Labirin Penyintas Kekerasan Seksual dalam Ruang Komunal

 

Ilustrasi: Siti Masyithoh

 “Aku cuma mau mereka dikeluarkan dari sekolah, Bunda.”

JOURNOLIBERTA.COM - Itulah keinginan Nabila (bukan nama sebenarnya) terhadap orang-orang yang dengan sengaja menyebarkan foto pribadi Nabila tanpa izin. Ia menyampaikan keinginan itu diiringi isak tangis di hadapan ibunya 8 tahun lalu saat masih duduk di bangku kelas 2 SMP di Kota Jakarta.

Kondisi Nabila sedang tidak begitu baik diakibatkan radang payudara yang dideritanya. Kakak kelasnya datang menjenguk beramai-ramai. Siapa yang menyangka hari itu akan menjadi mimpi buruk yang terus mengejarnya hingga tahun-tahun ke depan. Kakak kelasnya ingin meminjam handphone Nabila untuk mengabari orang tuanya terkait keberadaannya. Nyatanya, si kakak kelas mengirimkan foto-foto pribadi Nabila kepada orang lain melalui aplikasi pesan singkat di handphone Nabila.

“Aku kaget karena semua temen-temenku tahu tentang foto itu, dan diomongin di mana-mana. Aku malu banget, gak tau harus gimana, “ ujarnya

Foto-foto itu sudah tersebar luas kepada siswa-siswi di sekolahnya. Nabila marah dan takut di saat yang bersamaan. Pada ibunyalah Nabila bersandar. Ibunya yang kemudian mengajukan gugatan kepada pihak sekolah untuk menangani kejadian ini dan memberikan hukuman kepada para pelaku.

Pihak sekolah kemudian menyetujui keinginan tersebut. Pihak sekolah menanyai satu per satu pelaku dan mencatat kronologi kejadian. Hal selanjutnya yang terjadi benar-benar memukul Nabila dan ibunya. Pihak sekolah ingin memeriksa handphone Nabila untuk melihat foto seperti apa yang sudah disebarluaskan. Ibu Nabila marah besar.

“Ini privasi anak saya, saya aja gak pernah ngecek. Anak saya dilecehkan, apa yang Anda semua cari dari HP ini?” Nabila menirukan ucapan ibunya saat itu.

Tekanan dan tuduhan juga berdatangan pada Nabila. Banyak yang menyebutkan bahwa itu adalah kesalahan Nabila karena meminjamkan handphone-nya pada orang lain. Ada yang menyebutkan itu kesalahan Nabila karena menyimpan foto dan tidak menghapusnya. Pihak sekolah juga menekannya dengan memaksa agar tidak mengeluarkan para pelaku.

“Pihak sekolah dan pesantren pengennya untuk diselesaikan dengan kekeluargaan aja. Kalo bisa gak ada (siswa –red) yang keluar, cukup pelaku minta maaf ke aku aja gitu,” cerita Nabila.

Ibu Nabila-lah yang jadi pendukungnya. Tak henti dan putus ibunya memercayai Nabila dan menemani Nabila menghadapi tekanan dan tuduhan semua orang. Ibu Nabila juga yang terus mendorong pihak sekolah agar memberikan hukuman pada pelaku sesuai keinginan Nabila.

“Mereka harus minta maaf padaku, sekolah mengeluarkan mereka dan mempertemukan orang tua pelaku dengan bunda,” tambah Nabila.

Setelah tuntutan Nabila dan ibunya dikabulkan, Nabila memutuskan keluar dari sekolah itu. Sekalipun pihak sekolah menyarankan agar Nabila tidak keluar sekolah, tapi pindah ke cabang sekolah lainnya. Nabila menolak.

“Aku gak berani lihat teman-teman di sekolah atau kakak kelasku itu. Aku mau menjauh dari sana, aku trauma,” cetusnya.

