Tes Ditiadakan, SPMB Mandiri UIN Tetap Bayar

Ilustrator: Garis Khatulistiwa
Penulis: Johan 

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020 dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi non akademik, tanpa ujian tertulis.  Keputusan tanpa tes itu diambil seiring dengan belum diketahui pasti kapan Pandemi COVID-19 berakhir.

“SPMB UIN Jakarta pada tahun ini (2020) untuk kali pertama dilakukan tanpa tes. Hal itu karena belum pastinya wabah Covid-19 kapan akan berakhir,” ujar Humas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Taufan Maulana Firdaus dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang bertajuk Kupas Tuntas SPMB UIN Jakarta 2020, Kamis (14/5/2020).

Walaupun berbasis nilai rapor, SPMB Mandiri ini tetap dikenakan biaya 300 ribu rupiah. Jumlah tersebut tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan ujian berbasis tulis dan komputer.

Taufan menerangkan,  kewenangan tes mandiri yang dilaksanakan tiap-tiap kampus berada di tangan perguruan tinggi masing-masing. Biaya 300 ribu rupiah tersebut merupakan kewenangan pihak UIN Jakarta. Dana ini nantinya akan dialokasikan untuk pengembangan situs web UIN Jakarta.

Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Jakarta Riski Ari Wibowo, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Senin (18/5), mengatakan, pengalihan sistem SPMB Mandiri dari tes tertulis diganti menjadi berdasarkan nilai rapor menurutnya kurang tepat. Menurutnya minim transparansi bisa dimanfaatkan oknum untuk keuntungan pribadi.

“Karena melalui jalur tes saja sudah banyak sogok-menyogok seperti itu apalagi seperti ini. Dari tes ada kertas ada biaya-biaya yang dikeluarkan, sekarang hanya melampirkan rapor tanpa tes,” ungkapnya.

Riski juga tidak sepakat ihwal uang pendaftaran 300 ribu rupiah yang dibebankan kepada peserta. Hal tersebut menurutnya karena tidak ada biaya-biaya yang dikeluarkan.

“Sekarangkan lagi zaman-zamannya ujian daring dan sebagainya, kenapa tidak dibuat seperti itu dengan sistem yang memadai dan juga cukup waktu menurut saya untuk menyiapkan hal tersebut, ya walaupun masih banyak kekurangan tapi itu adalah hal yang lebih baik dari pada memilih jalur rapor atau tidak ada tes sama sekali,” lanjut Riski.

Riski berharap meskipun pandemi ini belum berakhir ataupun harus berdampingan dengan pandemi seperti ini, pihak UIN Jakarta bisa memperbaiki semua sistem-sistem online agar bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendaftaran SPMB Mandiri tahun ini telah dibuka sejak 5 Mei 2020 dan berakhir pada 20 Juli 2020. Biaya pendaftaran yang telah dibayar oleh peserta tidak dapat diambil kembali dengan alasan apapun.

Jika berkaca pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, cukup banyak peminat yang mendaftar melalui jalur ini. Pada 2016 ada 16.800 peserta, tahun 2017 ada 17.620 peserta, tahun 2018 ada 17.303, dan tahun 2019 ada 16.950 peserta. Jika dirata-ratakan, setiap tahunnya sekitar 17.168 peserta yang mendaftar jalur SPMB Mandiri.

Bila pada pelaksanaan tahun ini sedikitnya jumlah pendaftar mencapai 15 ribu peserta, berpotensi Rp4,5 Miliar masuk ke rekening kampus. Dengan uang sebesar itu, tentunya perlu dikritisi seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan website UIN Jakarta.

Edaran Kemenag Soal Penerimaan Mahasiswa Baru

Dalam upaya menjaga kelangsungan proses penyelenggaraan pendidikan-pembelajaran di satuan pendidikan tinggi di masa tanggap darurat COVID-19, Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-759/DJ.I/Dt.I.III/04/2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar, Tugas Akhir, Penerimaan Mahasiswa Baru, dan Optimalisasi Anggaran untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19.

Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur  Jenderal  Pendidikan Islam Nomor 657/032020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 (Corona) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Dalam edaran tersebut terdapat instruksi penerimaan mahasiswa baru, Kemenag meminta waktu penerimaan mahasiswa baru dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi tanggap darurat COVID-19. Bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), pelaksanaan UM PTKIN agar mempertimbangkan kebijakan pemerintah dalam hal physical distancing atau menghindari kerumunan warga untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Terakhir, Kemenag mendorong PTKIN agar dapat mengoptimalkan anggaran tahun 2020 yang tidak terkena kebijakan penghematan untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. 

Post a comment

0 Comments