Lawan Pelecehan Seksual, UIN Jakarta Gerak di Tempat

Ilustrator: Garis Khatulistiwa

Penulis: Siti Masyitoh

Sejak kasus Agni eksis diperbincangkan dalam berbagai kesempatan, aturan lingkup kampus, lembaga pemerintahan, perusahaan, sarana publik dan industri lainnya kerap jadi perhatian. Media tak absen memungut framing timpang dalam pemberitaannya. Perkara demi perkara bermunculan memenuhi agenda peradilan. Petisi demi petisi dibuat untuk mewakili suara-suara perempuan. Sayang, sampai saat ini instrumen hukum negara terkait kekerasan seksual masih menjadi rancangan semata.

Dalam situasi ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai salah satu universitas ternama di Indonesia nyatanya gagap merestorasi. Agni dan aktivis harus melalui jalan panjang agar rektorat membuat aturan yang berpihak pada korban. 

Seperti dikutip dari Tirto.id, tim perumus UGM menyelesaikan rumusannya sejak Mei 2019. Namun sampai Desember, draf tersebut tak kunjung disahkan. Ketua BEM UGM M.Athiatul Muqtadir mengecam dengan tagar UGMBohongLagi di sosial media twitter miliknya, @fathuurr_ . Ia menjelaskan pengesahan peraturan penanganan kasus pelecehan seksual yang panjang sejak 2018 sampai 13 Desember 2019, baru bisa disahkan per 02 Februari 2020. Pengesahan ini juga diwarnai dengan dugaan penghapusan isi yang kemudian melahirkan problema baru. 

Pembenahan aturan kekerasan seksual yang termasuk didalamnya pelecehan dalam berbagai bentuk harus dibredel dari hulu ke hilir.  Seluruh institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta harus bertindak. Upaya baik kemudian hadir dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Pedoman yang ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, disebarkan ke seluruh rektor kampus-kampus Islam, baik negeri maupun swasta pada 29 Oktober 2019.

Sejak pedoman itu dipublikasikan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum memberikan respon progresif. Padahal, rancangan tersebut terbagi rinci empat bagian, pertama penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, kedua payung hukum terkait pencegahan dan penanganan kasus, selanjutnya mekanisme penanganan termasuk di dalamnya standar layanan, pemulihan dan evaluasi, serta bagaimana meningkatkan mutu civitas akademika terkait edukasi gender. 

UIN Jakarta memiliki Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Unit yang menangani penelitian dan kajian terkait gender dan anak, publikasi ilmiah, pengabdian dan pemberdayaan perempuan dan berbagai pelatihan yang berperspektif gender dan anak/ Secara resmi, surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 5494 tahun 2019 tersebut, menetapkan PSGA sebagai sektor terdepan dalam unit pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Islam. 

Ketika dikonfirmasi  Journo Liberta, kepala PSGA UIN Jakarta, Ulfa Fajarini, mengaku PSGA UIN Jakarta turut serta dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang akhirnya diterbitkan Kemenag. PSGA UIN Jakarta juga telah melakukan penelitian sejak November 2019 terkait kasus pelecehan seksual. Namun, penelitian tersebut masih mentah dan belum bisa dijadikan pedoman atau informasi publik untuk menindaklanjuti penanganan kasus pelecehan seksual di Kampus UIN Jakarta.

“Saya sudah menyebar 300 angket kepada mahasiswi UIN Jakarta, dan itu nanti akan dijadikan salah satu bahan terkait kasus pelecehan seksual di UIN Jakarta. tapi, sampai sejauh ini pun, memang belum ada yang datang secara langsung ke PSGA untuk di mediasi, tapi kami membuka pintu untuk mahasiswi yang ingin mengurus kasusnya dan harus didampingi,” jelasnya.

Sebetulnya, cara kerja PSGA UIN Jakarta terorganisir bersama lembaga lainnya. Dalam menangani kasus, PSGA berperan sebagai mediator,  kemudian Pusat Hukum (Puskum) sebagai lembaga perbantuan hukum, dan Pusat Layanan Psikologi sebagai lembaga penyembuhan korban dan pelaku. Sayangnya, lembaga yang berdiri sejak 2013 tersebut, tidak memiliki catatan penanganan kasus pelecehan seksual. 

Merespon kondisi ini, pendiri Komunitas Gender Talk, Dara mengungkapkan seyogianya UIN Jakarta lebih responsif terhadap kasus pelecehan seksual. Gender Talk sendiri merupakan komunitas berdikari berbasis diskusi soal persamaan gender.

“Pelecehan seksual itu masuk dalam kategori silent crime yah, itu ranahnya psikologi, kalau mau mengatasi kasusnya tuh, benerin dulu apa yang ada dalem otak dan diri pelaku, sembuhin korban baru di-healing dengan ajaran agama, kayak nasihat atau dalil. Toh, nyatanya di Kampus yang berbasis agama dengan mahasiswa mayoritas tau agama, pelecehan itu tetap terjadi,” tegas Dara.

