Aliansi Ciputat Menggugat Tegas Menolak RUU Cipta Lapangan Kerja

Aliansi Ciputat Menggugat menolak disahkannya omnimbus law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka), yang akan diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU tersebut dinilai inkonstitusional dan mengancam banyak sektoral.

Juru Bicara Aliansi Ciputat Menggugat, Rausyan Fikry, mengungkapkan bahwa Omnibus Law akan menyengsarakan buruh, rakyat kecil, mahasiswa dan pemuda yang kelak akan menjadi buruh dikemudian hari.

“Kami tegas menolak RUU CILAKA atau Omnibus Law ini karena dampak kerugian yang ditimbulkan sangat besar,” ujar Rausyan di Jakarta, Senin (16/07).

Rausyan menilai, setidaknya ada 3 dampak kerugian yang ditimbulkan dari RUU ini. Pertama, terancamnya nasib buruh. Saat ini pada pandemi covid sudah berapa banyak buruh yang dipecat secara sepihak oleh perusahaan dan banyaknya buruh yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan secara penuh dari perusahaan ataupun pemerintah.

“Dalam masa pandemi ini, coba lihat berapa banyak PHK yang sudah dilakukan dan apakah buruh yang masih bekernya mendapatkan jaminan kesehatan? tidak,” ujarnya.

Dampak kedua, kelestarian alam dan lingkungan hidup yang akan mudah digadaikan untuk kepentingan investor tambang dan pengalih fungsian lahan.

“Dari masa periode Jokowi pertama sudah bisa kita lihat bagaimana penyelesaian sengketa lahan dan tambang apakah ada yang selesai? Kasus perampasan lahan dan sengketa tanah adat ini sangat marak terjadi,” ungkap Rausyan.

Ketiga, Aliansi ini menilai RUU Cipta Lapangan Kerja inkonstitusional, dalam perancangan RUU pemerintah jokowi condong menguntungkan kepentingan pemodal dan tidak transparan dalam pembentukan RUU.

“Pemeritah dan DPR ini bermain mata, bagaimana tidak RUU CILAKA ini tidak 

layak karena tidak melalui prosedur pembentukan Undang-undang yang baik dan benar, masyarakat sipil tidak dilibatkan, tidak transparan dan ditutup-tutupi,” ujarnya.

Atas dasar pertimbangan 3 dampak kerugian yang ditimbulkan dari Omnibus Law ini, Aliansi Ciputat Menggugat mendesak pemerintah dan DPR harus menghentikan pengesahan omnimbus law RUU Cipta Kerja.

“Sebaiknya pemerintah dan DPR menghentikan pembahasannya, apabila tidak, kami dan kawan-kawan akan menentang lebih keras. Kami rakyat hanya meminta pembangunan ekonomi yang berdauat, mandiri dan berasaskan kesetaraan dan keadilan, rakyat juga sudah mandiri kok,” tegas Rausyan.

Sebelumnya, sejumlah massa gabungan aliansi buruh, mahasiswa, petani dan masyarakat sipil menggelar aksi tolak omnimbus law RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kelas pekerja di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/20).