Terkait Pemira, Yusran Razak: Siapapun Panitianya Tidak Masalah Sejauh Itu Adil bagi Semua Pihak



Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang seluruh warga negaranya memiliki hak untuk ikut serta dalam praktik kenegaraan. Asas dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat menjadi acuan dalam menjalankan sistem tersebut. Tak terkecuali dalam instansi pendidikan yang dinaungi negara. Setiap elemen baik rektor dan jajarannya, dosen sampai mahasiswa memiliki hak untuk turut serta membangun instansinya menjadi lebih baik.

UIN Syarif Hidayatullah adalah salah satu lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag), serta memiliki agenda besar dalam demokrasi kampusnya. Tak lain adalah Pemilu Raya (Pemira) untuk mahasiswanya dalam menentukan siapa ketua BEM atau disebut Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas untuk UIN, serta pergantian Rektor.

Berdasarkan lini masa yang sudah diunggah melalui akun instagram @kpu_uinjkt penyelenggaraan Pemira akan berlangsung pada awal bulan Maret bertepatan dengan jadwal aktif perkuliahan mahasiswa sebagaimana yang diunggah oleh akun instagram @uinjktofficial. Atas berbagai persoalan yang terjadi sepanjang persiapan Pemira ini, Journo Liberta mewawancarai Wakil Rektor (Warek) III periode 2015-2019, Yusran Razak, untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya persoalan tersebut terjadi. Wawancara dilakukan pada 28 Desember 2018 sesaat setelah rapat audiensi yang memutuskan Pemira akan dilaksanakan pada 19 Maret 2019. Berikut wawancaranya:

Bagaimana pandangan bapak terkait penyelenggaraan Pemira tahun ini?
Ya, sejauh ini yang terjadi adalah ketidaksamaan pandangan mengenai aturan-aturan yang ada dalam SEMA-U, itu satu, aturan dan presepsinya tidak sama. Lalu karena tidak sama maka masing-masing menafsirkan sendiri sesuai dengan kepentingannya. Karena menafsirkan dengan kepentingannya maka terjadilah benturan yang sulit dipertemukan, sehingga dari yang November kita buat (jadwal) sampai Desember ini belum mendapati titik temu. Baru hari inilah titik temu itu dicapai, baru ini alhamdulillah titik temu itu dicapai.

Hari ini kan kalau tidak salah pertemuan (audiensi) sudah ketiga ya pak?
Sudah banyak, sudah ketujuh hehe.

Siapa saja yang hadir?
SEMA-U hadir, KPU hadir, Warek hadir, Wadek hadir, biro keuangan hadir karena dia yang bertanggung jawab tentang pencairan keuangan.


Jadi kapan Pemira dilaksanakan?
Pemira 2018 pelaksanaannya pada 2019, kenapa? Karena perbedaan persepsi tadi. Masing-masing saling berargumen. Bagi mahasiswa, KPU "ini hak kami! Kami yang membuat aturan dan segala macamnya" begitu kan? Bagi pimpinan ya, yang bertanggung jawab semua organisasi kemahasiswaan adalah pimpinan, nah dengan itu saja tidak ketemu (jalan keluar masalahnya).
Akhirnya barulah tadi kita katakan bahwa dua-duanya bertanggung jawab, mahasiswa juga ada haknya, pimpinan juga dalam mengatur mahasiswa dalam konteks organisasinya. Karena bagaimanapun ini organisasi negara, di mana yang keterwakilan negaranya itu ada dalam pimpinan, khususnya yang berkaitan dengan pendanaan dan seterusnya, dan SK-nya juga SK KPA, rektor. Jadi dengan berbagai argumentasi, maka barulah ditemukan titik temu, dan titik temu ini alot sekali.

Beberapa hari yang lalu kami menemukan dualisme lini masa dari KPU dan Warek III, bagaimana ini bisa terjadi?
Nah dulu kan ada dua timeline, yang pertama timenline KPU. Menurut kita pimpinan, persepsi kita timeline yang dikeluarkan KPU tidak realistis dilaksanakan. Mengapa? Karena Februari itu adalah hari orang libur. Dalam jadwal timeline KPU, dia baru melakukan tanggal pemilihan pada tanggal 12, libur atau apa kan, libur semesteran, dan beberapa jadwal lain. Jadi banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Nah lalu di timeline yang dibuat oleh Warek, pimpinan lah kasarnya begitu, juga ada kekeliruan juga, karena pada timeline yang dibuat itu ternyata tidak sama dengan kalender akademik. Jadi, sekarang bareng-bareng duduk buat (timeline), mari sepakat bahwa dua-duannya (timeline) tidak dipakai. Timeline dari KPU dan warek tidak bisa dipakai, maka dibuat yang baru.


