Menanti Rektor Pilihan Kemenag

Ilustrasi oleh Garis


Lima tahun kepemimpinan Dede Rosyada sebagai rektor akan mencapai jenjang pergantian. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menyeleksi beberapa calon rektor baru untuk periode 2019-2023 dan menyerahkannya ke Kementerian Agama (Kemenag) RI. Dalam surat pengumuman yang disampaikan dan ditanda tangani pada (23/08/2018), pihak universitas menetapkan sistem baru dalam pemilihan calon rektor yang merujuk pada peraturan Menteri Agama no.65 tahun 2015. Surat tersebut menjelaskan ada beberapa tahap yang dilakukan dalam pemilihan tahun ini.

Pada tahapan pertama, yaitu pada 23 Agustus sampai 6 September dibuka dengan pengumuman sekaligus sosialisasi terkait teknis serta peraturan seleksi bakal calon rektor. Peraturan tersebut terkait dengan syarat, prosedur pendaftaran dan kelengkapan dokumen yang harus disediakan. Syarat yang harus diajukan di antaranya; maksimal bakal calon berumur enam puluh tahun, berstatus pegawai negeri sipil dengan pengalaman sebagai dosen, pengalaman manajemen jurusan sebagai ketua jurusan atau sejenis minimal dua tahun, visi misi dan lain sebagainya.

Berkas yang telah disiapkan bakal calon rektor kemudian dikumpulkan di sekretariat pada 7 hingga 21 September untuk kemudian diverifikasi oleh panitia penyelenggara pada 24 sampai 26 September. Dari berbagai data yang terkumpul didapatkan sembilan calon yang kemudian melengkapi kembali dokumen yang diperlukan, termasuk visi misi dan program kerja yang akan dibawakan. Nantinya kumpulan dokumen tersebut kembali dipaparkan bakal calon sebagai pertimbangan pada sidang pleno senat.

Rapat pleno I yang diadakan pada Kamis (04/10/2018) berlangsung di ruang Diorama UIN dihadiri sebanyak 64 senat yang bertugas mengisi penilaian untuk bakal calon rektor. Abudin Nata selaku ketua senat menjelaskan, ada enam aspek pertimbangan yang dijadikan patokan dalam seleksi kualitatif. Ia juga mengatakan metode penilaian dibuat dengan sistem format yang dapat diceklis yaitu sangat baik, baik dan sedang.

Pertama manejerial, kedua kepemimpinan, ketiga potensi akademik, keempat bidang kerja sama, kelima personality, keenam visi misi yang dimuat dalam bentuk format yang tinggal diceklis oleh anggota senat. Diceklisnya itu sangat baik, baik dan sedang, jadi sifatnya kualitatif, bersifat sangat baik, baik dan sedang dari enam aspek tadi” paparnya.

Meski dengan format penilaian seperti ini memang mempersingkat waktu dalam memberi pertimbangan yang harus disampaikan, namun Abudin merasa ada yang kurang. Dalam rapat pleno tersebut diputuskan untuk tidak melakukan rekap dari hasil penilaian 64 senat yang hadir. Selain karena alasan menghindari pembentukan opini, sesuai dengan SK Dirjen no. 7293 tahun 2015 senat hanya memberikan pertimbangan kualitatif terhadap calon rektor.

“Jadi wewenang senat ya hanya pertimbangan kualitatif, sama sekali tidak menentukan bahkan kita merekap saja tidak bisa. Untuk sekadar itu pun nggak ada, intinya takut menciptakan opini gitu ‘wah si ini sudah diberikan pertimbangannya seperti ini’ untuk sekadar itu pun kita tidak melakukan,” ia menambahkan.

Pada rapat tersebut sembilan calon rektor yang lolos memaparkan sekaligus memberikan salinan visi misi yang mereka rancang pada anggota senat. Abudin menjelaskan tema yang diusung pada pertemuan tersebut terkait dengan “Pengembangan Mutu Perguruan Tinggi”. Namun, saat ditanya terkait isi materi yang disampaikan ia hanya memberikan gambaran umum terkait program tanpa menyebutkan nama masing-masing calon yang menggagas ide tersebut. Selain alasan rapat tertutup, dia dan senat yang lain ingin menjaga netralitas dalam memberikan pertimbangan.

