkait kebijakan pelarangan alat tangkap yang tertuang pada Permen KP 71 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penangkapan dengan Alat Tangkap Ikan. Miftah mengatakan pemerintah telah menawarkan solusi pengganti cantrang dengan pemberian bantuan penggantian alat tangkap ramah lingkungan. Namun, pemberian ini hanya ditujukan untuk kapal nelayan ukuran kurang dari 10 Gross Ton (GT).

“Akan tetapi, bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menggantikan cantrang dan sejenisnya belum ada penelitian serta jaminan bahwa alat tangkap pengganti akan lebih efektif serta bisa menjadikan nelayan lebih sejahtera,” ujar Miftah menambahkan.

Miftah berucap, ketika nelayan mengganti cantang dengan bantuan alat tangkap baru, dibutuhkan proses yang lama untuk menyesuaikan penggunaan. Selain itu, nelayan juga harus mencari tempat pancingan (spot fishing) yang baru dan memodifikasi kapal mereka untuk menyesuaikan jaring ketika dipakai. Akhirnya, tetap ada biaya yang dikeluarkan oleh nelayan demi usaha yang legal.

“Nelayan harus berlatih menggunakan alat tangkap baru, nelayan juga harus mencari fishing ground baru, modif kapal, dan lain sebagainya. Semua itu tentu akan memakan biaya dan waktu cukup banyak. Dari sini, saya melihat pemerintah belum jauh berfikir ke arah itu,” tambahnya.

Pendapat ini juga diperkuat oleh perkataan Riyono. Pemerintah tidak memberikan kepastian terkait pelarangan cantrang. Menurutnya tak bisa bila pemerintah mengharapkan nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang sesuai bila permasalahan ini belum memiliki solusi yang koprehensif.

“Ini kan harus dilihat solusinya, tidak bisa kemudian nelayan ini seperti yang diharapkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Kemudian juga problematikanya sekarang kawan-kawan itu yang punya pinjaman-pinjaman ke bank itu kan harus diselesaikan. Nah itu faktualnya sekarang tidak bisa,” ucap Riyono.

Selain keluhan soal kualitas alat, nelayan juga mengeluhkan hasil tangkapan yang sedikit dan kualitasnya yang tidak memuaskan. Kemudian, distribusi alat yang kurang merupakan salah satu masalah yang disorotnya.

“Nelayan banyak yang mengeluh karena kualitas alat tangkap yang dibagikan kurang begitu baik. Hasil alat tangkapnya jauh lebih sedikit dan kualitas ikannya kurang bagus. Realisasi bantuan juga masih rendah. Dari target 4.620 alat tangkap yang akan dibagikan, Hanya 1.093 yang baru dibagikan sejak 2015 hingga 2017,” tambahnya.

Dampak yang dirasakan oleh para nelayan soal kebijakan ini akan sangat besar. Menurut Miftah, akan banyak nelayan dan tenaga kerja yang menggantungkan hidup mereka dari cantrang akan menganggur. Kemudian akan terjadi keadaan yang tidak diinginkan jika KKP nekat mengesahkan aturan pelarangan cantrang.

“Menurut hemat saya bahwa jika KKP nekat melarang alat tangkap cantrang dan sejenisnya, tanpa dibarengi solusi yang mampu menjawab masalah yang akan terjadi (pengangguran). Nelayan bisa saja nekat melakukan hal-hal yang mungkin diluar pemikiran kita. Karena urusannya adalah perut,” ucapnya.

Untuk alasan tersebut Riyono bersama beberapa perwakilan nelayan merumuskan lima poin hasil musyawarah rapat istimewa tersebut. Dalam acara yang dihadiri perwakilan nelayan dari daerah Jawa, Banten, Madura dan Sumatera ini dihasikan rumusan terkait tuntutan yang akan disampaikan pada pemerintah. Salah satunya mengadakan uji petik alat tangkap ikan secara independen dan permintaaan untuk melakukan dialog dengan presiden RI, Joko Widodo.

Tanggapan lain datang dari ketua Paguyuban Nelayan Panimbang, Nawawi Nurhadi. Di tengah rapat istimewa yang diadakan ANNI, dia mengungkapkan tentang bantuan jaring baru. Selain karena bantuan yang hanya diperuntukkan untuk kapal ukuran 10 GT ke bawah, jaring pengganti ini dianggap tidak terlalu menghasilkan sebanyak jaring cantrang. Seperti halnya penggunaan jaring insang (gillnet) sebagai pengganti cantrang.

“Untuk memperoleh pendapatan ikannya juga nggak seberapa. Walaupun betul kalau dengan menggunakan gillnet itu menghasilkan ikan yang mahal, tapi kalau volume tangkapan cuman sedikit kan percuma, tidak bisa menutupi anggaran. Cantrang walaupun harga ikannya murah, tapi kalau banyak kan biayanya bisa menutupi,” ucapnya.

Ketika ditanyakan soal perkataan Menteri Susi tentang cantrang yang menjaring berbagai ukuran ikan, Nawawi tidak sepakat dengan klaim tersebut. Dia mengatakan tidak mugkin bila jaring cantrang beroperasi seperti itu. Menurutnya cantrang hanya beroperasi rata-rata empat mil ke atas dari 12 mil permukaan laut. Sedangkan ikan-ikan kecil sendiri hidup di diameter empat mil ke bawah.

Selain itu, kualitas jaring baru ini tidak sebagus cantrang. Nawawi beranggapan, resiko kerusakan cantrang lebih kecil dibanding alat tangkap yang baru. Memang ada beberapa yang merasa terbantu dengan adanya subsidi jaring dari pemerintah. Namun mayoritas nelayan yang mendapat bantuan memilih untuk tidak memakai alat tangkap ini.

“Mungkin bisa saja ada beberapa kawan yang merasa terbantukan, tapi faktanya mayoritas kawan-kawan yang dapat bantuan jaring tersebut malah tidak terpakai. Nyatanya jaring ini tidak terpakai, karena mereka (nelayan) coba mengoperasikan, ternyata tidak bisa menutup biaya untuk melaut, kan percuma,” ujar Nawawi.

(Bismar)