Tak Direspons Rektor, Dua Wakil Rektor UIN Jakarta Nonaktif Datangi Kemenag

Foto: Istimewa


JOURNOLIBERTA.COM – Guru Besar UIN Jakarta Masri Mansoer dan Andi Faisal Bakti lewat kuasa hukumnya, Mujahid A Latief, melayangkan banding administrasi ke Menteri Agama atas pemberhentian keduanya dari jabatan Wakil Rektor UIN Jakarta, Rabu (10/03/21), di Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta. Upaya itu dilakukan karena Rektor UIN Jakarta Amany Lubis tidak kunjung menanggapi surat keberatan yang diajukan keduanya beberapa waktu lalu.

Pada 24 Februari 2021 lalu, kedua Warek nonaktif tersebut mengajukan surat keberatan ke Rektor UIN Jakarta atas pemberhentiannya dari jabatan Wakil Rektor. Namun, setelah melewati 10 hari kerja sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, rektor yang berkewajiban merespons, tidak juga memberikan tanggapan atau jawaban.

“Maka oleh karena itu, Tim Advokasi Anti Korupsi dan Otoritarianisme (TAKTIS) mewakili Prof Masri dan Prof Andi akan menyanpaikan banding administrasi ke Menteri Agama hari ini (red: kemarin),” kata Mujahid yang juga merupakan Ketua TAKTIS.

Baca juga: Wakil Rektor UIN Jakarta Nonaktif AjukanSurat Keberatan Kepada Rektor

Menurut Mujahid, tindakan Amany yang memberhentikan kliennya dari jabatannya tidak jernih berdasarkan hukum, tetapi diduga dilandasi alasan politik mengingat kliennya menjadi saksi dalam laporan kepolisian atas perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan pembangunan asrama.

Dalam surat pemberhentian kliennya, Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 167 dan 168 Tahun 2021 menyebutkan alasan pemberhentian keduanya karena tidak dapat bekerja sama lagi dalam melaksanakan tugas kedinasan.

“Setelah kami lacak dan baca secara seksama ternyata alasan itu tidak kami temukan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (PMA 17/2014),” ungkap Mujahid.

Mujahid melanjutkan, berdasarkan peraturan tersebut, kliennya hanya dapat diberhentikan dari jabatan Wakil Rektor apabila terdapat keadaan dan/atau memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, telah berakhir masa jabatannya. Kedua, pengunduran diri atas permintaan sendiri. Ketiga, diangkat dalam jabatan lain. Keempat, melakukan tindakan tercela. Kelima, sakit jasmani atau rohani terus-menerus. Keenam, dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketujuh, menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara. Kedelapan, cuti di luar tanggungan negara. Atau kesembilan, meninggal dunia.

Dari kesembilan syarat dan/atau keadaan tersebut di atas, menurut Mujahid, tidak satu pun syarat yang dipenuhi Rektor UIN Syarif Hidayatullah dalam memberhentikan Masri Mansoer dan Andi Faisal Bakti dari jabatannya sebagai Wakil Rektor UIN Jakarta.

“Dengan kata lain, keputusan pemberhentian keduanya merupakan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu tindakan atau keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah sangat fatal dan tentu merupakan tindakan yang melanggar hukum yang tidak boleh ditoleransi Menteri Agama RI. Untuk itu sangat tepat Menteri Agama memberhentikan Prof. Dr. Hj. Amany Lubis MA dari jabatannya sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sekaligus mengembalikan (memulihkan) jabatan kliennya sebagai Wakil Rektor,” ujar Mujahid.

Dilansir dari Tirto.id, Mujahid mengaku berkas banding administrasi tersebut telah diterima oleh Kementerian Agama (Kemenag). Apabila banding tersebut tidak direspons maupun ditolak oleh Kemenag, pihaknya akan melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Jika 10 hari ke depan Menag tidak mengambil langkah sesuai aturan kewenangannya, maka klien kami akan melanjutkan ke proses hukum selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutup Mujahid.

Pada 23 Februari 2021 lalu, Rektor Amany Lubis mengeluarkan siaran pers terkait pergantian dua Wakil Rektor UIN Jakarta masa jabatan 2019-2023. Dalam siaran pers tersebut, keputusan itu diambil untuk mengakselerasi pelaksanaan program kerja bidang kemahasiswaan, kerja sama, dan pengembangan kelembagaan sesuai visi dan misi universitas.

Baca juga: Amany Lubis: Pergantian Wakil Rektor untukAkselerasi Program Kerja UIN Jakarta

“Bahwa untuk menjamin tercapainya visi dan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu adanya kerja sama yang baik antarpejabat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan melakukan lompatan dalam kinerja dan pembenahan terhadap permasalahan yang ada, terutama di bidang kemahasiswaan dan kerja sama,” ungkap rektor dilansir dari situs resmi UIN Jakarta, Selasa (23/02/21).

Amany menegaskan pergantian kedua wakil rektor adalah hal yang lazim dalam sebuah organisasi publik guna memaksimalkan upaya pengembangan organisasi tersebut. Ia berharap, pergantian tersebut bisa disikapi positif dengan tetap menjaga sinergi dan kolaborasi seluruh elemen civitas academica dalam mencapai tujuan yang ingin diraih UIN Jakarta.

“UIN Jakarta memiliki sejumlah agenda yang perlu terus dikembangkan dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas di berbagai jenjang kesarjanaan. Tahun ini UIN Jakarta juga memiliki agenda transformasi dari Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH),” terangnya. (Red)


Posting Komentar

0 Komentar