“Permasalahan masyarakat saat ini adalah masyarakat hanya membaca sebuah berita dari judulnya saja tanpa membaca keseluruhan isi berita. Apalagi media kerap kali membuat judul yang clickbait untuk mengundang respon pembaca,” ujar Mahfud saat menjadi Keynote Speakers di Seminar Nasional UIN Jakarta, Selasa (23/5).
Dalam paparannya, Mahfud menjelaskan bahwa terdapat sekitar 1000 media resmi saat ini di Indonesia. Namun terdapat pula sebanyak 800 ribuan akun gelap yang menyebar pemberitaan politik pada tahun 2022. Menurutnya, hal itu menjadi urgensi bagi masyarakat untuk lakukan literasi media dan politik.
“Berbagai tantangan tersebut diperlukan adanya edukasi terkait urgensi literasi media dan politik guna meningkatkan kualitas individu dan masyarakat, serta literasi media dan politik. Literasi menjadi kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang, terlebih lagi perannya sangat penting untuk meningkatkan kualitas individu dan masyarakat,” ungkap Mahfud.
Disamping itu, Mahfud menyatakan sangat menyayangkan beberapa pers yang memihak dan berafiliasi politik. Terlebih lagi dengan adanya sosial media yang mulai ikut bersaing dan munculnya kelompok buzzer bayaran yang oposisi dan pro terhadap pemerintah.
Menurutnya, peran media massa sebagai alat penyampaian pesan kepada khalayak, memiliki potensi besar untuk menarik suara masyarakat dalam pemilu. Akan tetapi ancaman buzzer, propaganda melalui berita bohong bahkan sampai serangan siber menghantui media massa.
Padahal, Mahfud menambahkan, pemilu adalah salah satu perwujudan di antara demokrasi dengan pers media sebagai salah satu pilar pentingnya. Tahapan dan proses pemilu tidak terlepas dari peran pers dan media. Hal ini menyebabkan pers dan media memiliki peran yang penting setiap kali pemilu dilaksanakan.
Meski begitu, Mahfud menyatakan bahwa sebenarnya politik secara ilmu itu mulia karena dapat membuat organisasi bernegara.
“Politik secara ilmu itu sebenarnya mulia karena orang bisa membuat organisasi bernegara itu baik atau tidak, tergantung politiknya,” ujar Mahfud.
Dalam hal ini, Mahfud menekankan, politik itu menegaskan hukum. Jika politik tidak benar, maka hukum itu akan tidak baik. “yang penting dapat praktisnya, bukan definisinya,” pungkas Mahfud.
Reporter: Hilda Nuraini dan Nisrina Zahrani
Editor: Nurma Nafisa, Shinta Fitrotun Nihayah
0 Komentar