Journoliberta.com – Ratusan mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia bersama elemen masyarakat sipil menyerukan aksi nasional bertajuk ‘INDONESIA (C)EMAS’ di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (28/7). Aksi ini diinisiasi oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sebagai respons atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai abai terhadap kepentingan rakyat.
Salah satu mahasiswa asal Padang, Dedi Irwansyah menyebut bahwa keresahan yang dirasakan mahasiswa di daerah menjadi alasan kuat dirinya ikut aksi ‘INDONESIA (C)EMAS’. Ia menilai kebijakan pemerintah selama ini dibuat secara terburu-buru dan berdampak pada kelompok masyarakat paling bawah.
“Kita merasakan keresahan dari pelosok daerah, yang di mana tentang kebijakan yang hari ini dibuat ataupun dikebut oleh pemerintah itu abal-abal dan asal-asalan, dan itu akan terdampak kepada masyarakat kecil,” ujar Dedi saat diwawancarai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (28/7).
Di samping itu, Dedi menyoroti revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai isu yang paling krusial. Ia menyebut beberapa pasal yang direvisi justru berpotensi membatasi ruang kebebasan berpendapat.
“Jika revisi ini disahkan, maka siapa pun bisa jadi tersangka hanya karena bersuara. Ini bahaya, demokrasi sedang dibungkam. Apalagi ditambah dengan upaya penulisan ulang sejarah tragedi 1998,” tambah Dedi.
Di sisi lain, warga sipil yang turut dalam aksi, Tegar Dwi Ilham, menilai keterlibatan seluruh elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa yang kian memprihatinkan. Ia menegaskan bahwa dalam situasi seperti ini, masyarakat sipil tak bisa terus-menerus diam, terutama ketika kebijakan pemerintah dinilai semakin merugikan rakyat kecil.
“Kita ikut aksi karena peduli. Enggak bisa cuma diem di rumah. Pemerintah sekarang banyak bikin kebijakan yang ngawur. Katanya Indonesia cerah, tapi rakyat masih banyak yang susah,” ujar Tegar Dwi Ilham saat diwawancara di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (28/7).
Tak hanya itu, Tegar mengecam upaya pengaburan sejarah, terutama terkait tragedi Mei 1998 yang ia anggap sebagai bentuk penutupan terhadap kebenaran dan ingatan kolektif bangsa. Ia menilai kepemimpinan saat ini semakin membatasi kebebasan berekspresi dengan gaya pemerintahan yang cenderung otoriter.
“Mungkin cukup sulit dalam keadaan sekarang yang dipegang sama Prabowo, presiden kita sekarang. Karena yang kita tau dari gaya dia berbicara dan bersikap juga gayanya seperti otoritarian,” pungkasnya.
Sementara itu, BEM SI dalam pernyataan resminya menyampaikan 11 tuntutan utama, di antaranya:
- Menolak pengaburan dan politisasi sejarah Indonesia.
- Menuntut peninjauan kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHAP dan pelibatan publik dalam pembahasannya.
- Mendesak transparansi dalam perjanjian bilateral serta perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional.
- Mendorong audit menyeluruh atas izin pertambangan dan penindakan terhadap penambangan ilegal.
- Menolak pembangunan 5 batalyon militer baru di Aceh dan mendesak pembukaan data jumlah tentara.
- Menolak pembangunan fasilitas militer di kampus seperti Universitas Riau.
- Menuntut pencabutan Undang-Undang TNI.
- Menuntut transparansi hukum dan pembebasan aktivis yang masih ditahan.
- Menolak promosi perilaku LGBT serta mendorong regulasi yang sesuai dengan nilai agama dan budaya.
- Menolak dwifungsi jabatan sipil-militer.
- Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan korupsi.