Jadi untuk penyusunan lini masa nanti, dua lini masa kemarin tidak dipakai lagi dan disusun ulang ya pak?
Disusun ulang, cuman dari tahap mulai KPPS, bentukan KPPS tentu saja, karena yang krusial di situ. Sebelumnya sudah dianggap selesai lah.

Berarti yang mau mendaftar sebagai KPPS itu di ulang lagi ya? 
Ya, sampai senin besok bulai (pendaftaran ulang) cuma sehari Senin, tanggal 31 ya.

Kemungkinan pelaksanaan Pemira di awal bulan Februari?
Pelaksanaannya? Tadi sudah ada, saya tidak catat tadi. Itu sebenarnya pelaksanaannya kalau tidak salah minggu kedua Maret.

Berarti sudah aktif kuliah?
Sudah aktif kuliah, karena kalender akademik itu dimulai perkuliahan semester genap yah, itu adalah satu maret. Tinggal Februari itu minggu tenang, masa tekun lah gitu. Jadi alhamdulillah tadi sudah selesai persoalan dalam timeline, nah tinggal sekarang tahapan-tahapannya itu apakah secara konsisten dilaksanakan atau tidak, itu akan muncul lagi nanti kan, nah itu kalau muncul lagi susah juga menyelesaikannya. Tapi tadi ada komitmen yang disepakati bahwa kita sungguh-sungguh mengikuti jadwal ini. Setiap ada masalah itu masalah tidak di rektorat lagi, (tapi) di fakultas, KPPS kan pelaksanaannya di fakultas.

Untuk keanggotaan KPU sendiri apakah tetap? Kemarin sempat ada pergantian ketua?
Oh iya, tetap pergantian ketua seperti yang disepakati oleh tim independen dulu. Siapa namanya yang perempuan itu, sekarang ketuanya itu namanya Fitri, nama saya kurang begitu hafal, pokoknya dia mahasiswi dari Fakultas Saintek. Lalu sekretarisanya perempuan dari (Fakultas) Dakwah, bendaharanya dari (Fakultas) Psikologi, Abdul Rahim namanya.

Jadi apa sebenarnya awal permasalahan di Pemira ini? 
Kemarin itu kan ada tim independen yang bersidang memilih fit and proper test, ketika terjadi SEMA tidak mau mengakui kesepakatan tim itu maka hukumannya? Kan tidak ada, dan siapa yang menghukum tidak ada. Harusnya disebutkan di situ, padahal di situ disebutkan ada dua pasal yang pemahamannya beda-beda. Pasal 5 ayat 1 mengatakan di situ bahwa KPU dan BANWASLU dibentuk oleh SEMA-U". Pada pasal yang lain disebutkan, yang ini agak bertentangan bahwa Pembentukan KPU dan BANWASLU itu atas hasil fit tim independen". 
Nah, bagaimana kalau hasil tim independen tidak dipakai? Karena alasannya ini yang berhak membuat adalah SEMA. Bagaimana itu bisa kalau tidak terikat dengan pasal sebelum itu. Lalu apa hukumannya, tidak ada. makanya teman semua minta buat supaya itu dibubarkan, dihukum segala macam, tapi tidak ada aturan di SEMA yang mengatakan dia boleh dihukum oleh pimpinan, tidak ada, di SEMA sendiri tidak ada aturannya. Itu salah satu contonya. Banyak lagi yang lain gitu, jadi aturan-aturan itu tidak begitu jelas kepada siapa-siapa pelaksana hukumnya, bagaimana menghukumnya dan berapa lama dan seterusnya.

Jadi itu baru terjadi tahun ini, padahal Pemira kan sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya?
Ya sebelum-sebelumnya mengikuti, karena mereka mengikuti itu, nggak ada masalah.

Dan aturan bakunya berarti dari sebelum-sebelumnya juga belum ada?
Oh sudah ada, itukan hanya melanjutkan saja, kayaknya nggak dirubah itu, tetap itu. Ada ya dek ya, ada.

Aturan sebelumnya berarti sudah ada ya pak, cuma untuk yang tahun ini berarti baru tidak mengikuti aturan, begitu maksud bapak?
Nah, dua-duanya benar sebetulnya kalau dilihat dari pandangan masing-masing kan? Kalau dia dari pandangan dari tim independen dia (independen) benar, karena dia mengatakan bahwa "sayalah yang berhak memberikan hasil terhadap uji dari fit and proper test itu". Nah dari pasal yang lain SEMA juga benar, "sayalah yang berhak membentuk KPU dan BANWASLU", kan benar kan dalam persepsinya masing-masing kan? Dalam persepsi bersama ya nggak bisa ditemukan itu, itu dua kebenaran yang sama namun tidak bisa dipertemukan. Akhirnya pertemuannya bisa terjadi musyawarah, terpaksa Warek turun tangan menyelesaikannya, tapi pasti tidak memuaskan. Karena tidak memuaskan dua-duanya demo saya kan?

