Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan, Ini Tanggapan Dosen UIN Jakarta

Foto: Sulthony Hasanuddin

JOURNOLIBERTA.COM - Pengesahan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020) menuai beragam penolakan dari berbagai kalangan. Proses pembentukan perundang-undangan serta ditemukannya pasal-pasal kontroversi yang dinilai merugikan masyarakat sipil dan buruh, menjadi pemicu terjadinya banyak unjuk rasa di berbagai daerah belakangan ini.

Kompas.com mencatat ada beberapa pasal bermasalah dan kontroversial yang terdapat dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Pasal-pasal tersebut di antaranya: pasal 59 yang menghapus aturan mengenai jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pasal 79 tentang adanya pemangkasan waktu istirahat, dan pasal 88 tentang pengubahan kebijakan terkait pengupahan kerja. Ketentuan di bab ini dianggap banyak mengikis hak-hak buruh yang telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pakar Hukum sekaligus Dosen Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah Jakarta, Andi Syafrani, mengatakan, di situasi pandemi Covid-19 semua negara sedang mengalami kesulitan, hadirnya UU Cipta Kerja ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dari melemahnya ekonomi di Indonesia. Namun, jika yang menjadi tumpuan adalah investasi asingmenurutnya, undang-undang tersebut tidak bisa diharapkan mengingat situasi global saat ini.

"Situasi akibat pandemi ini bikin semua negara kesulitan. UU Cipta Kerja diharapkan jadi salah satu solusi. Hanya saja tumpuan UU tersebut pada investasi asing. Sedangkan negara lain pun sedang berbenah untuk dirinya. Harapan dari UU ini yang terlalu besar mungkin saja akan tidak sesuai karena kondisi global saat ini," jelas Andi Syafrani dalam wawancaranya di media Reaksi Nasional pada Selasa (6/10/2020).

Menurut Andi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja, di antaranya, materi dalam UU terlalu banyak sehingga sangat mungkin ditemukan ketidaksinkronan antarmateri UU atau dengan UU lainnya. Ditambah proses perancangan yang dinilai dikebut dan dilakukan di masa pandemi, dikhawatirkan banyak masukan yang belum terakomodasi dan bisa saja menjadi akar persoalan.

Andi juga menilai sikap pemerintah seharusnya lebih sensitif terhadap suara-suara rakyat. Sebab pemerintah dalam mengambil keputusan harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan membuka ruang dialog mendengar aspirasi dari berbagai kelompok.

Senada dengan Andi, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Muhammad Ishar Helmi mengatakan, secara formil pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut telah keluar dari aturan baku ketentuan Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurutnya, hal itu mencederai kedaulatan rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang. Ishar menambahkan, sejak awal sebagai rancangan undang-undang, RUU Cipta Kerja tidak dipublikasikan dan terkesan ditutup-tutupi dari perhatian publik.

“Terdapat cacat formil meliputi absennya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang (UU Cipta Kerja) tersebut. Logika terbalik yang digunakan oleh DPR yaitu dengan membuat terlebih dahulu baru dipublikasikan,” kata Ishar dalam wawancara lewat WhatsApp pada Jumat (09/10/2020).

Lihat juga: Foto: Tolak UU Omnibus Law, Demo di Istana Negara Ricuh

Alasan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh sejumlah kalangan menurut Bambang Tri Wibagyo, Dosen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, salah satunya adalah penyusunan undang-undang yang dinilai cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi peran masyarakat sipil, mendaur ulang pasal-pasal inkonstitusional, serta naskah akademik dan draft RUU yang tidak dapat diakses.

Bambang menolak UU Cipta Kerja ini bukan karena konsepnya, melainkan proses lahirnya UU tersebut dan waktu pengerjaan yang dinilai bermasalah. Menurutnya, salah satu tujuan baik dari UU Cipta Kerja ialah penambahan investasi tahun 2019 dari data yang ada sebesar 790 triliun rupiah. Bambang juga mengingatkan tentang Incrementral Out Put Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di posisi tinggi, bahkan tertinggi di Asean dengan nilai di atas 5. Bambang menyimpulkan, nilai investasi di Indonesia terbilang rendah, hal itu disebabkan oleh birokrasi yang rumit serta biaya yang tinggi.

“Agaknya niat baik konsep Omnibus Law saja tidak cukup, karena banyak hal yang harus diperhatikan seperti proses pembentukannya dan waktu pengerjaan UU tersebut,” ungkap Bambang saat dihubungi lewat WhatsApp pada Minggu (11/10/2020).

Secara terpisah, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga turut menyoroti persoalan ini. Sehari setelah disahkannya UU tersebut, DEMA UIN Jakarta mengeluarkan surat edaran sebagai bentuk pernyataan sikap penolakan disahkannya UU Cipta Kerja. Terdapat beberapa poin alasan penolakan dalam surat edaran tersebut.

Lihat juga: Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja, Mahasiswa Gelar Teatrikal

Beberapa poin tersebut di antaranya adalah kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan maupun pengujian UU Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal dalam teori Civil Law yang dianut oleh Indonesia, pembuatan UU harus berdasarkan keinginan masyarakat sehingga partisipasi publik utamanya pihak-pihak yang terdampak oleh UU tersebut dijamin keterlibatannya dalam penyusunan dan pengujian draft dengan mendengarkan pendapat publik.

Selain itu, kemudahan perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga dinilai dapat memicu adanya eksploitasi lingkungan hidup yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 H. Ditambah adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Perundang-Undangan yang dianggap tidak transparan, serta mengedepankan represifitas dengan meminta Polisi Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara untuk menghentikan masyarakat sipil dalam upaya mengkritisi UU ini dalam berbagai bentuk.

UU Cipta Kerja juga dinilai dapat merugikan hak buruh serta berpotensi melahirkan eksploitasi terhadap pekerja, disusul perusakan tatanan hukum dengan memperkuat posisi pemerintah pusat dalam intervensi kebijakan daerah yang bertentangan dengan reformasi yang mengacu desentralisasi dan distribusi kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah dinilai telah melanggar berbagai prinsip Role of Law dan hak asasi manusia sehingga DEMA UIN Jakarta dengan tegas menolak dan menuntut DPR RI meninjau kembali UU tersebut serta meminta presiden mengeluarkan Perppu terkait UU Cipta Kerja.

 

Penulis: Gina Nurulfadilah

Editor: Siti Hasanah Gustiyani

Post a comment

0 Comments