May Day 2019, Buruh Tuntut Pencabutan PP No 78 Tahun 2015

Journoliberta/Siska


Peringatan Hari Buruh Internasional atau lebih dikenal dengan sebutan May Day kembali digelar pada Rabu (1/5/2019). Aksi berlangsung di tiga titik kota Jakarta yakni, Tennis Indoor Senayan, Bundaran Hotel Indonesia (HI), dan Monumen Nasional (Monas). Ribuan buruh dari berbagai aliansi berkumpul untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutannya.

Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) merupakan salah aliansi yang berorasi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ribuan massa yang tergabung dalam serikat ini meneriakkan keluhannya kepada pemerintah. KSPN menyoroti adanya Peraturan Pemerintah (PP) no 78 tahun 2015 yang menyebabkan tidak meratanya kenaikan upah buruh di Indonesia. Jika hal ini diteruskan maka akan terjadi kesenjangan upah yang semakin tinggi

"Memang selama 4 tahun berjalan ini, kan ada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan di mana kenaikan upah ini dipukul rata, nasional dipukul rata berdasarkan persentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang mengakibatkan perbedaan upah antardaerah yang begitu tinggi. Karawang sekarang 4,2 juta tapi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada yang masih 1,6 juta," ungkap ketua umum KSPN, Ristadi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu orator KSPN. "Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki upah yang terendah di Indonesia. Apabila PP 78 diterapkan, maka selamanya Jawa Tengah tidak akan mengejar daerah lain," ucap orator KSPN perwakilan Jawa Tengah, Heru Budi Utoyo.
Menurut Heru, PP 78 sangat merugikan buruh. Ia menuntut PP 78 bukan hanya direvisi tapi harus dicabut.

"Kita mendengar, bahwa beberapa hari yang lalu presiden mengatakan bahwa akan merevisi.  Revisi itu bisa baik dan buruk. Hal yang kita inginkan bukanlah revisi, cabut PP 78 dan tetapkan peraturan tentang pengupahan yang mampu mensejahterakan pekerja Indonesia," tuturnya menggebu dalam orasi yang disampaikan.

Selain tuntutan untuk pencabutan PP 78, KSPN juga meminta pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan manfaat BPJS kesehatan serta pembuatan undang-undang ketenagakerjaan.

Sementara itu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang berorasi di Tennis Indoor Senayan memiliki tuntutan yang tak jauh berbeda. Pengurangan jam kerja hingga kenaikan upah tetap menjadi harapan utama.

"Kami menuntut juga bahwa kawan-kawan kami Ojek Online agar dimasukan regulasi yang resmi. Biar dia hidupnya jelas dan pasti," papar koordinator lapangan FSPMI Cilegon, Ismail.

Lain lagi yang dialami Lilis Mahmudah, salah satu buruh perempuan yang mengikuti aksi. Baginya, buruh perempuan belum diperlakukan adil di tempat kerja.

"Ribuan buruh perempuan menjadi korban kekerasan tidak satupun pelakunya pernah dipenjarakan, ditindak. Padahal jelas melanggar hukum pidana Undang-undang (UU) Perlindungan Perempuan," ujarnya.

Lilis juga menambahkan seharusnya buruh  perempuan mendapatkan cuti haid selama 2 hari, dan cuti melahirkan lebih lama. Ia berharap agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang tindak kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.






(Tia/Hasanah)

Posting Komentar

0 Komentar