Di Bawah Kemenag, UIN Tak Dapat Subsidi Kuota

Ilustrator: Rindani

Penulis: Nuzulia dan Zahra

“Saya tidak bisa menjanjikan sesuatu yang belum terkomit secara final, tapi saya akan memperjuangkan ini yang artinya jika saya gagal, saya akan malu dan akan mengecewakan bangsa ini. Jadi saya akan mempertaruhkan kehormatan saya pada saat ini untuk memperjuangkan pulsa dan bantuan lainnya untuk mahasiswa dan pembelajaran jarak jauh”

Begitu janji Menteri Pendidikan dan Budaya, Nadiem Makarim  saat berbicara di acara Mata Najwa Pada 6 Agustus silam. Setelahnya 28 Agustus Kemendikbud mengeluarkan dana sebesar Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan ke depan, terhitung dari September hingga Desember 2020.

Setelah berita ini menyebar, beberapa murid dan mahasiswa di Indonesia mendapatkan pesan melalui operator untuk menyelesaikan administrasi pendaftaran di masing masing sekolah dan kampus. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pendataan penyaluran kuota internet yang diberikan.

Sebagian mahasiswa UIN juga mendapatkan pesan tersebut. Akan tetapi, setelah dikonfirmasi kepada Warek III Bidang Kemahasiswaan, Masri Mansoer mengatakan  UIN Syarif hidayatullah tidak menerima bantuan yang diberikan oleh Kemendikbud.

“Kita di UIN tidak ada (bantuan), karena kita di bawah Kementrian Agama. Kalau kemendikbud kan untuk PTN (Perguruan Tinggi Negeri) sedangkan kita PTKIN (Perguruan Tinggi Islam Negeri),” ujar Masri Mansoer.

Meski begitu, Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) menyalurkan bantuan dana berupa kuota dan pulsa. Dekan FSH, Thalabi mengatakan bahwa dana yang diberikan kepada mahasiswa merupakan dana dari bantuan layanan umum.

“Kita sedang upayakan setiap mahasiswa mendapatkan bantuan pulsa. Meski belum bisa rutin setiap bulan. Mungkin untuk saat ini akan kita berikan 1 kali, kisaran 50-100 ribu/mahasiswa. Saat ini kita anggarkan sekitar 125 juta. Kita akan tambahkan lagi melalui revisi anggaran. Target kita akan bantu sekitar 2500 mahasiswa FSH,” ujar thalabi saat diwawancarai 

Masri Mansoer mengungkapkan jika bantuan pulsa dan kuota disesuaikan dengan anggaran dari fakultas masing masing. Dana yang diberikan bukan anggaran yang diturunkan oleh pemerintah, fakultas boleh memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan fakultas. 

Lain sisi, Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidkom) Suparto berusaha memberikan bantuan kuota internet kepada mahasiswa. Ia mengungkapkan besarnya kuota masih disesuaikan dengan anggaran yang ada. Untuk pendataan Dekan Fidkom berencana membuat g-form agar memudahkan data mahasiswa yang nantinya akan diberikan kuota gratis.  

“Insya Allah Fidkom akan menghitung anggaran yang ada dan akan memberi bantuan pulsa, untuk memudahkan data mahasiswa mengisi g-form, tentu dengan limit waktu yang ditentukan,” ucap Suparto saat diwawancarai melalui chat whatsapp.

Mahasiswa fakultas adab dan humaniora (FAH), Malika berharap agar subsidi kuota segera dicairkan. Selain itu, Malika lebih menginginkan keringanan uang kuliah tunggal atau uang yang nantinya akan dibelikan pulsa setiap bulannya. Hal ini dikarenakan mahasiswa tidak mendapatkan fasilitas kampus, dan untuk memudahkan dalam kegiatan perkuliahan daring. 

“Pengennya sih uang aja atau cashback buat subsidi kuota. Dan segerakan pencairan kuota, jangan sampai kampus menghalangi mahasiswa dalam menuntut ilmu,” tutur Malika mahasiswi semester 3 jurusan Sastra Arab.

Berbeda dengan Malika, Rizal mahasiswa jurnalistik semester 9 lebih menginginkan kuota. Karena dibutuhkan untuk melakukan kegiatan perkuliah yang diselenggarakan secara daring.

“Jelas kuota, alasannya karena semenjak semester 9 pembayaran uang kuliah itu otomatis dipotong 50%, jika ada (bantuan kuota internet) tolong diinformasikan agar tidak memberikan harapan palsu bagi para mahasiswa, dan ada baiknya fakultas mengeluarkan kuota lebih dari 30GB setiap bulannya”, ungkap Rizal.

Posting Komentar

0 Komentar