Keluh Kesah Mahasiswa Disabilitas selama PJJ

 

Ilustrasi: Journo Liberta/Garis Khatulistiwa

Dalam memutus penyebaran virus Covid-19, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerapkan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), terhitung sejak pertengahan Maret 2020. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa tanpa terkecuali bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Rayhan Naufaldi Hidayat, seorang mahasiswa penyandang disabilitas tuna netra dari Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2018, mengatakan, setiap dosen memiliki caranya sendiri dalam melakukan proses perkuliahan jarak jauh.

"Karena covid, jadi harus di rumah saja sampai sekarang dan tidak tahu akan sampai kapan. Biasanya selama PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) dosen menggunakan beberapa platform, seperti Zoom Meeting terus dari awal sampai akhir perkuliahan. Ada juga dosen yang sukanya kombinasi kadang nge-zoom, nanti untuk pengumpulan tugas di Google Classroom, ataupun AIS (Academic Information System)," katanya saat dihubungi via telepon WhatsApp, Minggu (21/3/2021).

Rayhan  mengaku ada keuntungan dalam sistem perkuliahan jarak jauh, misalnya waktu lebih fleksibel. Selain itu, lanjutnya, dosen lebih memaklumi mahasiswa jika ada kendala yang dihadapi selama perkuliahan, baik dari segi kuota maupun jarak.

Namun, ia mengeluhkan beberapa kendala bagi mahasiswa penyandang disabilitas seperti dirinya. Rayhan memberi contoh ihwal pengumpulan tugas. Ia menyebut, meresume secara tertulis setiap pertemuan dalam waktu 10 menit bagi penyandang disabilitas seperti dirinya adalah hal yang sulit.

"Untuk kita mahasiswa disabilitas itu sesuatu yang tidak mungkin, karena kita kan harus minta tolong ke orang lain dulu. Jadi kita sering merasa terbebani dengan hal-hal yang demikian, tapi ya namanya minoritas, mau gimana lagi kita nikmatin saja," paparnya dengan ramah yang diiringi tawa.

Baca juga: Layanan Mahasiswa Disabilitas: Makin Sepi Sejak Pandemi

Rayhan mengaku ada dosen yang stereotipnya masih cenderung diskriminatif dalam pola pemahaman dan pemikiran. Apabila ada tugas yang dirasa membebani, ia memilih diam karena takut kesempatan untuk mendapat nilai maksimal dibatasi.

Saat ditanya mengenai ada atau tidaknya kemudahan fasilitas yang diberikan dari kampus, Rayhan memilih untuk tidak bersuara kepada pihak kampus. Karena menurutnya jika memberitahu kepada pihak kampus, kemungkinan yang pertama kebutuhan kami benar-benar terpenuhi atas dasar paradigma kesetaraan.

Kemungkinan kedua yang ia takuti, kebutuhannya tidak diindahkan tetapi justru menyuruh para dosen untuk memberikan dispensasi yang nantinya dosen kembali membatasi kesempatan mereka.

Rayhan mengharapkan agar pihak kampus lebih terbuka kepada mahasiswa penyandang disabilitas. Ia juga menyarankan, jika UIN Jakarta ingin menjadi kampus World Class University, kampus harus memiliki komitmen yang kuat dalam membantu mahasiswa disabilitas, tidak hanya mengejar akreditasi dan menganggap mahasiswa disabilitas untuk formalitas saja.

Tambahnya, kampus juga harus membangun paradigma seluruh tenaga pengajar khususnya unit disabilitas, dengan paradigma kesetaraan bukan dari belas kasih.

“Niat UIN Jakarta sebagai kampus World Class University sudah sangat mulia, tetapi untuk menjadi itu, kampus juga harus mengetahui penanganan yang seharusnya dilakukan terhadap mahasiswa disabilitas dan tidak boleh dipandang sebelah mata atau dianggap remeh,” tutup Rayhan.

 

Penulis: Anisa Hafifah

Editor: Joh­an