Dara mengaku kecewa dengan kinerja PSGA yang lamban. Menurutnya, sejak SOP tersebut dipublikasikan, sosialisasi secara masif di lingkungan kampus dinilai kurang.  Seperti tidak adanya banner yang terpampang di sejumlah titik, tidak ada seminar ataupun penyuluhan terkait isi dari SOP tersebut, atau bahkan perombakan sistem pengaduan untuk korban. Bagi Dara, menunggu korban melapor tidak mencegah kemungkinan kasus kekerasan lainnya bertambah. 

Hal yang Patut Diperhatikan Kampus dalam Penanganan Pelecehan Seksual

Humas Lentera Sintas Indonesia Sophia Benedicta Hage, menjelaskan detil perangkat dan mekanisme dasar yang harus ada dalam lingkup kampus. Pertama, divisi khusus yang menangani kekerasan harus disosialisasikan secara masif, harus ada sistem yangg menjamin keamanan dan berpihak pada korban. Kedua, laporan yang sudah dipercaya, harus diselidiki secara tersendiri tanpa melibatkan korban.

"Penyelidikan yang melibatkan korban atau bahkan mempertemukan korban dan pelaku akan menyebabkan revictimisasi. Korban tidak berkewajiban untuk menyerahkan bukti. Tanggung Jawab penyelidikan ada di pihak kampus, dan semua caranya harus kembali pada konteks bahwa ini pelaporan anonim," tegasnya.

Ketiga, terkait kebijakan yang paling pantas untuk pelaku, dokter spesialis olahraga lulusan Universitas Indonesia ini menjelaskan, semua harus kembali pada asas keamanan dan kenyamanan mahasiswa di kampus. Apakah itu berdampak harus dikeluarkan atau diberhentikan dari jabatannya, semua bertujuan untuk merestorasi keamanan dan kenyamanan kampus, baik untuk mahasiswa, dosen dan pihak lainnya.

Ketiga aspek ini jadi prosedur dasar bagaimana menyikapi kasus pelecehan seksual. Pada dasarnya, kasus pelecehan tidak terjadi secara tunggal. Saat satu kasus terkuak, kemungkinan sebelumnya sudah ada kasus serupa.  Hal ini memungkinkan dilakukan oleh pelaku yang sama, atau berbeda. Bisa jadi dengan korban yang sama namun didengar oleh orang yang berbeda. Semua cara penanganannya juga menjadi berbeda.

Sebagai salah satu inisiator gerakan sosial Lentera, ia mengatakan hampir mengisi diskusi panel terkait kasus pelecehan seksual di UIN Jakarta. Pada 2017, volunter yang berasal dari Fakultas Psikologi UIN Jakarta mengadakan acara yang melibatkan Lentera Sintas Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik sebagai pembicara. Namun, beberapa hari menjelang acara, lokasi kegiatan dipindah di sebuah sekretariat organisasi. Mahasiswi itu menyebutkan ada kendala untuk mengadakan acara di dalam kampus. Permohonan itu kembali muncul pada 2018, tapi tidak langsung diterima menimbang pengalaman setahun sebelumnya.

"Saat kita memasukkan isu pelecehan seksual ke dalam kampus harus sejalan dengan bagaimana kita menyikapinya. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Jangan katakan pelecehan seksual penting, tapi perempuan berpakaian 'begitu' juga penting. Tidak akan tercipta ruang aman selama sikap dan ucapan kita tidak sejalan. Saat korban merasa relate, mereka akan tahu harus kemana mereka bercerita, begitupun sebaliknya. Itulah awal mula Lentera Sintas Indonesia hadir," jelasnya.

Catatan Kasus Pelecehan Seksual di UIN Jakarta 

Redaksi Journo Liberta mencatat pemberitaan tentang pelecehan seksual di UIN Jakarta pada 2017 silam. Kejadian tersebut viral pasca pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK). 

Mahasiswi baru Fakultas Psikologi berinisial YC mengaku sebagai korban, dan terduga mahasiswa semester lima Fakultas Syariah dan Hukum, berinisial AS.
Melalui surat pengaduan korban, awalnya pada 17 Agustus 2017, terduga pelaku mengirimkan pesan kepada korban untuk berkenalan. Kemudian pada hari berikutnya, terduga mengajak korban bertemu dengan alibi mengantarnya ke kampus. 

Kemudian, berdasarkan pengakuan YC, AS meraih dan mencium tangan YC, serta memegang hidung, alis dan kepala YC. Setelah itu, AS mengajak YC untuk makan yang kemudian mendapat penolakan YC lantaran sudah merasa risih.
Selain YC, dalam surat pengaduan juga berisi pengakuan dari DD, mahasiswi baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berdasarkan pengakuannya, AS mengirimkan pesan kepada DD untuk berkenalan dengan mengaku sebagai mahasiswa baru. 

Lalu pada 15 Agustus 2017, AS mengajak DD bertemu di Gedung Student Center, setelah pertemuan tersebut AS mulai mengirim pesan yang mengarah pada tindak asusila seperti, “cium gua dulu ya,” dan sebagainya.

Dalam surat pengaduan, pihak korban menuntut tindak lanjut oleh Rektor UIN Jakarta melalui Mahkamah Kode Etik Mahasiswa. Hingga kini, AS belum memberikan komentar mengenai berita yang beredar dan kelanjutan dari kasus ini tengah dalam penanganan pihak kampus (28/08/2017).

Posting Komentar

0 Komentar