Camat: Mengenai PKL, Itu Memang Sudah Ada Aturannya

Foto : Tangerang Online

Rintik gerimis menemani saat saya menyambangi Kecamatan Ciputat Timur untuk menemui camat. Sore itu tengah lengang, hampir semua pegawai sudah pulang. Saya duduk di kursi antrean hitam bermaterial seng sambil melihat sekeliling, sesekali bertanya kepada pegawai kecamatan yang belum meninggalkan kantor. "Maaf Pak, Pak Camatnya ada?" tanya saya. "Belum, bapak masih di luar," jawab pegawai laki-laki berpakaian dinas Pegawai Negeri Sipil.

Duduk kembali, sesekali berdiri kemudian terlihat seorang lelaki paruh baya dengan seragam berbeda dengan lencana dan nametag bertuliskan "Durahman", nama yang menandatangani Surat Peringatan (SP) penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan jabatan camat. Saat itu saya langsung menghampiri Durahman, memperkenalkan diri dan mengajukan izin wawancara. Durahman mengamini izin wawancara kami terkait penertiban lahan PKL di Jalan Pesanggrahan. Berikut hasil wawancaranya:




Terkait surat teguran penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pesanggrahan, apa tanggapan Bapak?

Mengenai pedagang kaki lima itu memang sudah ada aturannya di Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Artinya pemerintah daerah bukan melarang siapapun yang berjualan tetapi pemerintah daerah melarang kepada yang berjualan mengganggu ketertiban umum, contohnya di trotoar, di pinggir jalan itu tidak boleh. Kenapa? Karena dengan adanya berjualan di trotoar atau pinggir jalan itu akan berdampak macet, ketika macet maka ketertiban umum terganggu. Nah, itu sudah ada Perdanya. Dalam Perda No. 9 Tahun 2012 dinyatakan itu, bahwa dilarang berjualan di bahu jalan atau trotoar karena mengganggu ketertiban umum. 

Nah, terkait di Pesanggrahan, di Universitas Islam Negri (UIN) ya itu seperti itu menurut laporan Trantib kami yang suka penertiban di situ dan Perda ini hasil dari pemerintah yang sudah disosialisasikan kepada warga, kepada masyarakat bahwa, siapapun atau barang siapa tidak boleh berjualan di pinggir jalan atau trotoar karena mengganggu ketertiban umum.


Siapakah yang melaporkan?

Kalau pelapor mah dari masyarakat yang merasa terganggu. Jadi mereka mau jalan di trotoar ada yang berjualan, kemudian bawa kendaraan macet. Akibat daripada banyaknya PKL. Warga yang laporan ke kecamatan, laporan agar PKL itu ditertibkan karena atas dasar laporan dari masyarakat terjadi kemacetan dan ketertiban umum terganggu. Maka kami membuat surat kepada PKL berupa teguran yang berisi tidak dibenarkannya berjualan di trotoar, di pinggir jalan, atau di bahu jalan.


Saat ini sudah teguran kedua, kemudian apa tindak lanjutnya?

Jadi yang jelas, pedagang itu kalau direlokasi memang tidak ada. Yang jelas pedagang itu dilarang atau tidak dibenarkan berjualan di situ.


Jika relokasi tidak bisa, kemudian berjualan di sana tidak dibenarkan berarti menggantung. Apa tanggapan Bapak?

Jadi gini, kalau kami yang punya wilayah hanya memberi teguran, peringatan SP1, SP2, SP3. Ketika SP3 tidak dihiraukan, tetap berjualan di situ maka yang mengeksekusi bukan kami, tapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tangerang Selatan (Tangsel) yang datang ke situ. Kami hanya sebatas teguran, mengingatkan. Tiga kali diberi peringatan kami sudah tidak punya hak. Tidak berhak mengeksekusi, mengusir, mengangkut ini mengangkut itu. Bukan kewenangan kami, tapi Satpol PP yang bertindak. Bagaimana teknis dari Satpol PP, kami dari pihak kecamatan hanya sebatas menyampaikan kepada pedagang.


Berarti bukan penundaan (penertiban), tetapi menunggu sampai waktu SP3 diturunkan?

Nah, ketika SP3 sudah turun dan habis batas waktunya maka kami akan menyampaikan kepada Pol PP bahwa peringatan ketiga sudah kami sampaikan. Tetapi jika kenyataannya pedagang masih berjualan di situ, silahkan Pol PP untuk memberikan tindakan atau pembongkaran.


Di Jalan Pesanggrahan itu jalan dua arah, kenapa tidak ditetapkan untuk satu arah saja?

