Opsi Keringanan UKT Bagi Mahasiswa



Penulis: Aan

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amany Lubis mengeluarkan surat keputusan nomor 399 terkait keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa pada Jum’at (19/05/2020). Keringanan UKT ini diberikan kepada mahasiswa yang tengah menempuh program sarjana (S1), dengan penurunan satu golongan dari UKT sebelumnya. Selain itu untuk mahasiswa S1, S2 dan S3 belum mendapat surat yudisium di semester genap tidak perlu membayar uang semester ganjil.

Dalam surat putusan tercantum beberapa kriteria mahasiswa yang dapat mengajukan keringanan UKT, yaitu mahasiswa semester tiga s/d tujuh. Kemudian orang tua mahasiswa yang terdampak Covid-19 baik secara finansial seperti kerugian usaha, terkena PHK, atau meninggal dunia di masa pandemi.
Mahasiswa yang ingin mengajukan keringanan dapat langsung melalui program studi masing-masing dan ditindaklanjuti oleh Dekan Fakultas, dapat dilakukan mulai dari 18-29 Juni. Persyaratan yang perlu disiapkan antara lain foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali dan foto Kartu Keluarga (KK).

Namun ada beberapa kategori mahasiswa yang tidak bisa mendapat keringanan pembayaran kuliah. Dalam Poin keempat dijelaskan keringanan UKT tidak berlaku pada penerima bidikmisi, siswa internasional dan mahasiswa kelompok UKT 1. Kemudian mahasiswa penerima program beasiswa santri berprestasi (PBSP) dan berbagai beasiswa lainnya juga tidak mendapat keringanan tersebut.

Proses pengajuan ini akan berlangsung selama satu bulan. Mahasiswa diberikan waktu 12 hari untuk mengajukan persyaratan kepada program studi masing-masing, dihitung dengan hari libur Sabtu-Minggu. Selanjutnya pada 30 Juni Dekan akan memberikan rekomendasi keringanan UKT kepada Rektor. Fakultas akan melakukan validasi dan verifikasi lapangan pada1-2 Juli. Tahap selanjutnya 3 Juli akan dilakukan rapat pimpinan untuk penetapan keringanan UKT. Terakhir 6 Juli Rektor akan mengeluarkan surat keputusan siapa saja yang berhak mendapatkan keringanan UKT untuk semester ganjil 2020/2021.

Sebelumnya, Dewan Mahasiswa PTKIN se-Indonesia merilis tuntutan yang tertuang dalam enam poin.  Pertama, aliansi ini menuntut kampus untuk memberikan kebijakan yang pro mahasiswa. Kedua, meminta pihak kampus untuk transparansi anggaran dana selama Pandemi Covid-19.


“Menuntut Menteri Agama RI dan forum rektor PTKIN se Indonesia agar tidak menaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan memberikan kompensasi UKT 50% bagi mahasiswa di semester depan,” tambahnya.

Kemudian, mahasiswa menuntut untuk diberikan audiensi dengan menteri agama dan forum rektor PTKIN secara daring. Tuntutan tersebut dilakukan agar pemegang kebijakan mampu mendengar aspirasi mahasiswa mengenai kesulitan mereka di tengah pandemi.

Post a comment

0 Comments