Politik Oligarki Merusak Demokrasi





Penulis: Zulham Fardiansyah


Istilah oligarki politik nampaknya sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, oligarki politik sudah tidak terbendung dan bermunculan di berbagai penjuru daerah di tanah air. Situasi politik yang hanya dikuasai oleh satu kelompok tertentu ini tentu merusak asas demokrasi. Lebih dari itu, politik oligarki yang dipraktikan oleh pejabat-pejabat tanah air akan mendatangkan berbagai macam kerugian yang akan menimpa masyarakat Indonesia.
Jika melihat ke belakang, oligarki politik seakan telah mendarah daging di Indonesia. Seperti dikutip dari Tempo.co pada zaman orde baru, dinasti politik dapat terlihat dengan jelas di tingkat nasional. Saat Soeharto menjabat sebagai presiden untuk kesekian kalinya, hal tersebut juga diikuti oleh anaknya, Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut. Tutut sempat menjadi anggota MPR RI dari fraksi golkar dari 1992-1998. Setelah itu Tutut juga sempat ditunjuk sebagai Menteri Sosial, namun masa jabatannya hanya terhitung sebentar karena datangnya tuntutan reformasi. 
Di era kepemerintahan Joko Widodo saat ini oligarki politik juga dapat terlihat dari diangkatnya Angela Herliani Tanosoedibjo sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pun begitu dengan staf khusus kepresidenan, di sana terdapat dua nama yakni Diaz Hendropiyono dan Putri Indahsari Tanjung. Angela dan Putri merupakan anak seorang konglomerat yang menguasai lebih dari satu media di tanah air. Sedangkan Diaz merupakan anak dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara, A.M. Hendropriyono.
Sementara itu tingkat lokal, dinasti politik muncul dari beberapa wilayah seperti Dinasti Limpo yang menguasai Sulawesi Selatan, Dinasti Narang memegang Kalimantan Tengah, Dinasti Sjahroeddin di Lampung, Dinasti Fuad di Bangkalan, Madura, dan Dinasti Chasan Sochib memegang kuasa di Banten. 
Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Kuskridho Ambardi oligarki atau dinasti politik di Indonesia muncul lantaran demokrasi yang lemah. “Demokrasi hanya sebagai baju, kalau dibuka isinya ya kartel atau oligarki,” ungkapnya dalam seminar akhir tahun FISIP UIN Jakarta bertema Partai Politik dan Kecenderungan Politik Oligarki. Lebih lanjut Kuskridho mengatakan bahwa dinasti politik datang dari kartel politik. 
Seperti dilansir dari Geotimes.co.id , definisi kartel politik yang diungkapkan oleh Richard Katz dan Peter Mair pada 1995 dalam jurnal berjudul Party Politics, bahwa kartel politik atau cartel party menekankan pada profesionalitas dari politisi yang berupaya untuk memenangkan partainya dengan segala cara. Akses dan sumber daya dalam pemerintahan tidak boleh lepas dari genggaman, dan berada dalam lingkup kekuasaan negara adalah suatu keharusan.
“Semua partai pada intinya membutuhkan kemampuan finansial untuk bergerak dan menjalankan fungsinya , maka partai-partai lain jadi memiliki kepentingan yang sama, dan akhirnya perbedaan mereka-mereka itu semakin menurun,” terang Kuskridho. 
Menurut Syamsuddin Haris sistem pilkada langsung di Indonesia ini masih terdapat dua lapis oligarki. Lapis pertama adalah pada saat pencalonan dan lapis kedua pada penentuan koalisi pengusung pasangan calon (paslon) dalam pilkada. Lebih lanjut ia menjelaskan adanya oligarki dalam pemilihan langsung Pilkada ini karena partai politik dimiliki oleh individu-individu. Sehubungan dengan hal tersebut, menurutnya negara harus mengambil alih partai politik di Indonesia, “partai politik yang kini dimiliki individu-individu harus segera diambil alih oleh negara dengan cara meningkatkan subsidi negara terhadap partai politik,” jelasnya. 
Keadaan politik Indonesia yang dikuasai oligarki sebenarnya bisa diminimalisir. Peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengungkapkan bahwa oligarki di Indonesia bisa diminimalisir dengan membenahi Pilkada langsung. “Pilkada langsung harus dibenahi dengan meminimalkan oligarki,” tuturnya.
Selain itu, Syamsudding mengungkapkan munculnya oligarki di dunia politik Indonesia juga bisa diminimalisir dengan adanya pengawalan demokrasi di Indonesia oleh political society yang meliputi, pemerintah, parlemen, dan partai politik. Namun tantangan terbesarnya adalah elemen political society tersebut tidak bisa mengawal demokrasi di Indonesia. 
“Kenyataannya tidak ada (pengawalan), yang muncul adalah gagasan-gagasan yang bagi kita aneh,” pungkas  Syamsuddin Haris.
Terakhir, Syamsuddin Haris juga berpendapat bahwa demokrasi bukan sesuatu yang mahal, pasalnya demokrasi seperti Pilkada langsung dibiayai oleh publik. “Jika kita menganggap demokrasi itu mahal maka kita terjebak dalam anggapan yang absurd, sebab demokrasi itu tidak mahal,” terangnya. 

Post a comment

0 Comments