Lika-Liku Perjalanan Jurnalistik

Journoliberta/Rheza Alfian

Setelah berdiri selama empat belas tahun sejak 2004, Konsentrasi Jurnalistik Program studi (Prodi) Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidikom) Akhirnya resmi menjadi Program Studi Jurnalistik.

Hal tersebut ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI (Menristek Dikti) nomor 287/KPT/1/2018 tentang izin pembukaan Prodi Jurnalistik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.


Keluarnya SK dari Kemeristek Dikti menandai babak baru perjalanan Program Studi Jurnalistik. Artinya, jurnalistik akan secara mandiri menjalankan proses akademiknya tanpa menginduk pada KPI.


Lahirnya Konsentrasi Jurnalistik


Diawali dengan perubahan IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN Syarif Hidaytullah Jakarta pada 2002 yang memberi dampak perubahan penamaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, memberi kesan fakultas ini mengemban dua rumpun keilmuan yang sebelumnya hanya bernama Fakultas Dakwah.


Hingga pada tahun 2004 Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi membuka Konsentrasi Jurnalistik di bawah naungan jurusan KPI yang mempertegas rumpun keilmuan Komunikasi. “Konsentrasi jurnalistik dimaksudkan untuk mencetak jurnalis muslim yang melayani media massa Islam yang semakin besar,” setidaknya itulah tujuan Fidikom membuka Konsentrasi Jurnalistik kala itu, dikutip dari profil Fidikom.


Terbentuknya Konsentrasi Jurnalistik dipimpin oleh Wahidin Saputra sebagai kepala Konsentrasi. Saat itu, Wahidin mencoba untuk memisahkan kurikulum antara KPI dan Konsentrasi Jurnalistik, karena pada awalnya muatan materi KPI lebih banyak.


“Kan begini runutnya, bahwa di setiap fakultas ada jurusan-jurusan, lalu harus mengerucut seperti peminatan yang sering kita sebut konsentrasi. Karena dakwah dulu konteksnya “Dakwah Bil Lisan Dakwah bil Qolam”, dakwah dengan tulisan jurnalistik menjadi salah satu alternatif,” papar Wahidin.


Tidak genap satu tahun kepemimpin Wahidin, pada 2005 digantikan oleh Suhaimi. Di bawah arahan Suhaimi konsentrasi jurnalisitik mencoba memberikan perbedaan Jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan instusisi perguruan tinggi lain.


Maksudnya adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya Fidikom ingin memberikan kekhasan kepada konsentrasi jurnalistik dari mata kuliah yang diberikan sebagai perguruan tinggi agama yang mengedepankan keislaman, dan lulusannya tentu berbeda dengan perguruan tinggi lainnya. Bekal agama yang diberikan terhadap lulusan jurnalistik lebih banyak dari pada perguruan tinggi lainnya itulah yang menjadi pembeda.




Proposal 2008 yang Ditolak


2008, Suhaimi memberikan proposal perubahan status konsentrasi menjadi program studi dan diproses oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Departemen Agama (Depag) untuk kemudian diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Hambatan terjadi. Sebagai fakultas di bawah naungan Kementerian Agama, perubahan konsentrasi jurnalistik tidak berjalan dengan mulus. Rumpun keilmuan Jurnalistik tidak ada di kementerian agama. Lalu, proposal diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional pun terganjal dengan aturan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dianggap sudah terlalu banyak mengeluarkan prodi umum.

Selain itu, jumlah dosen tetap menjadi permasalahan. Dosen untuk mengajar Jurnalistik pun masih mengambil dari dosen KPI. “Dosen tetapnya kan tidak ada yang dari bidang jurnalistik murni, sebetulnya jurnalistik itu kan juga komunikasi ya. Kita punya Pak Rulli sebetulnya dalam bidang itu, tetapi kemudian Pak Rulli sudah mulai sibuk kuliah segala macam,” tutur Rubiyanah yang menjadi sekertaris konsentrasi pada 2005-2009.

Hingga pergantian ketua konsentrasi di tahun 2009 Rubiyanah yang sebelumnya menjadi sekertaris konsentrasi naik menjadi ketua konsentrasi. Tidak banyak yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan menjadi program studi, Rubiyanah terhambat dengan moratorium (penangguhan) prodi yang di luar ilmu keagamaan.

