Wakil Rektor UIN Jakarta Nonaktif Ajukan Surat Keberatan Kepada Rektor

 

Foto: Journo Liberta/Sulthony

JOURNOLIBERTA.COM –Tidak terima diberhentikan secara sepihak oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amany Lubis, dua wakil rektor nonaktif Masri Mansoer dan Andi Faisal Bakti mengajukan surat keberatan kepada pihak Rektorat. Pengajuan surat keberatan ini didampingi oleh Tim Advokasi Anti Korupsi dan Otoritarianisme (TAKTIS), Rabu (24/02/21), di Gedung Rektorat UIN Jakarta.

Melalui surat tersebut, Ketua TAKTIS, Mujahid A Latif berharap Amany segera merespons dan mengakui kekeliruan yang telah dilakukanya.

"Mudah-mudahan mengakui kekeliriuannya, dan apa yang menjadi tuntutan baik itu Prof. Andi maupun Prof. Masri bisa dipenuhi oleh pihak rektorat," ungkap Mujahid.

Alasan pengajuan surat keberatan itu karena Surat Keputusan (SK) Rektor No 167 dan No 168 tahun 2021 dinilai cacat prosedur dan bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki Amany. Ia melanjutkan, dengan surat keberatan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi rektor untuk mencabut SK tersebut.

"Kami berharap dengan adanya surat keberatan yang sudah disampaikan, kemudian menjadi pertimbangan bagi rektor untuk mencabut SK," ucap Gufron dari Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah.

Menyangkut alasan diberhentikannya karena tidak dapat bekerja sama lagi, Andi menuturkan, rektor justru tidak pernah mengajaknya berkomunikasi, dan koordinasi maupun disposisi terkait tugas dan fungsinya sebagai Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama.

"Kami tidak mengetahui alasan pemberhentian itu, kecuali katanya tidak bisa bekerja sama. Padahal kami juga selalu menyurat ke rektor tidak pernah dibalas, dan juga rapat-rapat pimpinan sesuai dengan kemahasiswaan itu tidak dilibatkan (oleh) beliau," ucap Andi.

Baca Juga Amany Lubis: Pergantian Wakil Rektor Untuk Akselerasi Program Kerja UIN Jakarta

Masri mengatakan, pemecatan ini tidak ditandai dengan Surat Peringatan (SP) terlebih dahulu, melainkan langsung keputusan secara sepihak. Masri mengaku diminta untuk diperiksa oleh pihak kampus, tetapi ia menolak karena tidak sesuai dengan prosedur.

"Tidak ada SP 1, 2, (melainkan) langsung pemberhentian, artinya pemberhentian sepihak. Saya diminta untuk diperiksa, saya tidak mau diperiksa, karena tidak sesuai dengan prosedur," ucap Masri.

Menurut Mujahid, pemberhentian ini diduga karena keduanya dianggap membantu mengungkapkan kasus dugaan adanya tindak pidana dalam pembangunan asrama yang menyeret salah satu Guru Besar UIN Jakarta. Lanjutnya, hal itu karena nama keduanya disebutkan menjadi saksi dalam pelaporan kepolisian atas kasus tersebut. Padahal, sambungnya, pencantuman nama keduanya sebagai saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa sepengetahuan Masri dan Andi.

Baca Juga: Tanggapi Keresahan Mahasiswa, Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta Gelar Diskusi Catatan Hitam Rektor

"Jadi soal kemudian ada pencantuman saksi dalam BAP itu sekali lagi tanpa seizin, tanpa konfirmasi kepada Prof. Masri dan Prof. Andi," jelas Mujahid.[]


Reporter: Sulthony Hasanuddin

Penulis: Zahra Zakiyah

Editor: Siti Hasanah Gustiyani

Posting Komentar

1 Komentar