Tanggapan Mahasiswa Soal Aturan Wajah Terbuka

Ilustrasi oleh: Garis Khatulistiwa

Penulis: Yesi Salviana Fitri

Halimah, seorang mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora yang menyayangkan hadirnya kode etik berpakaian yang dikeluarkan oleh fakultas. Kode etik tersebut memuat aturan bagi mahasiswi untuk mengenakan jilbab tampak wajah. Bukan tanpa sebab, Halimah merupakan seorang perempuan yang telah terbiasa mengenakan cadar sejak duduk di bangku SMA. 

Adanya aturan tersebut, memaksanya untuk melepas cadar yang telah lama melekat. Baginya, aturan ini merampas hak asasinya dalam berkeyakinan dan berekspresi. Seperti kita tahu, berpakaian merupakan salah satu bentuk mengekspresikan diri.

“Aku pikir ini termasuk pelanggaran HAM, kan hak asasi manusia untuk bebas ngapain aja, termasuk berpakaian. Asal enggak merugikan orang lain. Islam bisa tolerasi dengan agama lain kenapa sama sesama muslim enggak bisa,” ungkapnya.

Halimah mengungkapkan pengalamannya merasakan diskriminasi sudah dirasakan kala pertama kali masuk UIN Jakarta. Pada masa Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), ia pernah mendapat sindiran dari mahasiswa baru lainnya. Belum lama ini, pada pertemuan pertama semester 3, salah satu dosen membuat kontrak belajar. Dalam kontrak tersebut, dosen mengharuskan mahasiswa untuk membuka cadar saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

“Setiap perkuliahan dia, aku duduk di belakang, dan dilindungin teman-teman, jadi kaya nutupin aku biar tidak terlihat laki-laki. Tapi, tiga minggu belakangan ini aku pake cadar ke kelas beliau, enggak ditegur, biasa-biasa aja beliaunya,” ungkapnya. Sebelumnya Halimah meminta untuk diperbolehkan memakai cadar saat persentasi.

Mahasiswa Sastra Arab lainnya, Vany, ia mengaku sudah mendapat panggilan untuk bertemu kepala jurusan terkait aturan ini. “Kemarin teman aku nyampein amanah dari salah satu dosen, aku disuruh bertemu Kajur, cuma aku belum dateng. Dosen tersebut berpesan kalau bisa seminimal-minimalnya pas di kelas jangan di tutup,” ungkap Vany salah satu mahasiswi bercadar.

“Padahal UU saja memberikan kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan sesuai hati nurani kita,” tambah Vany.

Seperti diketahui, Fakultas Adab dan Humaniora telah mensosialisasikan aturan etika berpakaian terbaru. Setiap lantai depan lift memampang standing banner Etika Berpakaian. Salah satu poin aturan tersebut ialah  “Memakai Hijab atau Jilbab (Tampak Wajah) *Berdasarkan SK Dirjen Pendis Kemenag No 102 tahun 2019 (BAB II Pasal D No 5.) Disebutkan Agar Dalam pembelajaran Di Kelas Harus Tampil dengan Wajah Terbuka”.

Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Siti Anshoriyah Mudas menginginkan ruang dialog bagi mahasiswi yang menggunakan penutup wajah.

“Pernah ada mahasiswi yang menutup wajah, dia menghadap kepada saya, dan kita ngobrol, berdialog, bahwa secara pribadi saya tidak ada masalah. Orang boleh mengekspresikan nilai-nilai keagamaannya. Tetapi karena ini di kampus, kampus itu adalah sebuah institusi tentu kita punya peraturan,” jelas Anshoriyah.

Senada dengan Siti Anshoriyah, Mansoer mengungkapkan akan mengambil tindakan berupa teguran bagi mahasiswi yang menggunakan penutup wajah ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. “Selama ini masih persuasif. Diajak dialog dan berargumen,” tambahnya.

Kemudian ia juga mengatakan sudah ada beberapa mahasiswi yang dipanggil dan berdiskusi terkait aturan ini. “Ternyata setelah dijelaskan, berdialog dan berargumen ada yang selama proses perkuliahan berlangsung di kelas dia lepas sementara dan baru kemudian saat keluar dipakai lagi,” ujar Mansoer.

Lebih lanjut, Mansoer akan melakukan perubahan dalam kode etik mahasiswa. Ia menuturkan telah melakukan koordinasi dengan Rektor UIN Jakarta Amany Lubis. Selanjutnya akan dibawa ke Senat Universitas untuk melakukan perubahan.

“Kode etik kita ini masih umum ya. Di sini pakaian itu masih diatur terlalu umum. Begini bunyinya: dilarang melanggar standar busana, tata cara berbusana, dan berpenampilan. Ya begitu saja, tidak spesifik. Jadi kita akan sesuaikan karena kan ketentuan lebih tinggi itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama lalu kemudian ini nanti harus menyesuaikan,” tambahnya.

Editor: Fachrureza dan Garis