Sempat ada dari pihak KPU sendiri tidak bisa melakukan verifikasi KPPS karena surat edaran untuk dekan tidak diturunkan dari Kemahasiswaan? Itu salah satu buntutnya?
Itu bukan soal buntutnya, itu yang dimaui oleh kelompok tertentu, gitu kan. Karena apa? Di fakultasnya tidak mau melaksanakannya (pembagian) karena masih berkaitan dengan tim independen. Dia menunggu tim independen itu, karena penyelesaiannya yang satu kelompok ingin mengakui hasil seluruhnya tim independen. Nah yang satu kelompok tidak mengakui seluruhnya hasil tim independen.

Sekarang kepengurusan KPU sudah seperti yang disaranakan tim independen, seharusnya permasalahan sudah selesai?
Udah mulus sebetulnya, cuma tinggal membuat jadwal yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, tidak menerima kepanitiaan fakultas maupun yang lain, kan jadi masalah kalau begitu. Di mana demokratisasinya?


Berarti SEMA-U nanti bakal ada surat untuk …
Ya, harus dibuat sekarang, dibuat hari senen udah harus keluar. Makanya ada coba lihat SK yang pengangkatan yang lama itu, yang kita contoh itu lalu kita perpanjang. SK SEMA U 2018.

Namanya SK perpanjangan?
Ya perpanjangan, kalau tidak nanti legitimasinya dipertanyakan. Jadi diperpanjang sampai terbentuk SEMA baru. Pokoknya seluruh organ lah diperpanjang sampai itu, baik DEMA sampai semua tingkat studi. Sehingga secara hukum tidak salah kan, karena secara hokum mereka habis tanggal 31 Desember. Jadi tanggal 10 desember juga keluar SK baru.

Untuk sistemnya nanti tetap seperti tahun sebelumnya, one man one vote?
Ya, masih, masih.

Kalau tidak salah tahun depan ada pergantian rektor UIN, apakah nanti ada pengaruh terhadap administrasi Pemira? 
Enggak, enggak. Kita harapkan tidak, kan orang dalam juga.kalau perlu kita berikan sesuai dengan yang ada sekarang. Kecuali dia bertindak lain. Kita kan enggak tahu kalau mungkin dia membedakan, paling kita hanya menyarankan supaya “ini-ini” tetap dilanjutkan, begitu.
 


Setelah pertemuan tadi apa bapak optimis ke depannya?
Kalau semangat kesepakatan tadi yang ditempuh, saya opitimis selesai. Selesainya dua, selesai dalam arti penyelenggaraannya dan selesai dalam arti kepemimpinan yang baru juga akan melanjutkan, kecuali dia punya kebijakan lain, gitu kan. Karena menurut saya itu adalah kebijakan yang aman dan damai, bisa diterima semua pihak. Bagi semua pihak sebenarnya adalah siapapun panitianya tidak masalah, sejauh dirasakan panitia itu adil bagi semua pihak. Tapi kalau kepanitiaan itu kelompok tertentu yang berlaku tidak adil, maka ya akan diprotes kan. Seperti kita negara, kan ada KPU, buktinya mereka tidak diprotes tuh. paling nanti diprotes dibagian hasilnya, bukan diprosesnya kan.

Harapan terkait pemira yang akan datang dan mahasiswa serta kepemimpinan ke depan? 
Satu, pemira yang akan datang saya harap ini bisa berjalan sukses. Kedua, bisa berjalan adil. Kata kuncinya kalau tidak adil akan dapat protes. Dan yang ketiga, bisa menyelesaikan masalahnya secara proporsional dan bertanggung jawab. Lalu pada mahasiwa saya harap supaya legitimasinya ada, kuat. Saya harap partisipasi mahasiswa dalam Pemira itu harus optimal. Katakanlah paling tidak 60% keatas memilih. Berapa kalau misalnya pemilih sementara berapa begitu, realisasinya paling tidak 60%, legitimasinya wah begitu kan. pada kepemimpinan selanjtnya, khusus pemira ini saya harap mereka melaksanakan Pemira 2018  mengikuti timeline yang ada, dan tetap melanjutkan itu supaya tidak ada kevakuman dalam lembaga mahasiswa yang ada. Yang kedua harapan saya kalau tidak pada masa saya pelantikannya, saya harap dilantik semua lagi 2019, itu saja.    



(Mita)




Posting Komentar

0 Komentar