Menanti Bantuan Kuota Internet dari Kemenag

 

Ilustrasi: Journo Liberta/Johan

JOURNOLIBERTA.COM – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan seluruh mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) akan memperoleh bantuan paket data internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau online. Hal itu diungkapkan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Suyitno, dalam rapat Koordinasi Virtual Meeting melalui Zoom dengan PTKI se-Indonesia, Senin (9/11/20).

“Pastikan seluruh mahasiswa terdata dengan baik berikut nomor ponselnya untuk diberikan bantuan paket data untuk mendukung pemberlakuan PJJ yang saat ini mereka lakukan,” ujar Suyitno dilansir dari laman resmi Kemenag.

Menyikapi hal itu, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Perencanaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Trisno Muh. Riyadhi, mengungkapkan, nantinya mahasiswa akan mendapatkan bantuan paket internet setelah pihak UIN Jakarta memverifikasi jumlah data mahasiswa yang aktif dan terdaftar di Academic Information Syistem (AIS). Kemudian hasil verifikasi tersebut akan diproses lebih lanjut oleh Kemenag untuk dicek ke beberapa provider seperti Indosat, Telkomsel, Smartfren, dll.

“Nah, prosedur nanti dapatnya di mahasiswa itu setelah kita dari UIN menyampaikan ke Kementrian Agama yang nantinya akan diverifikasi, dan hasil verifikasinya alhamdulillah sudah keluar. Saat ini sedang dicek ke provider dari beberapa provider yang ada mulai dari Telkomsel, Indosat dan segala macemnya itu baru dibicarakan di Kementerian Agama,” ungkap Trisno saat diwawancarai via telepon, Kamis (19/11/20).

Ia juga menambahkan, saat ini UIN Jakarta sudah mengunggah seluruh data mahasiswa, baik mahasiswa lama  maupun mahasiswa baru. Total ada 40.949 mahasiswa yang sudah dimasukkan ke dalam daftar. Dengan rincian 39.763 nomor mahasiswa aktif dan 1.173 nomor yang tidak aktif, serta 13 nomor lainnya yang tidak terverifikasi.

“Sampai hari ini, sebenarnya dari kita (UIN Jakarta) kemarin sudah mendata sampai hari Jumat pertanggal 13 kemarin. Kita terakhir sudah meng-uploud seluruh data mahasiswa kita. Jumlah mahasiswa kita yang kita masukkan semua itu berjumlah 40.949 (nomor) kemudian kita sudah upload, hanya saja ketika kita verifikasi ternyata ada nomor yang tidak aktif. Dan yang tidak terverifikasi ada 13 nomor, karena mahasiswa kadangkan menulis nomor HP itu suka asal berapa digitnya,” tambah Trisno.

Baca juga: KKN Hampir Usai, Bantuan Pulsa dari PPM Tak Kunjung Diterima Mahasiswa

Mengenai besaran kuota dan kapan bantuan tersebut disalurkan, Trisno mengaku belum bisa memastikannya karena masih dalam pembicaraan di Kemenag. Ia juga mengatakan bahwa saat ini Kemenag masih memverifikasi ke provider terkait besaran kuota yang akan didapatkan mahasiswa. Trisno menuturkan, bantuan kuota tersebut harusnya akan turun di akhir November ini dan paling lambat Desember karena Januari sudah berbeda anggaran.

“Jadi kita belum dapat kepastian, kira-kira mahasiswa akan dapatnya kapan. Nah, itu belum dikasih tahu. Proses sekarang itu masih verifikasi provider oleh Kementerian Agama. Kalau secara gambaran umunya akan di kasih 50 GB perbulan selama 3 bulan, 45 GB untuk kuota belajar, dan 5 GB untuk kuota umum. Tapi itu juga belum fix karena masih dibicarakan dengan provider (dan) Kementrian Agama,” ujar Trisno.

Sebelumnya, dalam wawancara yang dilakukan Journo Liberta pada Kamis (3/9/20), Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UIN Jakarta, Mansri Mansoer, mengatakan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah Kemenag tidak mendapatkan subsidi kuota. Hal itu berbeda dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah Kemendigbud yang mendapat subsidi kuota saat awal perkuliahan PJJ atau daring.

“Kita di UIN tidak ada (bantuan) karena kita di bawah Kementerian Agama. Kalau Kemendigbud kan untuk PTN (Perguruan Tinggi Negeri) sedangkan kita PTKIN,” ujar Mansoer.

Baca juga: Di Bawah Kemenag, UIN Tak Dapat Subsidi Kuota

Menanggapi hal itu, Trisno mengatakan bahwa Kemenag hanya mengarahkan agar pihak PTKI mengalokasikan anggaran untuk mahasiswa. Ia mengungkapkan, UIN Jakarta sudah melakukan itu dengan memberikan bantuan berupa kuota yang jumlahnya diserahkan kepada fakultas masing-masing.

“Kita gak punya kewenangan juga sih, karena kita dulu cuman dikasih (instruksi oleh Kemenag) UIN mengalokasikan anggaran buat mahasiswa dan kita sudah lakukan itu. Dengan mengalokasikannya dari anggaran belanja UIN, dan itu jumlahnya berdasarkan fakultas masing-masing kalau gak salah. Kalau yang dari Kementerian Agama itu kita tidak tahu, kita cuman mengikuti anjuran dari sana,” tutup Trisno.

 

Penulis: Siti Hasanah Gustiyani

Editor: Johan

 


Posting Komentar

0 Komentar