Tanggapi Keresahan Mahasiswa, Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta Gelar Diskusi 'Catatan Hitam Rektor'

Ilustrasi: Journo Liberta/Johan


JOURNOLIBERTA.COM - Sejumlah mahasiswa UIN Jakarta ditengarai resah dengan situasi kampus saat ini. Menanggapi hal tersebut, Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta mengadakan kajian bertajuk "Catatan Hitam Rektorat UIN Jakarta", Minggu (21/02/21), melalui Zoom Meeting. Diskusi ini membahas mengenai keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pemecatan Wakil Rektor (Warek) III dan IV, pembangunan asrama mahasiswa, hingga dugaan intervensi kampus terhadap organisasi mahasiswa.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Dema UIN Jakarta Terpilih Tubagus Agnia Wiramulyana dan Ketua Bidang Sosial dan Politik Dema UIN Jakarta Achmad Danial, serta diikuti oleh 100 peserta.

Tubagus mengawali diskusi dengan membahas mengenai UKT. Ia menjelaskan, sebelumnya Aliansi Mahasiswa telah meminta Warek II, Ahmad Rodoni memperpanjang masa pengajuan UKT dan menjamin mahasiswa yang mengajukan permohonan disetujui 100%. Namun, Rodoni hanya menanggapi soal perpanjangan masa keringanan UKT menjadi 7 Februari 2021.

Dari 12 fakultas yang terdapat di UIN Jakarta, hanya tiga fakultas yang 100% disetujui, yaitu Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Dirasat Islamiah. Sedangkan sembilan fakultas lainnya tidak disetujui 100%.

"Terdapat sembilan fakultas yang tidak dikabulkan 100%, yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan 67,2%, Fakultas Ushuludin 77,4%, Fakultas Sains dan Teknologi 85,6%, Fakultas Syariah dan Hukum 78,3%, Fakultas Kedokteran 84,1%, Fakultas Psikologi 28,6%, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi 54,1%, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 91,6%, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 32,3%," ungkap Tubagus.

Menurutnya, hal itu tentu menjadikan kampus terkesan tidak objektif dalam menyeleksi mahasiswa yang mengajukan UKT karena terdampak pandemi.

"Di UIN Jakarta, ada yang orang tuanya meninggal dan penurunan yang secara signifikan tidak disetujui. Sehingga tidak objektifnya rektorat untuk menyeleksi mahasiswa yang terdampak pandemi," tambahnya.

Tubagus membandingkannya dengan kebijakan UIN Bandung yang membagi keringanan UKT menjadi dua kategori, yakni tanpa syarat dan dengan syarat. Dalam Surat Edaran No. 150/2021 tentang Kebijakan Keringanan UKT diijelaskan keringanan UKT tanpa syarat diberlakukan otomatis kepada seluruh mahasiswa dengan mendapat potongan 10 %. Sedangkan dengan syarat, yaitu apabila orang tua positif Covid-19, maka akan digratiskan 100%, dan jika terjadi penurunan usaha serta kerugian diturunkan 10 %.

Selain itu, Tubagus juga mengungkapkan hingga saat ini Dema dan Sema UIN Jakarta belum dilantik. Ia melanjutkan, hal tersebut membuat Dema dan Sema kesulitan untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa. Perlu diketahui, Himpunan Mahasiswa Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) sudah dilantik sejak 2 Februari 2021 lalu.

"Dema dan Sema belum dilantik sampai sekarang, sedangkan Fakultas dan HMPS sudah dilantik. Saya khawatir ada dugaan, mungkin rektorat untuk melemahkan atau agar mahasiswa ini dibungkam hak-hak mahasiswa. Hal ini menjadikan keresahan bagi kami," ucap Tubagus.

Masih dalam room yang sama, Ketua Bidang Sosial dan Politik Dema UIN Jakarta, Achmad Danial mengatakan, terdapat banyak kejanggalan terkait pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta, salah satunya stempel yang berbeda dalam proposal.

Baca juga: Buntut Pemecatan Warek, FKWM UIN Jakarta dan 126 Dosen Keluarkan Pernyataan

"Terdapat stempel yang berbeda, di atas kop: UIN Jakarta, di bawah: salah satu organisasi ekstra dan panitia asrama", ungkap Danial.

Ia juga memaparkan fakta yang ditemukan UIN Watch, yakni pembangunan asrama tidak terdapat dalam rancangan pembangunan maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) UIN Jakarta. Lanjutnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga sudah mengeluarkan dana, tetapi rekening yang digunakan untuk pembangunan bukan menggunakan rekening UIN Jakarta, melainkan atas nama panitia pembangunan asrama.

"Dalam fakta UIN Watch, di Kemenpora sudah mengeluarkan dana sekitar Rp. 2.470.000.000. Dalam kasus ini tidak menggunakan rekening BLU (Badan Layanan Umum) tapi ada rekening-rekening atas nama panitia pembangunan asrama," jelas Danial.

Danial juga menambahkan bahwa tidak ada diskusi yang dilakukan oleh rektor terkait pembangunan asrama kepada Warek III dan IV.

Baca juga: Dipecat Dari Wakil Rektor UIN Jakarta, Masri Mansoer: Saya Akan Tempuh JalurHukum

"Tidak ada diskusi atau komunikasi yang dilakukan oleh rektor terkait pembangunan asrama kepada warek III dan IV, sedangkan proposal itu asrama mahasiswa, yang seharusnya harus ada komunikasi kepada warek III selaku bidang kemahasiswaan," tutup Danial.[]

 

Penulis: Zahra Zakiyah

Editor: Siti Hasanah Gustiyani

Posting Komentar

0 Komentar