Simpang Siur Aturan Penutup Wajah di UIN Jakarta


Penulis: Red.
Reporter: Nuzulia.

Beberapa pekan lalu Menteri Agama Fachrul Razi, melontarkan ide kontroversial. Ide tersebut ialah wacana pelarangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memakai cadar dan celana cingkrang di lingkungan instansi pemerintahan.  Rencana itu masih dalam tahap kajian, Kemenag beralasan larangan tersebut terkait keamanan.
"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," kata Fachrul Razi seperti dikutip dari Tirto.id, Rabu (30/10/2019).
Jauh sebelum itu, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pernah menggulirkan aturan pelarangan penggunaan “penutup muka”.
Aturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan cadar. Namun, menurut Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Masri Mansoer,  alasan keluarnya aturan tersebut berkaitan dengan maraknya gerakan kekerasan mengatasnamakan agama. Dia mencontohkan beberapa gerakan terorisme yang dilakukan oleh laki-laki dengan menggunakan cadar layaknya perempuan.
“Jadi, performance itu digunakan oleh kelompok tertentu mencederai performance pakaian muslim-muslimah. Berangkat dari kondisi itu juga dikuatirkan ke kampus, kalau tidak  terbuka wajah ketika kegiatan akademik berlangsung itu, karena kita juga tidak ada deteksi orang masuk kampus, siapa aja bisa kan. Mana ada satpam menanyai itu,” Ungkap Mansoer.
Hal ini pertama kali dicetuskan saat Pengenalan Budaya dan Akademik Mahasiswa baru 2019.  Dalam Surat Keputusan (SK) tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pengenalan budaya dan akademik  pasal 28 poin C dan pasal 34 poin C, menyatakan "Tidak menutup wajah bagi mahasiswi".
Aturan tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Bab II Point D ayat 5 yang menjelaskan “Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen yang dilakukan secara humanis dan andragogik serta berpakaian yang sopan dan wajah terbuka”.
“Pertama untuk mendeteksi, betul ga dia ini mahasiswa UIN dari Program Studi ini begitu ya. Setelah dia selesai kuliah, dia mau pakai lagi karena itu bagian dari keyakinan dia ya terserah saja, yang penting pada saat proses kuliah dia wajib membuka wajah,” ungkap Mansoer

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta Sultan Rivandi, menyimpulkan bahwa pelarangan menggunakan penutup wajah akan berdampak bagi mahasiswi pengguna cadar, ia mempertanyakan dasar apa yang menjadi aturan tersebut.

“Kalau kemudian asumsi adalah pelarangan cadar bagi mahasiswi untuk deradikalisasi itu terlalu menyederhanakan persoalan. Memandang seseorang radikal dan cadar itu bukan solusi yang tepat untuk kemudian kita menghindarkan paham ekstrimisme,” ungkap Sultan.

Sultan mengkritik pihak UIN Jakarta memiliki standar ganda,  dia memberikan contoh UIN membiarkan mahasiswi mengenakan jeans ketat, namun akan menegakan aturan pelarangan penggunaan penutup wajah.

“Dalam butir-butir Pancasila dan UUD, dijamin orang berkeyakinan dalam keagamaan tertentu ketika dia meyakini bahwa cadar adalah bagian yang melekat dalam syariat Islam dan sudah ia terapkan dari SMA, lalu dia memilih UIN yang dia pikir bebas melaksanakan  mazhab apapun  yang bebas untuk menerapkan pemahaman keagamaan apapun, yang toleransi dan moderat, lalu dia masuk UIN, tiba-tiba saat di kelas suruh buka, apa engga gila?” tambah Sultan

Mahasiswa program studi Jurnalistik Ria Andresta, menanggapi ketidaksetujuan dengan aturan ini.  "Pendapat saya itu sudah mengganggu privasi dan hak dari setiap mahasiswa itu sendiri baik dia memakai penutup wajah seperti cadar atau masker itu adalah bagian dari haknya mahasiswi dan itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan kegiatan PBAK di UIN Jakarta," tambah Ria mahasiswa semester lima tersebut.

Sementara itu, kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya, Mansoer membantah kalau penutup wajah dikaitkan dengan cadar.  “Di sini tidak ada cadar, tapi dengan wajah terbuka. Karena kalau cadar konteksnya mungkin ke keyakinan tertentu. Ya tapi bisa saja dia tidak cadar yang dipakai, tapi dia menutupi sebagian wajahnya, “ ujar Masri Mansoer.
Lebih lanjut, Mansoer akan melakukan perubahan dalam kode etik mahasiswa, ia mengungkapkan sudah melakukan koordinasi dengan Rektor UIN Jakarta Amany Lubis. Selanjutnya akan dibawa ke Senat Universitas untuk melakukan perubahan.
“Kode etik kita ini masih umum ya. Di sini pakaian itu masih diatur terlalu umum. Begini bunyinya: dilarang melanggar standar busana, tata cara berbusana, dan berpenampilan. Ya begitu saja, tidak spesifik. Jadi kita akan sesuaikan karena kan ketentuan lebih tinggi itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, lalu kemudian ini nanti harus menyesuaikan,” tambahnya.
Merenggut Kebebasan Berkeyakinan

Menurut peneliti Wahid Foundation, Libasut Taqwa, pengambil kebijakan cenderung membuat peraturan yang diskriminatif bagi keyakinan individu. Misal, pembatasan berpakaian atau kewajiban menggunakan pakaian tertentu merupakan salah satu regulasi yang diskriminatif.

“Negara tidak berhak masuk ke wilayah privat. Kewajiban atau bukan kewajiban itu tidak boleh diatur oleh pemerintah. Pemerintah menyediakan fasilitas itu, itu tugasnya pejabat dan aparatur negara. Karena kita bukan negara dengan agama tertentu mengakui adanya eksistensi agama adanya mayoritas agama-agama tertentu tetapi negara harus bersikap menengah untuk menyediakan fasilitas bagi seluruh agama dan keyakinan,” papar Libasut 

Libasut  berpendapat standar yang dibuat oleh institusi tertentu akan menyesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut. “Institusi punya aturan tersendiri. Nah di sinilah muncul masalah itu. Kadang-kadang hak kita berpakaian, kehidupan sosial di masyarakat, di sisi lain juga ada aturan di institusi-institusi tertentu yang berkaitan dengan pakaian. Kita perlu melihat lebih dalam apa alasan dari aturan pakaian itu,” ungkapnya
Menurut Libasut, solusi yang tepat untuk aturan yang sudah terlanjur keluar dan diketahui banyak orang ini yaitu adanya ruang diskusi terbuka untuk setiap mahasiswi yang menggunakan penutup muka. Pihak universitas harus terbuka dan menerima setiap masukan dan saran dari mahasiswa dan mahasiswinya.
“Wilayah akademis adalah wilayah perdebatan,kalau menghindari perdebatan untuk mencari kebenaran hindari wilayah kampus, enggak bisa itu otoriter berlaku di kampus. Dia wilayah perdebatan,” tambahnya.

Posting Komentar

0 Komentar