Kasus KGBO Meningkat Selama Pandemi, Direktur LBH: Terdapat Kekosongan Hukum

 

Sejumlah massa yang tergabung dalam Perempuan Mahardhika menggelar aksi unjuk rasa di bundaran Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (8/3/2021). Aksi itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (IWD) yang jatuh setiap tanggal 8 Maret. (Journo Liberta/Sulthony Hasanuddin)

JOURNOLIBERTA.COMPerempuan di seluruh dunia memperingati International Women’s Day (Hari Perempuan Internasional) setiap tahun di tanggal 8 Maret. Meski diperingati tiap tahun, ironisnya hak-hak perempuan masih banyak terpinggirkan. Sampai saat ini perempuan dan kelompok minoritas masih mengalami kekerasan sistematis, terlebih selama pandemi Covid-19.

“Karena tinggal di rumah, karakter serta watak kekerasan seksual dilampiasin lewat online. Ada kekerasan hukum, UU ITE itu yang dibela keasusilaan masyarakat, bukan korban,” kata Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, Senin (9/3/21).

Di tengah pandemi, kekerasan seksual berbasis online semakin marak terjadi. Parahnya, kebanyakan adalah korban yang jadi sorotan untuk disalahkan. Hal ini berkaitan juga dengan undang-undang yang berlaku untuk melindungi para korban, yang hingga kini tak kunjung mendapatkan kejelasan.

“Seharusnya, negara mengubah atau menghapuskan Undang-undang ITE yang banyak mengkriminalisasi korban KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online),” lanjut Asfinawati.

Menurutnya lagi, meningkatnya kasus KGBO terjadi karena dua faktor.  Pertama, karena semua kegiatan teralihkan dan harus di rumah, sehingga para pelaku memiliki waktu luang lebih banyak di ruang media daring.

"Penggunaan media sosial meningkat, sedangkan keinginan pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tetap ada. Tersalurnya ya melalui online," ujar Asfin.

Selain ruang gerak para pelaku yang berpindah, hal ini juga didukung oleh kekosongan hukum akibat pemerintah yang lalai dengan isu gender.

"Aparat bisa mengatakan ini (KBGO) bisa menggunakan UU ITE, jangan lupa UU ITE tidak mengakomodir pengalaman korban. Jadi sebenarnya yang dibela UU ITE itu kesusilaan, bukan hak atau penderitaan korban. Itu sangat berbeda," tambahnya lagi.

Baca juga: Sambut IWD, Perempuan Mahardhika Gelar Aksi di Bundaran Pamulang

Menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang merupakan dokumentasi data-data kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang 2020 di seluruh Indonesia, kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada hubungan personal yaitu 79 persen atau 6.480 kasus.

Selain itu, kekerasan gender berbasis siber mengalami kenaikan jumlah pelaporan hampir empat kali lipat. Pada 2019, jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 241 kasus, kemudian meningkat pada 2020 menjadi 940 kasus. Data menunjukan pelaku kekerasan justru dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban. Pelaku terbanyak adalah pacar, mantan pacar, dan ayah.

Data Catahu 2020 juga menunjukkan, kasus kekerasan terbanyak dialami oleh istri, yaitu 50 persen dari total kasus yang dilaporkan, jumlah tepatnya yakni 3.221 kasus.[]

 

Penulis: Nuzulia Nur Rahmah                                

Editor: Johan


Posting Komentar

2 Komentar

  1. Apa benar faktor mendasar peningkatan angka KGBO itu krena intensitas waktu braktivitas dr rmh?

    Bagaimana dngan massifnya budaya hedonisme, gaya hidup bebas, hingga cara pandang hidup sekuleristik yang dijajakan di negeri ini.
    Tidakkah hal2 ini ngetrigger sikap buruk d masyarakat kita hari ini, termasuk KGBO?

    Mari kita pikirkan kembali....

    BalasHapus