“Kita saja di sini nggak berani mengatakan karena rapat senat menyatakan seperti itu. kalau opini dibuka ini bisa interpretasinya kan ‘oh opini si ini lebih bagus’ malah ramai, jadi kita (senat) di sini ingin steril lah. Pokoknya kita masing-masing sudah menuntaskan itu, tinggal timsel nanti,” tutur Abudin.

Ujaran serupa juga dikeluarkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Yusran Razak. Ditemui di kantornya di lain kesempatan, dia menjelaskan posisi Kemenag, senat dan mahasiswa dalam pemilihan rektor tahun ini. menurutnya, keputusan senat hanya untuk memberi penilaian kualitatif pada calon rektor kemudian menyerahkan pemilihan pada Kementrian Agama.

“Jadi tidak memberikan penilaian, kalo di situ disebutnya penilaian kualitatif. Itu aja, dan juga tidak meranking, ‘si ini ranking-nya ini’. Pokoknya semua diberikan pada Kemenag silahkan Kemenag menentukan siapa yang maunya (akan dipilih),” tambahnya.

Setelah proses pertimbangan yang dilaksanakan senat secara kualitatif, berkas yang didapatkan dari hasil rapat dikumpulkan setelah kelengkapan dokumen terpenuhi. Sebanyak 64 hasil penilaian senat per calonnya dimasukkan dalam sembilan amplop dan siap diajukan pada Senin (08/10/2018). Berkas yang diterima oleh Dede Rosyada selaku Rektor untuk keperluan laporan baru diberikan pada Kemenag pada Rabu (10/10/2018) setelah persiapan administrasi selesai.

Pilihan Kemenag

Ketika ditanyakan perihal proses pemilihan setelah diberikannya hasil laporan pada Kemenag, Abudin mengatakan kurang mengetahunya. Ia hanya mengetahui dari desas-desus kalau ada tim seleksi yang dibentuk Kemenag untuk mengurus sembilan calon yang lolos tahap seleksi petimbangan senat. Tim yang beranggotakan tujuh orang ini hanya diketahui bertugas untuk menyaring para calon menjadi tiga orang.

“Itu menjadi kewenangan Kementrian Agama, siapa yang ditunjuk sebagai tim seleksi, tujuh orang itu  tidak disebut dalam permenag tadi, ya itu Kemenag punya kebijakan sendiri. Setelah timsel bekerja dalam waktu yang ditentukan menghasilkan tiga orang,” ucap Abudin.

Dari sisa tiga calon hasil seleksi timsel bentukan Kemenag, tentunya hanya satu orang yang akan dilantik. Dari informasi yang Abudin dapatkan Kementrian Agama bertanggung jawab dalam menyeleksi dan memberikan surat keputusan untuk satu calon yang akan dilantik menjadi rektor. Berbagai data yang dikumpulkan sejak seleksi senat dan tim seleksi kembali dikumpulkan untuk penentu nilai kualifikasi calon rektor yang akan dilantik.

Untuk jadwal akhir pelantikan, Abudin memastikan tujuh januari sebagai final ditetapkannya rektor tahun 2019-2023. Menurutnya bila pelantikan melebihi batas tersebut harus disertai keterangan yang jelas atas mundurnya jadwal. Bila ada halangan atau diundurnya pelantikan maka masa jabatan rektor sebelumnya diperpanjang untuk mencegah kekosongan kekuasaan hingga permasalahan diselesaikan.

“Kalau lewat harus diperpanjang dan harus ada alasannya kenapa gitu sehingga diperpanjang. Misalnya proses di sininya belum jalan atau pemberian pertimbangannya belum jalan itu bisa diperpanjang, tapi ini (pertimbangan) kan sudah. Nggak ada alasan untuk diperpanjang,” imbuhnya.




(Bismar)

Posting Komentar

1 Komentar