Nabila tak langsung melanjutkan sekolah di sekolah baru, ia memutuskan istirahat. Selain dikarenakan trauma bertemu orang lain, Nabila juga harus memulihkan kondisi kesehatannya. Kini, setelah 8 tahun berlalu Nabila juga masih merasa sendu tiap mengingat atau menceritakan kejadian saat itu.

Oleh karena itu, Nabila berharap ke depannya orang-orang yang berada di sekeliling korban kekerasan seksual haruslah menjadi support system yang tepat. Terkhusus untuk orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual, penting untuk diingat kesalahan ada di pelaku bukan korban.

“Kalo tidak ada yang penting untuk diucapkan pada korban, maka gak perlu dilontarkan. Seharusnya semua komunitas, sekolah, kantor punya perspektif korban, kalo gak, kita akan stuck aja di masalah yang sama, dan penyelesaian yang sama, tidak berpihak pada korban,” harapnya.

Kalau Bukan Kita yang Mulai, Siapa Lagi?

Ruang komunal harusnya memberikan rasa aman yang sama ke pada semua penghuninya, tidak hanya hubungan antarindividu seperti pertemanan teman sekolah layaknya Nabila dan kakak kelasnya, tapi juga di dalam sebuah komunitas kegiatan.

Komunitas Sastra Rusabesi berusaha melakukannya saat terjadi kasus kekerasan seksual yang melibatkan anggota komunitas pada 2019 lalu. Saat itu mereka mendapat laporan dari seseorang yang mendapatkan pelecehan seksual dari anggota komunitas pada 2013 silam. Korban membutuhkan waktu yang sangat lama hingga akhirnya berani bersuara untuk meminta keadilan.

“Kejadiannya memang bukan di lingkup kegiatan komunitas, tapi pelakunya adalah anggota aktif komunitas. Rusabesi menjadi mediator antara kedua belah pihak,” cerita Bendahara Umum Komunitas Rusabesi Divani.

Saat itu Komunitas Rusabesi kebingungan tindakan seperti apa yang harus mereka lakukan terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan anggota komunitas mereka. Ini adalah kasus pertama untuk mereka, mereka meraba-raba bagaimana agar komunitas itu menjadi ruang yang aman bagi anggotanya di masa mendatang. Karenanya, mereka bekerjasama dengan komunitas perempuan Gender Talk, mulai dari mendengarkan cerita korban, lalu menawarkan agar korban bertemu dengan Komnas Perempuan. Menawarkan bantuan psikologis dan bantuan pelaporan jika kasusnya mau dibawa ke ranah hukum.

Seiring berjalannya waktu komunitas memutuskan untuk mempublikasi keputusan kasus di sosial media atas permintaan korban dan menonaktifkan pelaku dari kegiatan komunitas selama satu tahun. Keputusan ini menuai kecaman dari banyak pihak karena dianggap bias terhadap pelaku.

“Dalam prosesnya itu, bias dan membingungkan, karena kurang komunikasi dari kedua pihak, mungkin juga karena pengaruh hubungan pribadi mediator dengan pelaku, makanya kita melakukan peninjauan kembali juga” terang Divani.

Dengan keraguan dari pihak korban komunitas memutuskan untuk mengganti mediator terkait dan melakukan proses peninjauan penyelesaian kasus lagi. Akhirnya keputusan penyelesaian kasus dipublikasi di sosial media dan pelaku dikeluarkan dari komunitas secara permanen.

“Setelahnya kasus itu kami buat catatan kasus pelecehan seksual yang berhubungan dengan anggota komunitas juga. Hingga sekarang tercatat 1 kasus dengan 3 orang korban,” ungkap Divani.

Hingga kini Komunitas Rusabesi terus berupaya membangun komunitas sebagai ruang aman untuk semua anggota. Mereka kerap menggelar diskusi mingguan agar tiap anggota lebih paham tentang ruang aman. Mereka juga berusaha membuat standar operasional penangan pelecehan kasus kekerasan seksual di dalam komunitas.

