KMPLHK Ranita Gelar Diskusi Soal Omnibus Law


Penulis: Ahmad Dwiantoro

Komunitas Mahasiswa Pecinta Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan (KMPLHK) Ranita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan diskusi bertajuk “Omnibus Law Gak Bikin Selaw”, Kamis (5/3/2020)Acara berlangsung di Aula Student Center (SC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini diselenggarakan agar mahasiswa dapat mengerti dan berkomentar dalam forum terkait masalah kebijakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sunarno mengatakan kebijakan Omnibus Law merugikan buruh di banyak sektor, di antaranya dari sisi ekonomi, kebijakan Omnibus Law mengakibatkan buruh memperoleh gaji yang lebih sedikit karena penghapusan upah minimum sektoral.

“Upah itu ada 3 macam, ada upah Minimum Kota/Kabupaten, ada upah minimum Provinsi (UMP) dan ada upah minimum sektoral. Itu mau dihapus dan disamaratakan dengan upah minimum Provinsi (UMP). Padahal faktanya UMP itu upah yang paling rendah,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Athari Farhani  berpendapat rancangan undang undang  ini dibuat secara tergesa-gesa serta urgensi yang tak jelas. Efeknya banyak pihak yang dirugikan serta hanya menguntungkan pihak  investor.

Ketua Pelaksana, Yassir Fuadi mengungkapkan maksud diadakan kegiatan ini karena keresahan adanya ketidakadilan pemerintah dalam membuat kebijakan yang merugikan pihak buruh dan juga pihak yang lain.

Kita tuh melihat ada kepentingan dari pemerintah. Dia (RUU) tuh membabat habis seluruh sektoral, dari pers, buruh, lingkungan, pekerja, dari hukumnya juga berantakan,” tambah Yassir.

RUU cipta lapangan kerja saat ini sudah diterima oleh DPR pada 12 Februari 2020,dan sedang dalam proses pengkajian. RUU ini nantinya akan menjadi acuan utama dalam proses cipta lapangan kerja,perpajakan,serta Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM). RUU ini sesuai namanya yaitu “Omnibus Law” atau Undang-undang sapu jagad akan menjadi acuan untuk berbagai masalah jika sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Posting Komentar

0 Komentar