Polemik Surat Perintah Stafsus Milenial

Surat Perintah Stafsus Aminuddin Ma'ruf kepada Dema PTKIN Se-Indonesia.
(Sumber: Twitter @VeronicaKoman)

JOURNOLIBERTA.COM - Pertemuan antara Dewan Ekskutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia dengan Staf Khusus Milenial Presiden RI, Amirudin Ma'aruf disesalkan oleh Dema UIN Jakarta. Pasalnya, pertemuan yang berlangsung pada Jumat (6/11), di Gedung Wisma Atlet tersebut mengatasnamakan Dema PTKIN Se-Indonesia, yang mana hal ini tidak termasuk dalam kesepakatan seluruh Dema PTKIN.

Dema UIN Jakarta juga menuntut Ketua Forum Dema PTKIN Se-Indonesia untuk mempertanggungjawabkan kelalaian tugas dan fungsinya, serta meminta Aminuddin Ma’ruf untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau bahkan mundur dari jabatannya.  

Belakangan, Stafsus Aminuddin Ma’ruf sempat menjadi sorotan publik setelah beredarnya surat perintah tersebut. Selain mengomentari penulisannya, publik juga menilai surat tersebut tidak pantas karena terkesan memerintah dan menganggap mahasiswa sebagai bawahannya. Dalam surat tersebut, hanya menyebut sembilan perwakilan saja alih-alih mengundang seluruh Dema PTKIN Se-Indonesia.

Terkait hal itu, Pelaksana Tugas Dema UIN Jakarta Riski Ari Wibowo, saat dihubungi pada Rabu (11/11), menyatakan, 

“Jika ada audiensi, buat forum itu bersifat terbuka jangan terkesan tertutup. Apalagi sampai masuk istana, mencederai pergerakan kampus lain apalagi di Jakarta ini banyak kampus yang turun ke jalan, bukan hanya PTKIN atau PTN saja yang turun ke jalan. Jelas pertemuan tersebut sarat akan kepentingan kelompok.”

Ari juga menyoroti diksi dalam surat tersebut yang seolah-olah merendahkan mahasiswa. Ia mengungkapkan, apapaun alasan yang dilontarkan stafsus meski itu sesuai prosedur istana tetap tidak etis memberikan perintah kepada mahasiswa, karena menurutnya mahasiswa tidak ada kaitan kerja dengan istana.

”Sikap Dema UIN Jakarta tentu menolak undangan tersebut dan mengatakan bahwa Dema UIN Jakarta akan tetap turun ke jalan karena nilai perjuangan yang sebenarnya hanya ada di parlemen jalanan,” tutup Ari saat ditanya mengenai surat perintah Stafsus yang tidak menyertakan Dema UIN Jakarta.

Secara terpisah, Dema UIN Bandung yang sempat mengalami kekosongan selama setahun menyatakan sikap serupa. Mereka mengecam tindakan yang dilakukan oleh Dema PTKIN dan Stafsus Aminruddin Ma’ruf karena hal itu sudah cacat secara formil maupun materil, serta hal itu telah mencederai gerakan mahasiswa, juga telah mencederai prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

“Sekali lagi kami mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Dema PTKIN dengan Stafsus Presiden Aminuddin Ma’ruf. Dema UIN Bandung tetap menolak UU No. 11 Tahun 2020 sepenuhnya serta menolak jalur-jalur audiensi tertutup yang tidak bisa disaksikan secara langsung oleh khalayak umum,” tutur Malik Fajar Ramadhan Ketua Dema UIN Bandung yang baru terpilih 9 November lalu, saat dihubungi pada Kamis (12/11).

Tanggapan Dema PTKIN

Journo Liberta mencoba memperoleh konfirmasi dan tanggapan mengenai informasi yang beredar dengan menghubungi Koordinator Pusat Dema PTKIN Se-Indonesia, Ongky Fachrur Rozie, melalui sambungan telepon pada Kamis, 12 November 2020. Berikut wawancaranya:

Kenapa hanya sembilan saja yang diundang? Dan tidak menyertakan UIN Jakarta yang letaknya paling dekat dengan pusat pemerintahan?

Yang pertama saya sampaikan bahwasanya kita bukan diundang. Akan tetapi tanggal 28 Oktober kita kirim surat tantangan dialog yang bertepatan Hari Sumpah Pemuda, dan awal November kita mendapat konfirmasi. Tentu karena kondisi pandemi dan lain hal, tidak dapat mengirim semua untuk dialog dengan pemerintah pusat dengan jumlah terbatas. Sembilan orang itu mewakili dari Korpus, Kortim, dan mewakili dari berbagai wilayah.

Apakah hanya kelompok tertentu saja yang diundang, dalam hal ini PMII?

Kita pastikan dan kita sudah kordinasikan di internal kita bahwasanya itu semua dan dialog yang sudah kita lakukan karena melalui proses panjang, bukan hanya tingkat pusat tapi melalui daerah-daerah juga. Kita pastikan tidak ada kepentingan sektoral, kepentingan politik dan lain sebagainya.

Bagaimana hasil pertemuan tersebut? Dema UIN Jakarta mengaku belum memperoleh hasil pertemuan tersebut.

Hasil pertemuan sudah dibuka di depan pers media dan di akun media kami di Instagram terkait apa yang kita sampaikan. Penjelasan serta koordinasi dan sebagainya sudah kita sampaikan di internal.

Dema UIN Jakarta meminta Anda bertanggungjawab terkait pertemuan tersebut dan bahkan beritikad baik mengundurkan diri dari jabatan. Apa tanggapan Anda?

Itu sudah saya tanggapi semua. Terlepas dari apapun tentu ada dinamikanya. Semua sudah kita koordinasikan di internal. Perihal ada dinamika itu hal yang biasa. Karena pada dasarnya kita pada perjuangan yang sama yaitu mengkritisi dan menolak Undang-undang Cipta Kerja.

Apa langkah yg akan ditempuh kawan-kawan Dema PTKIN Se-indonesia setelah pertemuan tersebut?

Yang pertama, kemarin tanggal 10 November kita beberapa kali sudah perjelas aslinya dialog itu merupakan salah satu cara dari berbagai cara yang sudah kita lakukan. Pasca dialog itu juga di berbagai daerah masih ada yang bergerak dan sudah dikordinasikan semua dengan saya. Kita akan terus melakukan pengawalan melalui gerakan jalanan maupun gerakan akademis.

 

Penulis: Johan

Editor: Siti Hasanah Gustiyani

 

Posting Komentar

0 Komentar