Arskal Salim: Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan UKT

Ilustrasi: Garis Khatulistiwa


Penulis: Rheza Alfian

Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Kementerian Agama (Kemenag) mengaku telah menyiapkan tiga skema untuk meringankan beban mahasiswa terdampak pandemi Covid-19.


Skema tersebut telah dibahas bersama dalam rapat koordinasi daring antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam dan pimpinan PTKIN se-Indonesia pada 30 April 2020 lalu.


“Kita membuka kesempatan bagi mahasiswa terdampak Covid-19 untuk mengajukan keringanan UKT kepada Rektor/Ketua masing-masing," kata Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Arskal Salim GP dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (5/5).


Ia mengatakan ada tiga langkah yang disepakati akan ditempuh untuk meringankan beban mahasiswa. Pertama, memberi kesempatan bagi tiap mahasiswa yang ekonomi orang tuanya terdampak akibat pandemi Covid-19 untuk mengajukan surat permohonan banding Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada masa pembayaran semester ganjil 2020-2021.


Arskal melanjutkan, nantinya keringanan akan diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya benar-benar langsung terdampak.


“Mengingat tidak semua orang tua mahasiswa terkena dampak Covid-19, tentu upaya banding hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar terdampak, misalnya orang tuanya terkena PHK atau sebab lainnya yang relevan,” ucapnya.


Kedua, sambung dia, PTKIN memberikan bantuan atau subsidi paket data internet bagi mahasiswa sehingga dapat membantu mengikuti proses pembelajaran daring dengan baik. Ia menyebut, sebagian sebagian PTKIN telah menjalin kerja sama dengan provider Indosat dan Telkomsel untuk membantu meringankan mahasiswa.


Kemudian, yang ketiga ialah melakukan gerakan empati sosial secara massif. Namun ia menyerahkan sepenuhnya program tersebut kepada PTKIN masing-masing.


“Misalnya UIN Walisongo yang menyisihkan honor tunjangan jabatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di kampus dan masyarakat sekitar," tutur Arskal.

Baca Juga: Amany Lubis Putuskan Masa Kuliah Daring Hingga Akhir Semester


Dia menambahkan, selain memperhatikan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 secara nasional, langkah tersebut diambil dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa.


“Kami harap ini dapat menjadi solusi bersama. Tentu kita memperhatikan dan memahami menurunnya ekonomi mahasiswa atau wali mahasiswa, maupun kesulitan akibat pemberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring,” imbuhnya.


Tidak Konsisten


Sebelumnya, pada 6 April 2020, Kemenag melalui Ditjen Pendidikan Islam mengeluarkan Surat Edaran nomor B-752/DJ.I/HM.00/04/2020 tentang pengurangan UKT/SPP PTKIN.


Beleid tersebut mengimbau Rektor/Ketua PTKIN untuk mengambil kebijakan penurunan UKT mahasiswa Diploma, S1, S2, serta S3 pada semester ganjil tahun 2020/2021 dengan besaran pengurangan diskon minimal 10% dari UKT/SPP.

Dok. Istimewa



Tidak berselang lama, pada 20 April Kemenag kembali mengeluarkan surat edaran bernomor B-802/DJ.I/PP.00.9/04/2020 tentang penerapan kebijakan dan ketentuan UKT pada PTKIN.


Isinya mengutip Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020.


Berdasarkan kedua kebijakan itu, anggaran Kemenag tahun 2020 dipotong sekitar Rp2,02 triliun atau menjadi Rp52,73 triliun yang sebelumnya mencapai Rp54,97 triliun.


Atas dasar pengurangan tersebut menyebabkan terbatasnya anggaran operasional PTKIN, maka Dirjen Pendidikan Islam menginstruksikan kepada Pimpinan PTKIN untuk tetap menerapkan kebijakan dan ketentuan UKT yang telah berlaku sekaligus mencabut surat yang sebelumnya dikeluarkan.

Dok. Istimewa



Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi mengamini jika pemotongan anggaran tersebut menjadi faktor untuk mempertimbangkan kembali rencana pemotongan UKT PTKIN sebesar 10%. 


"Itu jumlah yang tidak sedikit, sehingga kami mempertimbangkan kembali (pemotongan UKT)," ujar Wamenag, Senin (4/5).


Dia mengatakan saat ini pemerintah sedang berfokus kepada penanganan pandemi covid-19, membantu masyarakat yang terdampak dan memberikan stimulus bagi sektor usaha.


Hal tersebut diharapkan menjadi pemahaman mahasiswa PTKIN. Wamenag menyampaikan meskipun tidak ada pemotongan UKT 10%, PTKIN tetap memberikan peluang untuk pengajuan keringanan bagi mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19. 


"Untuk itu bagi yang berat, terutama sebagian saudara atau teman kita yang terdampak secara serius, dapat diberikan kelonggaran. Untuk menyampaikan banding kepada Rektor agar diberikan keringanan," ujar Zainut. (RA)

Baca Juga: Suka Duka Mahasiswa Jalani Kuliah Daring

Baca Juga: Dekan Fidikom Keluarkan Edaran Terkait Covid-19

Posting Komentar

0 Komentar