[Editorial] Musyawarah Mahasiswa; Masalah yang Berulang dan Sistem yang Prematur

Journoliberta/Alifia


Salam Redaksi.

Tahun ini musyawarah mahasiswa –yang dulu bernama pemilihan umum mahasiswa (pemiluwa) atau populer juga dengan sebutan pemilihan umum raya (pemira)- meniti sejarah baru. Penggunaan sistem e-voting disebut-sebut sebagai langkah maju.

Namun perubahan itu bukannya tanpa cacat. Berbagai permasalahan muncul seiring wacana ini mencuat. Dari awal pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja telah menuai kontroversi. Pergantian ketua sampai masalah legalisasi menjadikan pesta demokrasi ini molor hingga Maret tahun ini.

Musyawarah mahasiswa yang harusnya digelar pada 2018 ini sekarang seolah dipaksakan untuk ada. Pihak kampus dalam hal ini rektor telah bersabda untuk menggunakan e-voting dan meninggalkan sistem lama. KPU dibantu Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda) pun mengamininya.

Dalam sosialisasi yang dilakukan pada 13 Maret lalu terlihat jelas betapa prematurnya sistem ini. Meski klaim dari si pembuat aplikasi maupun KPU sendiri menyatakan semua sudah siap, tapi pada kenyataannya banyak celah yang bisa dilihat. Server down, transparansi, peretasan, hingga penyalahgunaan Nomer Induk Mahasiswa (NIM) adalah beberapa hal yang paling ditakuti.

Beralihnya sistem pencoblosan lama dengan e-voting ini semestinya melalui persiapan yang panjang. Perencanaan matang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja terjadi saat pemilihan. Belum lagi sosialisasi kepada mahasiswa yang sudah terbiasa menggunakan cara konvensional.

Yang juga perlu diperhatikan adalah sinergisitas semua pihak. Pembentukan KPU yang sejatinya hal paling mendasar dalam pemilihan umum saja masih berantakan. Pergantian ketua KPU yang telah kami singgung sebelumnya secara tiba-tiba menjadi contoh bagaimana lemahnya aturan yang ada. Semua pihak harus duduk bersama merumuskan peraturan yang konkrit sehingga hal semacam ini tidak terjadi.

Kita semua memiliki harapan yang sama dalam mewujudkan musyawarah mahasiswa yang adil dan damai. Namun hal itu tentu memerlukan keseriusan dan perencanaan yang matang untuk mencapainya. Semua pihak harus meletakkan egonya dan duduk bersama untuk kemajuan demokrasi kampus kita.

Baca juga: Persiapan Minim Sistem e-Voting
Baca juga: Debat DEMA-U Sajikan Gagasan Minim Data
Baca juga: Penghujung Drama Pemira UIN Jakarta
Baca juga: Terkait Pemira, Yusran Razak: Siapapun Panitianya Tidak Masalah Sejauh Itu Adil bagi Semua Pihak

(Redaksi)

Posting Komentar

0 Komentar