Foto: Aksi Tolak RKUHP dan Desak Pengesahan RUU PKS









Belum hilang jejak kaki yang ditinggalkan oleh sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi yang menggelar aksi di depan Gedung MPR-DPR, Jakarta Senin (16/9/2019). Aksi ini menyusul Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan segera disahkan pada Selasa (24/9/2019). Pada hari berikutnya, Selasa (17/9/2019) Gedung MPR-DPR kembali kedatangan massa yang tergabung dalam Massa Kolaborasi Nasional. Mereka menuntut DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan menolak RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum DPR periode 2014-2019 berakhir masa tugasnya.

Dalam aksi tolak RKUHP (16/9/2019) yang dimulai dari pukul 13.30 WIB ini juga terlihat beberapa organisasi seperti Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), mahasiswa, dan juga buruh. Poin penting yang menjadi fokus peserta aksi adalah menghentikan pengesahan RKUHP, meminta pemerintah untuk menarik RKUHP serta membahas ulang dengan berbasis data dan pendekatan lintas disiplin ilmu dengan melibatkan seluruh pihak. Di samping itu, peserta aksi juga mengharapkan keterbukaan dari pemerintah. Pasalnya pembahasan mengenai RKUHP beberapa waktu lalu dilaksanakan secara tertutup dan cenderung diam-diam. Berdasarkan laporan dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi, terakhir kali pemerintah melakukan pembahasan RKUHP secara terbuka itu pada 30 Mei 2018.



(Zulham dan Yesi)

Posting Komentar

1 Komentar