“Kalau kelak kasus ini terjadi lagi, pelaku akan langsung kami keluarkan,” tegas Koordinator Komunitas Rusabesi Hafiz.

Apakah Ruang Publik Kita Aman?

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja bahkan di ruang publik sekalipun yang melibatkan orang banyak. Relasi hubungannya pun dapat beragam, mulai dari pertemanan dekat hingga orang asing di jalan.

Hal ini dapat dilihat dalam catatan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterbitkan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan 2020, menyebutkan ruang publik dan komunitas Indonesia termasuk kategori rentan kekerasan seksual. Tercatat 3.602 kasus yang dilaporkan di 2019. 58 persen kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan.

Membenarkan, Co-director Hollaback! Jakarta Jesslyn menjelaskan bahwa berdasarkan survey kekerasan seksual di ruang publik oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) melalui 62.224 responden ada sekitar 19 jenis kekerasan seksual yang diterima korban.

Secara rinci, ada 19 jenis pelecehan seksual di ruang publik. Di antaranya, siulan (5.392), komentar atas tubuh (3.628), main mata (3.325), disentuh (3.200), komentas seksis (2.515), didekati dengan agresif dan terus menerus (1.445), komentar rasis (1.753), diraba atau dicekam (1.826), komentar seksual secara gamblang (1.986), digoda dengan klakson (2.140), digesek dengan alat kelamin (1.411), dikuntit (1.215), gestur vulgar (1.209), suara kecupan (1.001), dipertontonkan masturbasi publik (964), diintip (7), difoto (11), diperlihatkan kelamin (35), dihadang (623).

Dilanjutkan Jesslyn dalam kasus kekerasan seksual terjadi adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban baik secara material ataupun psikis. Dalam kasus Nabila hal ini dapat dilihat bahwa kakak kelas Nabila sebagai pelaku merasa lebih berkuasa dengan status senioritas dibanding Nabila.

Melakukan konseling terlebih dahulu kepada lembaga-lembaga yang fokus dalam pendampingan kasus kekerasan seksual sangat direkomendasikan Jesslyn. Menyebarluaskan kasus melalui internet atau sosial media adalah sesuatu yang tidak disarankan. Pasalnya, penyebaran kasus atau dokumentasi dalam bentuk apapun tanpa consent tidak akan pernah menjadi hal yang benar.

“Apalagi jika penyebaran tersebut dapat lebih membahayakan situasi korban,” tambahnya.

Untuk membantu korban kekerasan seksual di ruang publik saat kejadian, disampaikan Jesslyn, ada beberapa hal yang dapat dilakukan orang sekitarnya untuk menolong. Disebut dengan standar intervensi saksi 5D yaitu direct, distract, delegate, delay dan document.

Pada dasarnya, Bystander Intervention atau Intervensi Pelecehan adalah strategi sosial yang dilakukan untuk mencegah atau menghentikan kekerasan dan opresi melalui keterlibatan individu maupun kelompok yang bersedia untuk menangani situasi yang dianggap sebagai masalah. Panduan ini boleh dilakukan jika saksi merasa sanggup dan sudah memastikan situasi dan kondisi dirinya aman.

“Komunitas atau publik seharusnya melakukan effort lebih untuk belajar dan berempati dengan korban dan kelompok minoritas rentan, atau kita sebut sebagai Collective Awareness. Setelah belajar dan berempati, mulailah bersosialisasi dengan etika yang benar,” tambah Jesslyn.

Jesslyn sampaikan ruang komunal atau ruang publik yang ada interaksi banyak orang di dalamnya tidak bisa menjadi ruang aman selama kekerasan seksual masih terjadi di mana saja. Tidak memandang laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja dan orang dewasa.

“. . . adalah tanggung jawab setiap individu atau kelompok komunitas untuk melindungi satu sama lain,” ungkap Jesslyn.

 

Penulis: Siti Masyithoh

 

***

Tulisan ini bagian dari program Workshop Pers Mahasiswa yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) kerja sama dengan Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.