Oh iya, jadi sebetulnya dilarangnya PKL di situ bukan karena mengakibatkan macet saja, yang lebih jelasnya itu melanggar Perda. Artinya siapapun orangnya tidak boleh berjualan di pinggir jalan atau di bahu jalan. Kalau umpamanya untuk mengatasi macet saja barangkali tinggal diatur oleh Dinas Perhubungan. Tapi yang paling ditekankan adalah melanggar Perdanya ini.


Apa sejauh ini sudah ada pertemuan dengan para PKL?

Jadi PKL di Pesanggarahan itu memang pernah menyampaikan ke Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), APKLI mengadu. Yang perlu disampaikan APKLI barang kali cuman waktunya doang, dalam artian ketika ada penertiban dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Nah, itu dengan teguran itu kami sosialisasikan di dalam teguran itu kan seminggu sekali.


Terkait sudah turunnya teguran ketiga untuk PKL, bagaimana tanggapan bapak?

Jadi walikota dapat teguran keras. Di UIN itu kan tempat kuliah dan juga banyak mahasiswa, nah lingkungan itu harus bersih, tertib, nyaman. Pokoknya 5K, 5K harus terwujud di tempat itu. Tempat yang dibahas di sini Jalan Pesanggrahan, yang notabene banyak PKL. Oleh peneliti dibahas di sini melalui teguran ke walikota agar pasar itu ditertibkan supaya mahasiswa tidak terganggu, lalu lintas untuk pengguna jalan tidak macet. Ke walikota, walikota jelas akan turun ke wilayah kepada pak lurah, kepada pak camat agar jalan itu tidak sampai terjadi kemacetan, PKL juga ditertibkan. 

Intinya setelah saya simak, di tempat itu harus terwujud 5K: keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Kekeluargaan di sini mengandung arti bahwa di situ tidak boleh ada gesekan-gesekan. Baik warga itu sendiri, karena di satu pihak warga ada yang pro tapi di lain pihak warga juga ada yang kontra dengan adanya pasar itu tergantung dari kepentingannya.


Tindakan selanjutnya ditertibkan atau dibubarkan?

Ya itu kepala Trantib belum melapor kepada saya. Karena saya masih ada kesibukan di Tangsel sehingga saya belum sempat mengumpulkan teman-teman Trantib. Seperti apa nanti langkah-langkah yang ditempuh untuk penertiban jalan ini dengan pertimbangan harus pendekatan persuasif. Selanjutnya Trantib dan anggotanya untuk melanjuti teguran ketiga karena yang mengeksekusi nanti setelah teguran ketiga habis bukan Trantib kami, tapi Satpol PP. Jadi Perda no. 9 tahun 2012 tentang Kamtibmas itu Pol PP Tangsel yang mengekesekusi. Kami hanya memberi teguran saja atas dasar pemerintah. Dari pemerintah turun kepada kami agar kami memberikan surat (teguran).


SP 3 itu tanggal 20, masa berlakunya tujuh hari berarti kemungkinan itu kalau jadi eksekusi tanggal 27?

Ya jadi kalau berdasarkan teguran memang seminggu kemudian, makanya sebelum tanggal itu nanti kami akan sosialisasi. Sebab yang nanti datang ke lokasi Pol PP Tangsel atas dasar laporan kami, di mana para PKL tidak mengindahkan teguran. Kalau umpamanya setelah diberi teguran ketiga memang ga ada masalah, mereka pindah, jadi kami tidak usah mengundang Pol PP, toh sudah rapi.


APKLI sempat memberi surat penangguhan di tanggal 14 November, apakah kecamatan menerimanya?

Iya, itu memang isi surat dia ke kami itu minta ditangguhkan. Tabrakan kan ini ya, APKLI minta ditangguhkan, di lain pihak pemerintah kota mendesak kami agar terus dilanjutkan teguran-teguran itu. Oleh karena itu dari pihak APKLI, mereka pasti ngerti ada Perda no.9 tahun 2012.


Apa sudah ada audiensi dengan pihak APKLI?

Belum, sayanya yang sulit.


Jika dibubarkan, adakah solusi?

Nah itu, jadi memang kita itu dalam mengatasi persoalan seperti pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Seharusnya begitu, artinya ketika PKL itu dibubarkan tidak boleh berjualan di situ berarti harus ada tempat lain untuk berjualan yang tidak mengganggu. Kesulitan Tangsel adalah lahan, yang kedua setelah didata bahwa PKL itu rata-rata bukan orang Tangsel tapi orang luar yang usaha di sini. Jadi orang Tangsel diutamakan jika ada sistem relokasi. Jadi saya tidak pernah menyinggung soal relokasi, Trantib pun sama karena kami tidak boleh janji-janji kalau belum jelas dari pemerintah, nanti pedagang bisa nagih.

(Garis)

Posting Komentar

0 Komentar