RKUHP Dinilai Merugikan Semua Pihak, Mahasiswa dan Masyarakat Gelar Aksi di Gedung DPR

 

JOURNOLIBERTA.COM-Aliansi Nasional Reformasi melakukan Aksi unjuk rasa nasional tolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung DPR RI, digelar oleh Aliansi Nasional Reformasoi pada Selasa (28/06/22).

Aksi gabungan mahasiswa dan masyarakat ini telah dilakukan sejak 2019. Dalam aksi tersebut mahasiswa menuntut beberapa pasal yang harus direvisi. Akan tetapi, pemerintah lambat merespons tuntutan tersebut dan menunda RKUHP hingga tahun 2022.

Koordinator lapangan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fahri Akbar mengatakan bahwa aksi tersebut dilaksanakan atas dasar penolakan RKUHP yang tidak transparan dan telah melanggar undang-undang No. 13 tahun 2022 tentang pembentukan undang-undang.

“Sampai akhirnya di tahun 2022 ini, pemerintah dan DPR membahas lagi, namun tidak ada transparansi dan keterlibatan masyarakat, mahasiswa, praktisi hukum atau pihak lainnya yang dilibatkan,” ungkap Fahri.

“RKUHP ini telah menyalahi aturan, yakni cacat secara prosedur dan formil, bukan lagi mengenai isi materinya. Karena di undang-undang No. 13 tahun 2022 tentang pembentukan undang-undang, itu disebutkan 5 fase atau tahap. Dan ditahap perencanaan ini harus melibatkan partisipasi masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Bayu Satria Utomo menyampaikan dua tuntutan mahasiswa, di antaranya mengenai draf RKUHP.

“Tuntutan kami hanya dua, yang pertama menuntut pemerintah dan DPR RI untuk membuka draf RKUHP dan kedua membahas kembali pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP,” ujar Bayu pada Selasa (28/06/22).

Ia pun menuturkan alasan sampai saat ini tidak dibukanya RKUHP ini dikarenakan draf tersebut sama seperti di tahun 2019.

“Draf yang ada sekarang adalah draf RKUHP tahun 2019. Perlu diingat bahwa draf tersebut yang memicu gelombang besar penolakan mahasiswa dan masyarakat sipil di tahun 2019,” Ucap Bayu.

Dalam aksi kali ini, ada dua hal yang menjadi poin perhatian mahasiswa, yakni pasal 27(3) tentang adanya sanksi pidana bagi demonstrasi, unjuk rasa yang tidak ada surat pemberitahuan dan mengganggu kepentingan umum. Menurut Bayu, diksi tersebut tidak jelas, karena demonstrasi sendiri juga termasuk kepentingan umum. Selain itu sanksi pidana yang tertulis tidak sejalan dengan semangat demokrasi.

Ia juga menambahkan, sebagaimana diketahui bahwa dalam undang-undang No. 9 tahun 1998, telah ditetapkan bahwa sanksi demonstrasi adalah dibubarkan bukan di pidana. Pada pasal 354 atau 353 tentang penghinaan terhadap lembaga negara, kekuasaan yang besar dan penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden di masa lainnya.

“Hal ini akan mencederai demokrasi, karena yang menjadi suplemen adalah kritik. Saat kritik itu dilarang, maka demokrasi tidak akan berjalan lancar dan akan mendapat sanksi pidana,” tegas Bayu.

Di samping itu, Presiden Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta, Sultan Raffi Al Fawwaz menyatakan bahwa jika RKUHP ini sama saja kembali pada masa kolonial dan terkesan ditutupi.

“Pasal-pasal yang dipakai ini adalah pasal pada zaman kolonial, dan hari ini pemerintah ingin memakai pasal tersebut. Itu sama saja Indonesia kembali pada masa kolonial zaman dulu. Dan bukan hanya pasal yang introversi, hari ini pemerintah tidak terbuka terhadap draf RKUHP yang ingin diketuk, pemerintah tidak transparan seakan menutup-nutupi pada rakyat,” Kata Sultan.

 

Reporter: Dara Mardotilah & Haris Rizki Saputra

Penulis: Hildha Nur Aini

Posting Komentar

0 Komentar