Buntut Pemecatan Warek, FKWM UIN Jakarta dan 126 Dosen Keluarkan Pernyataan Sikap

Ilustrasi: Journo Liberta/Sulthony

 

JOURNOLIBERTA.COM - Sejumlah dosen dan karyawan UIN Jakarta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Muhamadiyah (FKWM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, meliris pernyataan sikap terkait pemberhentian dua wakil rektor (warek) oleh Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis, pada Jumat, (19/02/21), di Ciputat. Pernyataan sikap tersebut dikeluarkan sehari setelah rektor mengeluarkan surat Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Warek III Masri Mansoer dan Warek IV Andi Faisal Bakti.

Dalam pernyataan tersebut, FKWM menyoroti ihwal kasus dugaan adanya penyalahgunaan oknum Guru Besar dalam pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta. FKWM juga menyesalkan langkah dan cara yang dilakukan rektor dalam menyikapi dugaan penyalahgunaan pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta. Rektor UIN Jakarta dinilai enggan untuk menyelesaikan kasus tersebut sejak awal munculnya kasus ini dengan menunda membentuk Mahkamah Etik.

“Kasus ini seharusnya segera diselesaikan sejak awal mencuat di permukaan beberapa bulan lalu. Penundaan dan keengganan rektor untuk menyelesaikan kasus ini melalui pembentukan Mahkamah Etik menimbulkan masalah-masalah baru,” terang FKWM UIN Jakarta.

Menurut FKWM, langkah yang diambil rektor dengan mencopot Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Bidang Kerjasama sangatlah tidak masuk akal dan berpotensi melanggar peraturan yang berlaku. Selain itu FKWM juga menyayangkan tindakan tersebut, karena dinilai tidak produktif dalam upaya untuk membangun, memperkokoh, dan menegakkan Good University Governance (GUG) di UIN  Jakarta.

“Sangat mengkhawatirkan (masa depan) UIN Jakarta, jika dikelola dengan cara-cara tidak profesional dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. UIN Jakarta yang seharusnya menjadi contoh bagi PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) lainnya dan kebanggaan umat akan terpuruk,” terang FKWM dalam pernyataan sikapnya.

Lebih lanjut, FWKM meminta agar rektor segera menyelesaikan dugaan penyalahgunaan wewenang pada kasus pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta dengan membentuk Mahkamah Etik sesuai rekomendasi Senat UIN Jakarta.

Baca juga: Dipecat dari Jabatan Warek UIN Jakarta, Masri Mansoer: Saya Akan Tempuh Jalur Hukum

“FKWM UIN Jakarta tidak memberikan rekomendasi nama siapapun untuk menjabat warek III maupun warek IV. Dan tidak bertanggung jawab terhadap siapapun yang kini menjabat (sebagai) warek dan mengatasnamakan Muhammadiyah," tutup FKWM dalam pernyataan sikap tersebut.

Pernyataan sikap FKWM UIN Jakarta ini ditandatangani oleh 8 orang, yakni Maulana Ihsan, M.Ag (Wakil Koordinator), Dr. M. Farid Hamzes, M.Si (Wakil Koordinator), dan Dr. Zubair Ahmad, M.Ag (Sekretaris). Anggota yang bertandatangan yaitu Prof Dr. M. Nur Rianto, M.Si, Dr. Atiyatul Ulya, M.Ag, Dr. Burhanudin Yusuf, MM, Dr. Zakiyah Darojat, MA, Yuke Rahmawati, MA.

Tak hanya mewakili sikap FKWM UIN Jakarta, pernyataan sikap ini juga menjadi sikap 126 dosen lainnya yang tergabung dalam GUG dan Korps Alumni Himpunan Islam (KAHMI).

“Sikap itu bukan hanya dari FKWM UIN Jakarta, (tapi) juga menjadi sikap 126 dosen yang tergabung dalam GUG dan elemen dosen yang di KAHMI,” tutup Wakil Koordinator Mulana Ihsan, saat diwawancarai lewat WhatsApp, Senin (22/02/21).

Penyusun Bahan Informasi UIN Jakarta, Nanang Saikhu, saat dimintai keterangan terkait pembentukan Mahkamah Etik, mengatakan, Amany hingga kini belum memberi tanggapan terkait hal itu.

"Saya tidak punya kapasitas dan kompetensi untuk menjawab masalah ini. Bu rektor yang tau semuanya," kata Nanang saat ditanya lewat WhatsApp, Senin (22/02/21).

Sebelumnya, Journo Liberta telah menghubungi Amany terkait pernyataan sikap tersebut.  Namun, hingga berita ini ditulis, Amany belum memberikan jawaban.

 

Penulis: Siti Hasanah Gustiyani

Editor: Johan

Posting Komentar

0 Komentar