Polemik Kebijakan Kemenag Soal UKT

Penulis: Gina Nurfadila

Kementerian Agama (Kemenag) membatalkan kebijakan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Awalnya kebijakan ini sebagai upaya keringanan ekonomi mahasiswa di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut diumumkan lewat surat edaran 6 April lalu yang tertuang dalam surat nomor B-752/DJ.I/HM.00/04/2020 berisi keringanan bebas bayar UKT atau potongan minimal 10%.

Akan tetapi 20 April keluar kebijakan baru yang membatalkan surat sebelumnya tercantum dalam edaran nomor B-802/DJ.I/PP.00.9/04/2020. Hal ini disebabkan adanya pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Agama untuk dana alokasi penanggulangan pandemi Covid-19 sesuai instruksi Kementerian Keuangan.

Pembatalan kebijakan ini menuai banyak protes dari mahasiswa PTKIN di seluruh Indonesia. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta, Sultan Rivandi mengatakan sejauh ini Dema-UIN telah melakukan aksi penolakan secara serempak bersama dengan Dema PTKIN di seluruh Indonesia.

“Kita sudah berhasil memantik dan berkoordinasi kepada Dema PTKIN seluruh Indonesia untuk serius mengangkat isu ini. Yang akhirnya membuat Kemenag hingga meminta maaf,” ungkap Sultan.

Dema-UIN Jakarta berkoordinasi dengan Pusat Dema PTKIN se-Indonesia untuk melakukan audiensi daring dengan Komisi VIII DPR-RI sebagai jalur legislatif. Sultan berharap dalam audiensi ini  DPR dapat koordinasi bersama Kemenag untuk membuat kebijakan keringanan UKT.

Tak hanya Dema-U, Aliansi Menolak Bungkam (AMUK) UIN Jakarta tengah menampung keluhan serta aspirasi dari mahasiswa UIN Jakarta terkait sistem perkuliahan jarak jauh dan UKT melalui media sosial. Aliansi ini menilai kebijakan Kemenag tidak adil, hal ini terkait tidak digunakannya fasilitas kampus dan sistem perkuliahan daring dianggap tidak efektif di semester genap. AMUK menuntut agar diberikan fasilitas perkuliahan dan  keringanan atau bebas bayar perkuliahan untuk mahasiswa. Mereka juga telah mengirimkan surat gugatan ke Rektor UIN Jakarta Amany Lubis untuk diberikan keringanan dalam pelaksanaan perkuliahan dan pemotongan biaya UKT.

“Ketika awal mengenai surat tersebut respon yang diberikan menerima atas saran yang disampaikan dan setelah itu kebetulan Kemenag memberikan keputusan atas 10%,  karena Kemenag membatalkan, kami mengkonfirmasi kembali kepada rektor sendiri mengenai hal itu. Beliau memberikan tanggapan bahwa rektor PTKIN sedang membicarakan mengenai hal itu,” papar anggota AMUK UIN Jakarta Rosa.

Dalam siaran pers, AMUK UIN Jakarta menuntut pihak kampus memberikan fasilitas kuliah daring berupa paket internet kepada setiap mahasiswa sebesar 200.000/bulan dan pengurangan UKT semester ganjil 2020/2021 sebesar 30-20%.  Ditambah dalam perkuliahan daring ini mahasiswa tidak mendapatkan fasilitas kampus dan bimbingan akademik dari dosen pembimbing akademik dan kegiatan lainnya. 

Kuliah daring sendiri telah dilakukan sejak 26 Maret lalu atas anjuran Kemenag. Kebijakan tersebut mengharuskan  kampus PTKIN memberikan fasilitas perkuliahan yang efisien dan efektif. Kemudian UIN Jakarta telah memberikan akses gratis AIS sebesar 30 GB untuk pengguna Telkomsel dan IM3 Ooredoo.

“Kegiatan pembelajaran Online ini seharusnya kampus memberikan bantuan kuota gratis yang tidak hanya 30 GB untuk akses AIS dan sebenarnya menurut saya itu salah sasaran, padahal kuota internet bisa digunakan untuk browsing mata kuliah, Zoom, videocall sesama dosen dan Mahasiswa dll. untuk kebutuhan sehari-hari. Saya berharap kuota gratis dan keringanan UKT bisa terealisasikan," Ucap Geovanni, salah satu mahasiswa yang mengajukan keluhan ke AMUK UIN Jakarta.

Di sisi lain, aksi protes dilakukan mahasiswa melalui twitter dengan tagar #KemenagJagoPHP dan #KemenagPrank Rabu, (29/4). Dua tagar tersebut sempat menjadi trend topik di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk protes mahasiswa yang menilai Kemenag plin-plan dalam menerapkan kebijakan.

Selain itu muncul juga petisi menolak pembatalan pengurangan UKT. Per 6 Mei petisi tersebut telah ditandatangani oleh 1072 dari 5000 target. Petisi yang digagas oleh Fachrul Roji ini ditunjukan kepada UIN Sumatera Utara, Kemenag dan Direktorat Jenderal Pendidikan.

“Bersama gerakan petisi ini kami mengajak seluruh mahasiswa PTKIN dengan target 5000 petisi untuk menolak pembatalan pengurangan UKT minimal 10% tahun ajaran 2020/2021,” tutup Fachrul.

Merespon penolakan mahasiswa, Pimpinan PTKIN  menyiapkan tiga skema peringanan UKT. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi daring antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam dan Pimpinan PTKIN pada 30 April 2020 lalu. 

Ketiga skema tersebut antara lain: pertama, mahasiswa yang ekonomi orang tuanya terdampak karena Covid-19 dapat melakukan banding UKT untuk semester ganjil tahun 2020/2021. Skema ini diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar terdampak seperti terkena PHK, atau sebab lain. Kedua, memberikan bantuan kuota gratis untuk kegiatan perkuliahan daring. Ketiga, melakukan gerakan empati sosial secara masif dengan jenis dan bentuk yang diserahkan kepada PTKIN masing-masing. Gerakan empati ini seperti penyisihan honor tunjangan jabatan untuk dialokasikan sebagai dana pencegahan Covid-19 di kampus atau masyarakat.

“Kita membuka kesempatan bagi mahasiswa terdampak covid-19 untuk mengajukan keringan UKT kepada Rektor/Ketua masing-masing,” kata Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Arskal Salim GP dalam keterangan tertulisnya, Jakarta Selasa (5/5).