Jelang Pergantian Rektor, Mahasiswa Senyap

Ilustrasi oleh Garis


Tahun 2019 akan menjadi awal bagi nahkoda baru Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan kata lain 2018 merupakan akhir dari kepemimpinan Dede Rosyada. Pemimpin baru atau rektor UIN Jakarta ditunjuk oleh Kementerian Agama (Kemenag), setelah sebelumnya Senat Universitas menyaring para kandidat calon yang kemudian melimpahkannya ke Kemenag.
Syarat mencalonkan diri menjadi rektor ialah seorang guru besar atau telah menempuh pendidikan S3. Tercatat ada 11 orang yang mencalonkan diri, di antaranya Amsal Bakhtiar, Andi M. Faisal Bakti, Jamhari, Masri Mansoer,  Amany Lubis, Sukron Kamil,  Zulkifli, Ulfah Fajarini, Abdul Mujib, Murodi, dan Didin Saepudin. Pada 4 Oktober 2018, Senat Universitas merilis dua kandidat calon yang mengundurkan diri, Murodi dan Ulfa Fajarini, masing-masing dengan alasan kesehatan dan administratif. Setelah proses pemberkasan, para kandidat mempresentasikan visi dan misi untuk menjadi rektor UIN Jakarta, kemudian dilakukan pertimbangan kualitatif oleh Senat Universitas.
Pertimbangan kualitatif oleh Senat Universitas meliputi enam aspek berikut; manajerial, kepemimpinan, potensi akademik, bidang kerja sama, kepribadian, terakhir visi misi yang dimuat dalam format pilihan centang. Pertimbangan kualitatif tersebut memuat pilihan sangat baik, baik, dan sedang. “Keenam visi misi yang dimuat dalam bentuk format yang tinggal diceklis oleh anggota Senat. diceklisnya itu sangat baik, baik, dan sedang. Jadi sifatnya kualitatif, bersifat sangat baik, baik, dan sedang dari enam aspek tadi,” jelas Ketua Senat Universitas Abuddin Nata.
Dari proses penyaringan bakal calon rektor di atas sama sekali tak ada proses keterlibatan mahasiswa. Bahkan sampai berkas sudah diserahkan ke Kemenag, kegiatan ini dianggap bukan ranah bagi mahasiswa. Akibatnya mahasiswa tampak tidak antusias mengenai kabar pergantian rektor yang beredar. Kepasifan mahasiswa terlihat dari jarangnya terdengar obrolan atau diskusi-diskusi mengenai pergantian rektor, bahkan sejumlah mahasiswa tidak mengetahui kabar yang ada. Mahasiswi Fakultas Ushuluddin, Abdatin, mengaku belum mengetahui kabar pergantian rektor, “Saya kurang tahu ya kalau tahun depan itu ada pergantian rektor. Justru saya baru tahu dari kakaknya,” aku Abdatin.
Jawaban senada juga diungkapkan Fitrah dan Rama, masing-masing dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunisasi dan Fakutas Sains dan Teknologi. Mereka mengaku tidak mengetahui jika universitasnya akan melakukan pergantian kepemimpinan di tahun 2019. “Saya gak tau,” jawabnya singkat.
Menurut Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Yusran Razak minimnya antusiasme mahasiswa mengenai pergantian rektor, dikarenakan isu pergantian rektor bukanlah hal yang utama bagi mahasiswa. Ia juga menganggap senyapnya pembicaraan mengenai pemilihan rektor ini disebabkan karena sosok rektor terpilih bukanlah yang terpenting. “Bagi mahasiswa sebenarnya yang penting adalah bagaimana proses belajar mengajar, serta kegiatan aktivitas mahasiswa dalam pengembangan bakat dan minat berjalan. Itu yang penting,” ucap Yusran.
Berbicara tentang hak pilih, Abudin mengatakan dulu ada keterlibatan mahasiswa dalam menetukan kepemimpinan universitas. Ia menceritakan, dahulu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) turut ambil bagian untuk menyampaikan usulan pada pemilihan. Namun seiring berjalannya waktu, ketetapan tersebut dirubah yang otomatis menghapus hak mahasiswa ikut serta dalam pemilihan rektor.
“Ya intinya diusulkan dari mereka, pokonya prosesnya ada, bagaimana mereka itu (memilih). Tapi ya kita (senat memilih) beradasarkan usulan, bukan kita yang milih. Usulan dari Dewan Mahasiswa lalu di SK-kan. setau saya dulu ada, cuma dirubah jadi dihilangkan lagi dasarnya,” ujarnya.
Dari penuturan Abudin, mahasiswa khususnya BEM tidak memiliki hak berusara dalam pemilihan rektor dikarenakan beberapa faktor. Dulunya Dewan Mahasiswa memiliki unsur dosen yang menjadi pengawas dalam tiap kegiatan. Namun karena dianggap tidak leluasa, unsur tersebut dihilangkan sehingga dosen tidak bisa scara langsung mengurusi kegiatan DEMA dan SEMA, begitu pula sebaliknya. Selain itu, menurutnya mahasiswa belum tentu mengerti terkait proses dan masalah terkait keuangan dan kebijakan pemerintah yang ada pada universtias.
Abuddin menyampaikan, tidak dilibatkannya mahasiswa dalam pemilihan rektor karena mahasiswa dianggap belum mengerti hal-hal yang bersifat kebijakan keuangan serta kebijakan pemerintah. “Mahasiswa tidak lagi (terlibat) karena belum tentu memahami hal-hal yang bersifat kebijakan keuangan, kebijakan pemerintah seperti halnya pegawai negeri,” tambahnya.
Jika membandingkan proses pergantian rektor 2014 silam, terdapat perbedaan sistem pemilihan rektor yang digunakan saat ini. Pada pemilihan rektor periode 2014-2019, rektor ditentukan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak oleh Senat Universitas, namun saat ini rektor dipilih oleh Kementrian Agama Republik Indonesia. Perubahan mekanisme pemilhan rektor ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015. Abuddin menuturkan, perubahan sistem diterapkan guna mengurangi politisasi di lingkungan kampus, serta mereduksi friksi yang terjadi antardosen dan senat.



Baca Juga : Menanti Rektor Pilihan Kemenag
Baca Juga : Amany Burhanuddin Lubis Pimpin UIN Jakarta
(Garis)

Posting Komentar

1 Komentar