Buntut Proyek Fiktif, Rektor UIN Jakarta Dilaporkan ke KPK

Ilustrasi: Johan/Journoliberta


JOURNOLIBERTA.COMDugaan adanya penyalahgunaan dana pembangunan asrama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 kembali mencuat ke publik. Dugaan yang dilaporkan oleh salah satu masyarakat itu telah dikonfirmasi Juru Bicara Bagian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri melalui Press Releasenya. Kini, pihak KPK akan memastikan dan menindaklanjuti laporan dengan melakukan verifikasi terhadap data untuk mengetahui apakah pengaduan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Apabila menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai (dengan) ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Ali, Kamis (25/5/2021).

Ketua Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah, Gufroni, menyampaikan bahwa kliennya –enggan disebut namanya melaporkan dugaan penyelewengan dana Asrama Mahasiswa UIN Jakarta pada 7 Mei 2021 kepada KPK. Laporan tersebut dilayangkan secara tertulis disertai bukti-bukti dan daftar saksi yang mengetahui kasus itu.

Dalam laporan tersebut, Gufron menjelaskan bahwa kliennya telah melakukan klarifikasi ke berbagai pihak dan mendapatkan hasil di luar dugaan. Asrama mahasiswa yang diajukan justru tak pernah dibangun dan yang dibangun adalah asrama organisasi ekstra tertentu yang bukan bagian dari UIN Jakarta.

Tak hanya itu, dalam laporan juga disampaikan pembangunan asrama mahasiswa ini tidak tercatat dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Program Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017-2021 maupun Renstra 2020-2024Ditambah, rencana pembangunan tersebut juga tidak pernah tersampaikan dalam forum rapat kerja pimpinan.

Kejanggalan lainnya ditemukan pada sistem pencairan dana yang tidak mengikuti prosedur yang sah, yakni penggunaan rekening yang berbeda dengan rekening Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Gufroni juga tengah melakukan investigasi dengan memanggil kliennya sebagai pelapor dan beberapa saksi yang disebutkan pelapor, termasuk juga memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam proyek Pembangun Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sebagai pihak terlapor atas tuduhan korupsi pembangunan Asrama Mahasiswa UIN  Jakarta, Amany Lubis menyangkal tuduhan tersebut melalui wawancara singkat dengan Kompas.com. Ia menyebut bahwa tuduhan itu merupakan fitnah. Namun dalam wawancaranya itu,  Amany tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan kasus tersebut setelah dilaporkan ke KPK.

“Fitnah ya,” kata Amany melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (20/5/2021).

Dugaan korupsi ini bermula saat Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis, membentuk Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai SK Rektor Nomor 475 pada 13 Mei 2019. Panitia tersebut kemudian bergerak untuk menghimpun dana dengan mengirimkan proposal pengajuan kepada kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta lembaga negara lainnya. Hasil dari pencarian dana tersebut terkumpul sekitar miliaran rupiah yang rencananya akan digunakan untuk membangun asrama mahasiswa.

Sementara itu, UIN Watch menyatakan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang berawal dari kecurigaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan ditemukannya proposal permohonan bantuan dana untuk pembangunan asrama mahasiswa di lingkungan UIN Jakarta.

Proposal tersebut menggunakan logo dan kop surat UIN Syarif Hidayatullah Jakartatapi menggunakan stempel yang berbeda. Setelah dilakukan klarifikasi oleh UIN Watch kepada rektor dan pejabat UIN Jakarta terkait isu tersebutdisebutkan bahwa proyek ini bukan untuk asrama mahasiswa UIN Jakarta.

Hasil klarifikasi bahwa pembangunan tersebut memang bukan untuk asrama Mahasiswa UIN yang berlokasi di Ciputat. Karena tidak ada dalam rencana dan strategi UIN Jakarta,” tulis akun Instagram UIN Watch @uin_watch pada 20 November 2020. 

Penulis: Gina Nurulfadilah

Editor: Siti Hasanah Gustiyani







Posting Komentar

0 Komentar