KPU Masih Pertahankan Sistem yang Lama

Foto: Okezone News

Pemilihan Umum Raya (Pemira) Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayataullah Jakarta telah melalui beberapa tahap. Tahap tersebut dimulai dari pembentukan tim independen yang berdiri secara netral dan ditunjuk langsung oleh Wakil Rektor (Warek) Bidang Kemahasiswaan, Yusran Razak. Kemudian pembentukan tim Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang dibentuk langsung oleh Senat Mahasiswa (SEMA) pada bulan Oktober lalu.

Setelah selesai masa pendaftaran calon Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA U), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA F), Senat Mahasiswa Universitas (SEMA U), Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA F), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) pada 27/11 sampai 2/12, dilanjutkan dengan verifikasi berkas calon yang dilaksanakan pada  4/12 sampai  8/12. Kemudian pengumuman hasil verifikasi yang seharusnya diumumkan pada 8/12, sempat diundur selama empat hari menjadi 12/12.

Sistem Pemira sampai saat ini masih menggunakan sistem yang lama, one man one vote. Yusran, sebagai Warek di bidang kemahasiswaan, sebenarnya sudah mengusulkan untuk menggunakan sistem baru. Yusran juga menyampaikan seharusnya pemira ini sistemya menyesuaikan dengan aturan Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis) Nomor 4961 Tahun 2016.

"Itu aturan Dirjen Pendis No. 4961 Tahun  2016, yang memerintahkan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) bahwa sistem organisasi mahasiswa di PTKIN itu harus menggunakan sistem pemilihan perwakilan. Itu dimulai dari prodi-prodinya, tapi teman-teman masih belum mau kayanya menggunakan ini, karena belum mau akhirnya kita anggap ini transisi untuk tahun depan," ujarnya.

Ternyata sistem yang diajukan Warek belum bisa diterima begitu saja oleh pihak KPU. Ada beberapa alasan KPU untuk tetap menggunakan sistem lama. Sehingga membuat Warek tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berharap pemira ini bisa berjalan dengan baik. Sebab, menurutnya, jika terjadi kegaduhan dengan terpaksa KPU di Pemira yang akan datang harus menetapkan sistem pemira yang baru yaitu sistem musyawarah atau perwakilan.

Ketua KPU UIN Jakarta, Agung Febrianto juga turut bicara mengenai sistem baru ini. "Sistem perwakilan yang diusulkan oleh Warek belum bisa diterapkan di UIN Jakarta ini. Kita masih menggunakan sistem demokrasi yaitu one man one vote, belum yang musyawarah. Karena, dirasa sulit untuk diterima (belum bisa), kemarin sempat diangkat di proker, namun  anggota kami pun masih sepakat untuk one man one vote," ujarnya.

Warek III menjelaskan, tahun ini tetap memakai sistem yang lama, hanya saja dengan dua rambu-rambu. Rambu yang pertama yaitu peraturan harus benar-benar dibuat bersama semua pihak. Maksudnya, bukan hanya senat saja, namun harus melibatkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan unsur-unsur lainnya.

Kedua, peraturan yang sudah dibuat harus disosialisasikan pada seluruh komponen yang terlibat dalam Pemira. Sebab jika tidak mengetahui aturan, maka rentan terjadi konflik. Beberapa fakultas mengeluh bahwa aturan ini tidak disosialisasikan secara luas. Katanya, itu hanya diketahui oleh SEMA dan KPU saja.

Tidak hanya warek tiga yang memikirkan jalan keluar jika terjadi konflik, pihak KPU pun memikirkan hal yang sama. Agar setiap konflik bisa terselesaikan dengan baik. ”Kita bicarakan dulu baik-baik kepada pihak yang bersengketa, supaya mendapat solusinya antara dua belah pihak. Masalah pengaduan dan sengketa sebenarnya itu mekanisme Bawaslu, itu mereka yang bikin, masalah laporannya seperti apa itu mereka yg bikin,” jelas Agung.

Sistem lama ataupun baru sama-sama mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Namun, beberapa mahasiswa masih pro-kontra soal sistem baru ini. Hal ini dikarenakan sistem yang lama sudah berlaku secara turun temurun. Sehingga ketika akan diubah dengan sistem baru beberapa mahasiswa ada yang setuju dan tidak setuju.

“Kalau aku sih lebih setuju yang one man one vote karena kita pribadi bisa memilih sesuai yang kita inginkan, walaupun memang agak rumit prosesnya. Soalnya kalau yang musyawarah gitu takutnya ada pihak yang sengaja untuk berbuat tidak baik,” kata Rahmatul Ummah mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum.

"Kalo menurut saya, saya lebih milih gagasan Warek III, Karena adil aja gitu. Warek menyediakan kesempatan lebih banyak untuk para mahasiswa berkualitas yang mau dan mampu untuk mendirikan jurusannya, jadi kalau dimusyawarahkan lebih dulu kayaknya bakalan ideal dan pasti tidak ada intervensi dari pihak luar atau manapun," ujar Muhammad Nurasan mahasiswa program studi Jurnalistik.

Pemungutan suara akan dilakukan satu hari lagi. Ketua KPU, Agung Febrianto menghimbau kepada seluruh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar menggunakan hak suaranya dengan bijak dan tidak menjadi golongan putih (golput). “Tentukan pilihan dari sekarang, jangan sampai golput, karena satu suara dari kalian bisa menentukan UIN Jakarta kedepannya,” imbuhnya.


Baca Juga : Sema U Bantah Pemilihan Anggota KPU dan Bawaslu Tidak Transparan
Baca Juga : Bawaslu Antisipasi Permasalahan Langganan Pemiluwa
Baca Juga : KPU Masih Pertahankan Sistem Lama
Baca Juga : Pasangan Calon Dema U Beradu Visi Misi dalam Debat Kandidat

Baca Juga : KPU Undur Lini Masa Pemiluwa

(Alifia, Nauroh)

Posting Komentar

0 Komentar