“Saat itu Dekan menawarkan kalo Bu Rubi mau, kita ajukan namanya Jurnalistik Islam. Saya diskusi dengan Pak Suhaimi, dan diskusi bersama beberapa teman. Mikir kok jurnalistik islam, bukan kita alergi dengan kata “Islam”, Tetapi kalo jurnalistik ya jurnalistik aja bahwa di dalamnya ada konten keislaman itu kan memang ciri khasnya UIN. Rumpun keilmuan dari Jurnalistik Islam sendiri masih kurang,” papar Rubiyanah.

Perubahan pun Terjadi

“Pak kholis di 2014 ketika menggantikan saya, dia diskusi bahwa kita (konsentrasi jurnalistik di bawah pimpinan Kholis Ridho) sedang mengajukan (proposal perubahan) lagi. Sebelum moratorium dibuka juga dia sudah lihat proposal tahun 2008. Tapi bentuknya sudah draf. Kata saya silahkan dipelajari saja, itu memang dibawa-bawa terus oleh dia dan dipelajari.”

Begitu ungkapan Rubiyanah ketika memuji keseriusan dari Kholis Ridho untuk mengubah konsentrasi Jurnalistik menjadi prodi. Kholis sendiri merupakan Ketua Konsentrasi Jurnalistik periode 2014-2019.

Pada 2015 Kholis memang mengajukan kembali proposal perubahan Jurnalistik menjadi Prodi ke Kemenristek Dikti tanpa mengajukan ke Depag karena yang memiliki izin untuk perubahan Jurnalistik ialah Kemenristek Dikti. Pada tahun yang sama Menristek Dikti telah memastikan bahwa Konsentrasi Jurnalistik bisa menjadi Prodi, namun SK yang ditunggu tidak kunjung keluar. SK akan dikeluarkan bersamaan dengan proses akreditasi.

Seiring waktu berjalan angin segar menghampiri dengan keluarnya akreditasi kelayakan minimal dari Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) November 2016 silam. “Itu artinya kita sudah layak sebagai program studi, tetapi kita tidak boleh menerima mahasiswa akhirnya maka kita tetap menunggu sampai SK ditandatangani oleh kementerian,” jelas Kholis.





Tahun 2017 konsentrasi jurnalistik mendapatkan dokumen keputusan tentang pengesahan pembukaan prodi. “Tahun 2017 masuk ke biro hukum, biro hukum selesai sampai kemarin 19 Maret 2018. Baru Kemenristek Dikti mau tanda tangan,” ungkap Kholis. Hingga akhirnya pada tahun ini Kemenristek Dikti menandatangani surat keputusan.

“Kesulitan jurnalistik itu bertingkat. Kemenag tidak memiliki nomenklatur jurusan jurnalistik. Ketika pengajuan awal harus bernuansa Islam. Maka nya ini ditolak terus (menunjukan proposal perubahan 2008). Kemenag tidak memiliki rumpun keilmuan jurnalistik, yang ada KPI, BPI dan PMI,” ungkap Kholis.

Untuk diketahui, langkah pengusulan prodi melewati beberapa tahap antara lain penyerahan dokumen usul penambahan program studi, verifikasi dan evaluasi dokumen, pengumuman hasil verifikasi dan evaluasi dokumen, kunjungan (jika diperlukan), pengumuman hasil kunjungan untuk usul belum memenuhi syarat dan terakhir penerbitan izin penambahan program studi.

“Birokrasi logikanya semuanya begitu, birokrasi tidak bisa didikte. Seharusnya 1 bulan, 2 bulan , 1 tahun, 2 tahun selesai. Kan hanya bikin surat, seharusnya secepatnya tetapikan birokrasi di manapun baik Dikti, Depag, birokrasi tidak bisa didikte. Sehingga kita cenderung menunggu,” papar Kholis mengenai tiga tahun lamanya pengeluaran surat keputusan.

Hingga pada akhirnya, surat keputusan untuk jurnalistik menjadi prodi keluar pada tahun ini. Jurnalistik langsung tancap gas untuk melakukan akreditasi sebagaimana yang diarahkan dalam surat keputusan tersebut.

Baca Juga : [Editorial] Selamat Atas Perubahan Status Jurnalistik
Baca Juga : Tanggapan Mahasiswa dan Alumni terkait Perubahan Status Jurnalistik
Baca Juga : Jurnalistik Resmi Jadi Program Studi
Baca Juga : Stakeholders Fidikom Apresiasi Perubahan Status Jurnalistik 


(M. Fachurureza)

Posting Komentar

0 Komentar