Kurang Puas dengan Kinerja Pemerintah, Mahasiswa dan Masyarakat Menggelar Aksi Nasional Sebelas April

Foto: Journo Liberta/Sulthony Hasanuddin

 

JOURNOLIBERTA.COM-Aliansi mahasiswa seluruh Indonesia menggelar aksi demo di gedung DPR RI dan Istana Negara pada Senin (11/04/2022). Ketua BEM Universitas  Hasanuddin, Imam Mobolingo mengatakan pada demo kali ini fokus menyuarakan untuk menolak segala bentuk pelanggaran konstitusi negara, penundaan pemilu, menuntut adanya jaminan akan ketersediaan bahan pangan, konflik agraria dan lain-lain.

“Dari saya sendiri sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Hasanuddin, kami berkomitmen tanpa kompromi menolak segala bentuk pelanggaran konstitusi negara, penundaan pemilu, meminta adanya jaminan akan ketersediaan bahan pangan, konflik agraria dll.,” ujar Imam.

 Imam juga mengungkapkan masa kepemimpinan Jokowi selama delapan tahun ini menimbulkan banyak kekecewaan dan dinilai tidak pro rakyat. Imam khawatir jika terus seperti itu indeks demokrasi Indonesia akan menurun dan menimbulkan masalah.

“Terkait delapan tahun kepemimpinan Jokowi, tentu sangat banyak kekecewaan, terkait bagaimana indeks demokrasi yang begitu menurun, banyaknya kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat dan pemerintah tidak bisa memberikan kepastian akan penanganan beberapa masalah diindonesia,” kata Imam.

Sementara itu mahasiswa Universitas Pamulang, Khadafi Lubis juga menambahkan ketidakpuasan yang dirasakan 8 tahun masa jabatan Presiden RI Jokowi Dodo. Ia mengungkapkan mahasiswa merasakan ketidakpuasan karena sering diintimidasi sehingga hal tersebut menjatuhkan martabat kabinet Jokowi itu sendiri.

“Belakangan ini saya melihat ada ketidakpuasan terutama bagi para mahasiswa, karena yang saya tahu seperti yang kita ketahui kita selalu saja dicegah diintimidasi dianiaya dan sebagainya. Itu salah satu pelanggaran yang paling fatal dan menjatuhkan martabat pada kabinet Jokowi tahun ini,” ujarnya.

Menanggapi respons masyarakat yang kontra terhadap demo ini, Khadafi mengungkapkan bahwa ia tidak menyalahkan pihak yang kontra. Karena menurut Khadafi masyarakat tentu memiliki hak untuk bersuara baik pro maupun kontra.

“Untuk masyarakat yang kontra tidak menyalahkan karena memang setiap manusia itu memiliki hak untuk bersuara untuk berbicara. Kita sebagai manusia/mahasiswa yang sekarang hanya mendukung kestabilan ekonomi agar tidak adanya keresahan masyarakat pada kabinet Jokowi seperti sekarang,” pungkasnya.

Mahasiswa Universitas Borobudur, Andra Kurniawan berharap pemerintah bisa menstabilkan ekonomi dan menuntut presiden untuk berbicara tegas terkait penolakan penundaan pemilu 2024.

“Melihat juga kita baru selesai dilanda Covid-19 tentu ekonomi masyarakat Indonesia itu sangat buruk sekali, belum stabil sekali gitu, jadi tentu kita memberi harapan besar bagi pemerintah untuk menstabilkan ekonomi setelah pandemi Covid-19 ini agar tidak menaikkan harga BBM, yang kedua menuntut presiden untuk berbicara tegas tolak penundaan pemilu 2024,” ujar Andra pada Senin (11/04/22)

Andra juga mengungkapkan kasus kenaikan harga BBM dan minyak goreng sangat meresahkan masyarakat. Ia menegaskan akan adanya konsolidasi ulang terhadap kawan-kawan yang ada di dalam dan luar kampus Universitas Borobudur jika tuntutan tidak terpenuhi.

“Selanjutnya nanti kalau ini tidak bisa terealisasikan oleh pemerintah mungkin nanti kita akan konsolidasi ulang terhadap kawan-kawan yang ada di fakultas di kampus mahasiswa Universitas Borobudur dan kita akan konsolidasi juga keluar kampus jika tuntutan tidak dipenuhi,” jelasnya.

Menurut salah satu Instansi Masyarakat, Zundi Arsyad aksi demo dilakukan bukan karena adanya kebencian, tetapi sebagai rasa cinta masyarakat kepada pemerintah sehingga negara Indonesia yang demokrasi ini tetap berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada.

“Harapannya aspirasinya tersampaikan, aspirasi mahasiswa tersampaikan, Aspirasi masyarakat tersampaikan. Ini semua dilakukan demonstrasi bukan karena kebencian, tapi bentuk kecintaan kepada pemerintah kepada negara sehingga kita berjalan sesuai dengan rel yang sudah diamanatkan oleh undang-undang,” ujar Zundi.

Di samping itu, Zundi mengatakan bahwa masyarakat mengikuti apa yang diaspirasikan para mahasiswa karena menurutnya mahasiswa adalah salah satu elemen penting dalam sistem masyarakat. Jika mahasiswa tidak bersuara maka tidak menutup kemungkinan pemerintah bisa terus berbuat sewenang-wenang.

“Saya masyarakat yang mengikuti apa yang diaspirasikan oleh mahasiswa, mahasiswa itu kan salah satu elemen penting dalam masyarakat. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa kalau bukan mahasiswa yang menyuarakan siapa lagi? karena Mahasiswa adalah kaum terpelajar kalau mahasiswanya diam berarti maka tidak akan ada lagi yang menyampaikan aspirasi sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang,” jelasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengumumkan keputusan hasil rapat terkait persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak satu hari sebelum aksi demo, pada Minggu (10/04/22). Dalam rapat terbatas tersebut, Jokowi menyebutkan pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Namun aksi demo tetap digelar agar Presiden Jokowi tegaskan kembali penolakan penundaan pemilu 2024 serta menuntut kestabilan ekonomi.

Reporter: Nabilatul Dzakiyyah, Ridho Hatmanto

Penulis: Putri Nadhila, Nurma Nafisa

Editor: Gina Nurulfadilah